Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

Kejaksaan Tetapkan Ras sebagai Tersangka Korupsi Dana CSR Rp 2,6 Miliar

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI korupsi.*/Ist
ILUSTRASI korupsi.*/Ist

MAJALENGKA,(PR).- Kejaksaan Negeri Majalengka menetapkan Ras sebagai tersangka dugaan korupsi dana CSR PT Sang Hyang Seri tahun 2014, sekitar Rp 2,6 miliar. Ras yang warga Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka adalah pemilik SHS Shof, penyedia sarana produksi pertanian.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka M Hasbih yang didampingi Kasie Pidsus Muslih, usai upacara hari Adyaksa, Senin 22 Juli 2019, penetapan tersangka Ras ini hasil pengembangan kasus sebelumnya yang telah menjerat 4 terpidana, satu di antaranya Wakil Ketua DPRD Majalengka saat itu yang sudah ditahan.

Dugaan korupsi yang dilakukan Ras berdasarkan hasil penyidikan, terjadi sekitar Tahun 2014 saat PT SHS menyalurkan dana untuk sejumlah kelompok tani di Kabupaten Majalengka, tiga kelompok di antaranya berada di bawah gabungan kelompok tani Ras. Kelompok tani itu diketuai masing-masing oleh Bud, Sar, dan Tur yang masih memiliki ikatan keluarga. Sedangkan anggota kelompoknya diduga fiktif.

Seperti dilaporkan Tati Purnawati, wartawan Kabar Cirebon, ketiga kelompok ini menerima dana dari PT Sang Hyang Seri, masing-masing sekitar Rp 800 juta. Dana tersebut harusnya dibagikan kepada para petani untuk dibelikan pupuk, bibit, obat-obatan, dan biaya pengolahan.

Namun setelah dana ditransfer pihak PT SHS melalui rekening kelompok tani, ternyata dana hanya terparkir sebentar karena anggotanya sebenarnya diduga tidak ada, dana CSR tersebut kemudian dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama Ras.

“Padahal Ras ini di kelompok tani manapun tidak memiliki kedudukan hukum apapun, baik sebagai   anggota kelompok tani ataupun pengurus kelompok tani. Makanya janggal, uang CSR yang diterima kelompok tani kemudian dipindahbukukan ke rekening milik Ras,” papar Muslih.

Muslih menyebutkan, pihaknya kini terus berupaya melakukan penyidikan atas kasus dana CSR tersebut. Dengan demikian, negara dirugikan hampir Rp 6 miliar.

Korupsi Siskeudes

Selain menangani kasus korupsi dana CSR PT SHS, kejaksaan juga tengah menangani dugaan kasus korupsi dana system keuangan desa (Siskeudes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka.

Untuk kasus ini penyidik telah meminta keterangan dari 40 orang saksi, terdiri atas camat dan kepala desa yang mengikuti pelatihan sistem keuangan desa di Hotel Ibis Bandung tahun lalu. Dugaan korupsi pada kasus ini menyangkut pungutan setiap desa sebesar Rp 15.000.000. Biaya tersebut untuk tiga orang peserta, sedangkan jumlah desa di Kabupaten Majalengka ada 330 desa. Namun ada sejumlah desa yang hanya mengirimkan satu atau dua orang peserta saja.

Sumber dana tersebut sedianya berasal dari dana desa, namun aturan tidak membolehkan dana desa diperuntukan bagi biaya pelatihan semacam itu.

Pada kasus ini Kajari belum bersedia menyebutkan berapa nilai kerugian yang diderita. Pihaknya masih akan melakukan audit terhadap keuangan tersebut dengan melibatkan auditor dari Inspektorat Majalengka.

“Kasusnya masih terus ditangani, dan kami akan minta tim untuk mengaudit keuangan kasus siskeudes ini,” ungkap Hasbih.***

   

 

 

Bagikan: