Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 18.2 ° C

Kendaraan Sangat Banyak, Pajak Masuk ke Sumedang Masih Sedikit

Tim Pikiran Rakyat
FOTO ilustrasi pajak kendaraan.*/ADE BAYU INDRA/PR
FOTO ilustrasi pajak kendaraan.*/ADE BAYU INDRA/PR

SUMEDANG,(PR).- DPRD Kabupaten Sumedang, kini soroti masalah bagi hasil pajak kendaraan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dinilai masih belum optimal.

Padahal jika dilihat dari populasi kendaraan, pemilik kendaraan di wilayah Kabupaten Sumedang ini jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu unit lebih.

"Jumlah kendaraan milik warga Sumedang ini sebenarnya sangat banyak. Bisa mencapai puluhan ribu unit. Namun karena pelat nomor kendaraannya masih banyak yang di luar Sumedang atau bukan pelat Z-A, jadi bagi hasil pajaknya juga banyak yang tidak masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sumedang," kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, Yogie Yaman Santosa, Jumat 19 Juli 2019.

Oleh karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah supaya dapat lebih mengoptimalkan PAD dari bagi hasil pajak kendaraan tersebut. Sebab, bagaimanapun juga potensi PAD dari bagi hasil pajak kendaraan ini tentu sangatlah besar.

"Sekarang saja PAD dari situ sudah lumayan besar. Apalagi jika semua kendaraan milik warga Sumedang yang pelat nomornya masih luar Sumedang itu dimutasikan menjadi pelat nomor Sumedang," katanya.

Perlu diketahui juga oleh masyarakat, PAD yang bersumber dari bagi hasil pajak kendaraan itu nilainya sebesar 30 persen. Nilai bagi hasil sebanyak 30 persen ini, nantinya akan dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi ke kas daerah milik Pemkab Sumedang.

Dengan demikian, maka setiap warga yang membayar pajak kendaraan dengan plat nomor Sumedang, berarti dia sudah ikut berkontribusi terhadap PAD Sumedang.

Mutasi kendaraan

Untuk itu, kata Yogie, pihaknya kini akan mencoba mendorong Pemkab agar dapat melakukan terobosan yang sekiranya bisa merangsang animo warga untuk memutasikan kendaraanya menjadi berpelat nomor Sumedang. 

"Ya misalkan, Pemkab Sumedang melakukan terobosan dengan cara menggratiskan biaya mutasi atau balik nama kendaraan bermotor," katanya kepada Kabar Priangan, Taufik Rochman.

Besarnya potensi PAD dari bagi hasil pajak kendaraan ini, dibenarkan Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kab. Sumedang, Rohana. Rohana sendiri mengakui kalau bagi hasil pajak kendaraan itu sangat berkontribusi terhadap PAD Sumedang.

Sebab menurut dia, untuk tahun 2019 ini saja potensi bagi hasil pajak kendaraan dari Dinas Pendapatan (Samsat) Provinsi Jawa Barat untuk PAD Sumedang itu bisa mencapai Rp 37,9 milyar. Dengan rincian, potensi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 22,3 miliar, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 15,6 miliar.

Nilai potensi ini, kata Rohana, dihitung dari jumlah kendaraan bermotor yang kini telah berplat nomor Sumedang, yakni sebanyak 308.757 unit, dengan rincian motor sebanyak 277.965 unit, dan mobil sebanyak 30.792 unit.

"Memang betul potensi PAD dari bagi hasil pajak kendaraan ini masih sangat besar. Kuncinya, ya warga Sumedang harus memiliki kesadaran untuk memutasi kendaraannya supaya berplat nomor Sumedang," kata Rohana, Jumat (19/7/2019).

Berbicara soal upaya, lanjut Rohana, Pemkab Sumedang sendiri sejauh ini telah berupaya seoptimal mungkin untuk mengajak warga Sumedang agar memutasikan atau membalik namakan kendaraannya menjadi pelat nomor Sumedang.

Upaya ini, salah satunya dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak Samsat
untuk melakukan sosialisasi terhadap para camat dan kader penggerak pajak yang ada di sumedang. 

"Sosialisasi ini khusus untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang kendaraannya masih berplat nomor luar Sumedang, agar segera memutasikan kendaraannya ke Sumedang," katanya.

Bukan itu saja, Pemkab juga telah melayangkan surat ke dinas-dinas, kecamatan dan seluruh desa, agar mengalokasikan anggaran untuk biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor di inatitusinya, termasuk diminta bantuan untuk mengimbau kepada para pemilik kendaraan supaya bisa membayar pajak tepat waktu. 

"Upaya kita paling hanya sosialisasi dan imbauan saja. Kalau sampai harus menggratiskan biaya mutasi atau balik nama, biayanya dari mana," ujarnya.***

Bagikan: