Pikiran Rakyat
USD Jual 14.075,00 Beli 14.173,00 | Cerah berawan, 31.4 ° C

Lelang Proyek TPPAS Legok Nangka Dilaksanakan Agustus

Novianti Nurulliah
TPPAS Legok Nangka Jalan Raya Nagreg, Citaman.*/ARIF HIDAYAH/PR
TPPAS Legok Nangka Jalan Raya Nagreg, Citaman.*/ARIF HIDAYAH/PR

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil memastikan lelang proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka akan dilakukan Agustus tahun ini. Hal itu menyusul telah tuntasnya konsultasi dengan JICA Jepang.

Hal itu diakui Ridwan telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas mengenai PLTSa,  di Kantor Presiden, Selasa, 16 Juli 2019.

Legok Nangka merupakan TPPAS yang diproyeksikan sebagai TPPAS waste to energy yaitu mengubah sampah menjadi energi listrik. Sementara soal energi listrik tersebut menjadi isu dalam ratas bersama presiden kemarin, di mana PLN masih mengkaji harga listrik meski sudah tegas terutuang dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

"PLTSa yang jual listrik itu yang dipermasalahkan kemarin, dianggap masih mengkaji-mengkaji padahal sudah ada dalam perpresnya, menyebut harganya sudah dipatok 13,3 cent USD per kwh, jangan dibahas lagi. Tapi kemarin masih ditemukan fakta itu yang dibahas-bahas," kata dia di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu 17 Juli 2019.

Ia mengatakan, dalam laporanya kepada presiden semua rencana tersebut sudah berproses.

"Saya laporkan semua ada progres, cuma dengan kecepatan yang presiden kurang berkenan. Kan Nambo waste to energy tapi dari sampah ke briket, 25 persen progresnya. Legok Nangka Agustus lelang karena baru beres dari JICA-nya, terus saya mau ke Inggris finalisasi plastik jadi solar (yang nilai investasinya) Rp 3 triliun di lima lokasi. Itu saya laporkan kemarin,  intinya semua berprogres," ujar dia.

Sebelumnya, Rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dan kabinetnya mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) belum menunjukkan hasil signifikan, meskipun telah berulang kali diselenggarakan.

Salah satu masalahnya karena perbedaan harga pembelian listrik dari PLN. Dalam ratas mengenai PLTSa di Kantor Presiden, Selasa, 16 Juli 2019, Jokowi menekankan supaya PLN  mengikuti harga pembelian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Perpres ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan.

PLTSa ini akan dikelola oleh pemerintah daerah. Ada 12 daerah yang akan mengelolanya, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado.***

Bagikan: