Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 18.2 ° C

Petinggi Pemkab Pangandaran Ikut Cicipi Beras Pembagian BPNT

Agus Kusnadi
BUPATI Pangandaran Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati Adang Hadari serta anggota DPRD Kabupaten Pangandaran tengah mencicipi nasi yang dimasak warga penerima beras dari program BPNT di Dusun Buniayu, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Selasa, 16 Juli 2019.*/AGUS KUSNADI/KP
BUPATI Pangandaran Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati Adang Hadari serta anggota DPRD Kabupaten Pangandaran tengah mencicipi nasi yang dimasak warga penerima beras dari program BPNT di Dusun Buniayu, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Selasa, 16 Juli 2019.*/AGUS KUSNADI/KP

PARIGI,(PR).- Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mendatangi salah satu rumah warga untuk mencicipi nasi yang di masak oleh warga dari beras pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah. Ternyata setelah dibuktikan antara beras premium yang di beli di pasar dengan beras dari BPNT, menurut Jeje, kualitasnya tidak jauh berbeda.

Ia mendatangi Dusun Buniayu, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi pada Selasa, 16 Juli 2019 bersama Wakil Bupati Adang Hadari, didampingi Wakil Ketua DPRD M Taufik, serta Ketua Komisi III Bidang Pembangunan Wowo Kustiwa, juga anggota Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Kabupaten Pangandaran Ade Ruminah

"Saya dapat aduan kalau beras dari program BPNT itu jelek. Makanya saya ingin membuktikan dan mencicipinya langsung. Bagus kok beras dari BPNT, lebih bersih, kalau dimasak nasinya juga enak. Sama dengan beras premium," ujar Jeje.

Dia juga akan mendatangi rumah warga lainnya yang mendapatkan beras dari BPNT yang diambil dari toko e-warung yang sudah ditunjuk. "Saya dan Kang Adang akan bagi tugas mendatangi rumah warga yang mendapatkan beras BPNT secara mendadak untuk membuktikannya, dan meninjau ke pasar untuk membandingkan beras yang dijual oleh pedagang," ujarnya. 

Program BPNT ini menurut Jeje, dalam rangka membantu keluarga yang kurang mampu melalui bantuan beras premium yang harganya dikisaran Rp 11.000 sampai Rp 12.000. "Dan mereka mendapat uang Rp 110.000 perbulan untuk ditukarkan dengan beras atau telur melalui e-warung, BRI link," ujarnya. 

Selain untuk membuktikan kualitas beras dari BPNT ke rumah-rumah warga, Jeje juga ingin mengetahui apakah program BPNT berjalan dengan baik dan menjamin kesehatan atau tidak. Jeje juga mengatakan, melalui kebijakan pemerintah daerah akan menjamin kesehatan sebanyak 60 persen ke bawah. Jadi yang 60 persen kebawah kata Jeje, akan dijamin oleh dua program yakni program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kertawaluya.

Mewakili Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dani Hamdani. Koordinator PKH Kabupaten Pangandaran Ade Ajat Sudrajat mengatakan, bahwa jumlah PKH di wilayahnya saat ini berjumlah 17.225.

"Namun ada yang mengundurkan diri sebagai PKH, karena secara ekonomi sudah mampu dan mandiri itu berjumlah 109 orang sejak terhitung Januari hingga Juli 2019," ungkap Ajat.

Ia menuturkan, definisi mampu itu ada dua, yakni mampu secara mental dan mampu secara ekonomi. "Tapi kalau mampu secara ekonomi jarang orang yang mengundurkan diri sebagai peserta PKH, tapi kalau mampu secara mental pasti mengundurkan diri," ujarnya. 

Nia Rahmania (39) warga Dusun Buniayu 8/3 Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, mengaku sudah menjadi peserta PKH sejak tahun 2017 dan program BPNT tahun 2018. "Alhamdulillah beras yang kami dapat dari bantuan BPNT kualitasnya bagus putih dan enak, sama dengan beras premium yang di beli di pasar," ucapnya. 

Namun berbeda dengan Ikah (38). Sejak pertama terdaftar sebagai peserta BPNT sampai saat ini belum dinikmatinya, ini karena kartu ATM yang diberikan petugas kondisinya rusak sehingga tidak dapat melakukan transaksi di e-warung melalui BRI link untuk menukar dengan beras atau telur, yang hingga kini masih dalam proses pengajuan perbaikan kartu ATM.***

Bagikan: