Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 23.5 ° C

Sistem Zonasi Tak Dongkrak Penambahan Siswa Sekolah Swasta di Kota Tasikmalaya

Bambang Arifianto
PENGENDARA melintasi Gedung SMP Pasundan dan SMA Pasundan 1 Tasikmalaya di Jalan Dewi Sartika, Kota Tasikmalaya, Senin, 15 Juli 2019. Sejumlah sekolah swasta di Kota Tasikmalaya di ambang gulung tikar lantaran kekurangan siswa.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
PENGENDARA melintasi Gedung SMP Pasundan dan SMA Pasundan 1 Tasikmalaya di Jalan Dewi Sartika, Kota Tasikmalaya, Senin, 15 Juli 2019. Sejumlah sekolah swasta di Kota Tasikmalaya di ambang gulung tikar lantaran kekurangan siswa.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- Kondisi sejumlah sekolah swasta di Kota Tasikmalaya terancam gulung tikar lantaran kekurangan siswa. Penerapan sistem zonasi juga tak berdampak positif mendongkrak penambahan siswa. 

Anjloknya siswa yang mendaftar di tahun ajaran 2019-2020 terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pasundan di Jalan Dewi Sartika, Kota Tasikmalaya. Saat disambangi Senin, 15 Juli 2019 siang, suasana salah satu sekolah tua di Tasikmalaya begitu lengang. Tak terlihat siswa lalu lalang di sana.

Kepala Sekolah SMP Pasundan Asep Suyatna mengungkapkan, jumlah calon siswa yang mendaftar dan masuk menurun drastis pada tahun ini. "Untuk satu kelas saja tidak ada, baru lima siswa (baru)," ucap Asep. 

Pada 2018 dan 2017, kondisi serupa juga terjadi. Namun jumlah siswa tak separah 2019. Pada 2018, hanya ada satu kelas dengan 22 siswa baru. Sedangkan 2017, terdapat 3 kelas dengan jumlah sekitar 65 siswa.

Pemberlakuan zonasi tak mendongkrak penambahan siswa di sekolah tersebut. Apalagi  lokasi SMP Pasundan di wilayah zonasi Kecamatan Tawang terkepung lima sekolah negeri seperti SMP 1,2,3,4 dan 10. Orang tua dan siswa  lebih berminat mendaftar dan punya banyak pilihan ke SMP-SMP negeri ketimbang swasta. Jika tak masuk ke SMP 1 dan 2 yang dianggap sebagai sekolah favorit, siswa bisa mencoba masuk di SMP 3, 4 dan 10.

Tak pelak, SMP Pasundan ikut kena imbasnya lantaran kekurangan siswa. Untuk itu, lanjut Asep, pihak sekolah masih membuka dan memperpanjang pendaftaran siswa tanpa terikat batas waktu. "Susugan nepi ka Sabtu aya keneh (barangkali hingga Sabtu masih ada yang mendaftar)," ujarnya.

Dengan cara demikian, jumlah siswa diharapkan mencapai 20 orang untuk dijadikan satu rombongan belajar atau kelas. Namun jika jumlah siswa tetap tak mencapai satu Rombel, Asep memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. "Berjalan saja lah, satu kelas saja lah," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah harus turun membantu sekolah-sekolah swasta agar tetap bertahan. Perhatian pemerintah jangan hanya ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri.

‎Sekolah-sekolah swasta juga mesti dibantu terkait sarana dan prasarananya. Ia mencontohkan, bantuan bisa diberikan dalam bentuk penyediaan komputer guna pelaksanaan UNBK. Demikan pula dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah swasta.

Kendati mendapat BOS, penggunaan tetap tersendat-sendat. Ini karena, porsi BOS untuk belanja pegawai/guru mencapai 50 persen. Dulu, lanjut Asep, porsinya sempat 30 dan 15 persen. Saat porsi dana bantuan untuk sekolah swasta banyak tersedot bagi belanja pegawai, iuran atau dana dari siswa juga tak ada lantaran jumlah siswa berkurang. 

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Budiaman Sanusi menyatakan, kekosongan siswa baru SMP swasta terkait daya tampung atau kuotanya lebih banyak ketimbang jumlah lulusan siswa sekolah dasar di tahun ini. Jumlah lulusan SD/MI mencapai 12.143 siswa. Sedangkan daya tampung SMP/MTs negeri/swasta‎ sebesar 16.345 siswa. Terdapat selisih 4.202 siswa.

Dampaknya, sekolah-sekolah mengalami kekosongan siswa. "Jangankan (SMP) swasta, negeri pun masih kosong," tuturnya.

Ia mencontohkan, kekosongan peserta didik baru terjadi di SMP negeri  7, 15, 21, SMP 18, 19. SMP swasta, lanjutnya, juga tak seluruhnya kosong. SMP swasta dengan konsep boarding school yang memadukan pendidikan formal dan pesantren masih memiliki daya jual dan diminati calon siswa. 

Ia menilai permasalahan tersebut lantaran menjamurnya sekolah swasta di Kota Tasikmalaya. "Tiap tahun ada yang membangun sekolah (tetapi)  tidak memikirkan (keberadaan) siswanya," tuturnya.***

 

Bagikan: