Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Sebagian cerah, 15.5 ° C

Tak Miliki Lumbung Pangan, Dana Desa Bakal Dipotong

Ani Nunung Aryani
Ilustrasi.*/DOK PR
Ilustrasi.*/DOK PR

SUMBER, (PR).- Desa yang tidak memiliki lumbung pangan di wilayah Kabupaten Cirebon terancam sanksi dipotong dana desanya (DD) sebesar 10 persen.

Sanksi pemotongan dana desa tersebut menjadi salah satu poin penting yang masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Pangan yang sedang dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Cirebon.

Pembahasan Raperda yang cukup penting ini ditargetkan selesai dan bisa ditetapkan bulan Juli ini. Meski cukup penting, sampai saat ini tidak banyak daerah yang memilikinya. Di Jawa Barat saja hanya Kota Bekasi yang sudah memiliki Perda Ketahanan Pangan.

Bersamaan dengan pembahasan raperda tersebut, Dinas Ketahanan Pangan melakukan upaya mengajak kelompok  wanita tani (KWT), sebagai salah satu pilar penopang ketahanan pangan, menambah ilmu dan suntikan semangat ke KWT yang berprestasi.

Rombongan belajar ke KWT Ceria Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Jawa Tengah, KWT Putri 21 Kabupaten Gunung Kidul, DIY yang berhasil mengolah tepung singkong menjadi berbagai macam olahan pangan serta KWT Anggrek Asri Kabupaten Kulonprogo DIY.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Muhidin, persoalan ketahanan pangan sangat penting karena menyangkut kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat.

"Dengan adanya payung hukum Perda Ketahanan Pangan, upaya-upaya untuk kemandirian pangan akan semakin mengikat, terarah dan melibatkan lintas instansi," ungkap Muhidin, Sabtu, 13 Juli 2019.

Menurut dia, dibawanya perwakilan KWT untuk belajar soal kemandirian pangan, dilakukan sebagai salah satu upaya menambah ilmu dan suntikan semangat kepada KWT, sebagai salah satu pilar penopang ketahanan pangan keluarga.

KEPALA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Muhidin (tengah) memimpin rombongan Dinas Ketahanan Pangan, anggota dewan dan perwakilan kelompok wanita tani (KWT) saat belajar soal ketersediaan pangan di KWT Anggrek Asri Kabupaten Kulonprogo, DIY, Jumat, 12 Juli 2019. Desa yang tidak memiliki lumbung pangan di wilayah Kabupaten Cirebon terancam sanksi dipotong dana desanya (DD) sebesar 10 persen.*/ANI NUNUNG/PR

Tinggal ketuk palu

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Ketahanan Pangan DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwany optimistis Juli ini, Raperda Ketahanan Pangan sudah bisa diketuk palu untuk ditetapkan menjadi Perda.

"Tinggal ketuk palu saja, karena pembahasan raperda tinggal soal sanksi saja, apa dan bagaimana mekanisme sanksi. Insya Allah, Juli ini sudah bisa disahkan menjadi Perda," kata politisi Partai Golkar yang ikut rombongan KWT belajar soal ketahanan pangan.

Diakui Diah, untuk masalah sanksi, pembahasan dan kajian yang dilakukan lebih rigid, terutama terkait mekanisme dan regulasinya.

Menurut dia, untuk penerapan sanksi pemotongan dana desa, agak rumit karena dana desa bersumber dari APBN sehingga sampai saat ini soal sanksi pemotongan DD masih dalam pembahasan dan pengkajian.

"Kami masih mencari cantolan hukumnya, tentunya melalui referensi dari hasil studi banding dan lainnya, apakah itu layak atau patut bisa dituangkan atau tidak. Karena hal itu tidak mudah. Karena sebagaimana kita ketahui, sebuah aturan baik itu perda dan sebagainya tidak boleh melampui dari ketentuan aturan-aturan yang diatasnya," paparnya.

Diah mengungkapkan, langkanya referensi, karena tidak banyak daerah yang sudah memiliki Perda Ketahanan Pangan menjadi salah satu kendala. 

"Di Jawa Barat saja hanya Kota Bekasi yang sudah memiliki Perda Ketahanan Pangan. Sementara persoalan yang dihadapi antara kota dan kabupaten sangat berbeda," ujarnya.***

Bagikan: