Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Umumnya cerah, 16.3 ° C

Ratusan Ribu Pemilik Kendaraan di Cianjur Tidak Bayar Pajak, termasuk Pengguna Mobil Dinas

Shofira Hanan
ILUSTRASI bayar pajak.*/PR
ILUSTRASI bayar pajak.*/PR

CIANJUR, (PR).- Sekitar 120 ribu wajib pajak tercatat belum membayar pajak kendaraan hingga pertengahan 2019. Dari jumlah tersebut, ada pula sejumlah pengguna kendaraan dinas yang belum memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Humas Samsat Cianjur, Eka Jakalelana, mengatakan, hingga saat ini, wajib pajak yang berjumlah 480 ribu orang cenderung membayar saat terjaring razia. ”Mereka yang membayar pajak ini, kebanyakan hasil tilang. Sudah terjaring baru pada bayar, mayoritas seperti itu setelah beberapa kali melakukan operasi gabungan. Kalau tidak begitu, saya rasa masih banyak yang belum taat membayar,” ujar Eka, Minggu, 14 Juli 2019.

Berdasarkan data 2018, sampai pertengahan tahun, wajib pajak yang belum membayar mencapai 150 ribu orang. Karena itulah, Samsat menjadikan operasi gabungan bersama Dinas Perhubungan dan Polres Cianjur menjadi upaya jemput bola. Apabila tidak demikian, dikhawatirkan para wajib pajak tak kunjung memenuhi kewajiban mereka.

Eka menyatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan hal itu sebab seharusnya masyarakat sebagai wajib pajak memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Apalagi, pelayanan pajak terus mengalami inovasi untuk memudahkan para wajib pajak memenuhi kewajiban membayar.

Inovasi itu antara lain aplikasi Sambara yang dapat diunduh gratis melalui Playstore, melalui sejumlah marketplace, hingga melalui jaringan Bank BJB sebagai rekanan Samsat. Namun, sejumlah kemudahan yang ditawarkan pun tidak lantas membuat kesadaran membayar pajak meningkat. 

Eka menuturkan, banyak kendala yang memengaruhi hal tersebut. Misalnya, kondisi demografi Cianjur yang terlalu luas, sentra pelayanan pajak pun masih terpusat di perkotaan, dan jumlah outlet serta gerai pelayanan yang masih terbatas.

”Ini kendala yang masih belum bisa diatasi, apalagi untuk kami bisa mencapai masyarakat di pelosok itu sulit. Sementara, mereka pun dari pelosok ke kota sama-sama terkendala yang akhirnya berdampak pada kesadaran membayar,” ucapnya.

Oleh karena itu, Samsat pun memilih untuk lebih rutin melaksanakan operasi gabungan. Dengan begitu, para wajib pajak tidak terus menerus menghindari kewajiban mereka membayar pajak. Akan tetapi, Eka mengingatkan agar para wajib pajak tidak terus menghindar untuk membayar pajak.

ILUSTRASI insentif pajak.*/DOK. KABAR BANTEN

Pengguna mobil dinas masih abaikan kewajiban bayar pajak

Melalui operasi gabungan, kata dia, pihaknya menemukan beberapa pengguna kendaraan plat merah pun belum memenuhi kewajiban mereka. ”Karena memang pembayaran pajak dibebankan kepada pengguna ya, jadi sejauh ini masih banyak yang belum bayar,” kata Eka.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkab Cianjur, Gagan Rusganda, mengatakan, pajak kendaraan pelat merah dibebankan ke pengguna kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Cianjur, kecuali kendaraan operasional seperti mobil pemadam kebakaran. Hal tersebut telah menjadi aturan yang diberlakukan sejak 2017.

”Tercatat, ada sebanyak 198 kendaraan yang digunakan oleh eselon II dan III. Nah, yang memakai ini menjadi wajib pajak dan bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran,” kata Gagan.

Ia mengatakan, peraturan tersebut menegaskan jika kewajiban pajak itu melekat kepada semua pengguna kendaraan dinas. Gagan pun menyatakan tidak mengetahui alasan pasti mengapa para pengguna kendaraan belum memenuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut informasi, beberapa tahun ke belakang, kendaraan pejabat yang belum membayarkan pajak langsung ditarik oleh Pemkab sebagai bentuk sanksi. Akan tetapi, pada 2019, belum ada aturan seperti itu sebagai tindakan tegas kepada pengguna.

”Jadi diimbau, sebaiknya pengguna kendaraan dinas ini membayarkan pajaknya. Harus sadar kalau mereka itu merupakan wajib pajak yang terikat,” ujarnya.***

Bagikan: