Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 22 ° C

Serikat Pekerja Tolak Pengalihan Bisnis Gas Pertamina ke PGN

Gelar Gandarasa
SERIKAT Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) membentangkan spanduk penolakan di kawasan Bumi Patra, Jumat 12 Juli 2019. Pekerja sepakat menolak pengalihan bisnis gas PT Pertamina ke PGN.*/GELAR GANDARASA/PR
SERIKAT Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) membentangkan spanduk penolakan di kawasan Bumi Patra, Jumat 12 Juli 2019. Pekerja sepakat menolak pengalihan bisnis gas PT Pertamina ke PGN.*/GELAR GANDARASA/PR

INDRAMAYU, (PR).- Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) menolak rencana pengalihan bisnis gas PT Pertamina kepada Perusahaan Gas Negara (PGN). Rencana itu mendapat tentangan keras karena hampir separuh saham PGN dikuasai oleh publik. Pekerja mengancam akan melakukan aksi mogok kerja di Kilang Balongan jika tuntutan tak dipenuhi.

Ketua SP-PBB Tri Wahyudi menuturkan, saham PT Pertamina di anak perusahannya yakni PGN hanya mencakup 56,96 persen. Kendati mayoritas, Tri mengatakan, PT Pertamina bukanlah pengambil keputusan. Sebab sisa saham yang ada saat ini dikuasai oleh publik baik dari modal asing, lokal, maupun swasta.  

Jika beralih maka bisa menyebabkan potensi kerugian negara karena separuh sahamnya dimiliki publik. Tri mengatakan, seharusnya pemerintah tetap memeprtahankan bisnis gas pada Pertamina. Dengan demikian, keuntungan yang didapat 100 persen untuk kemakmuran negara. Apalagi potensi gas di Indonesia cukup menjanjikan. Hal itu ditunjang pula oleh prospek gas ke depan yang semakin besar seiring dengan kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan.

Dia mengatakan, Indonesia memiliki cadangan gas sebesar 7 persen di dunia. Nilai itu menempatkan Indonesia sebagai peringkat kelima eksportir gas. Pangsa pasar gas Indonesia di antaranya Jepang, Korea Selatan. China, dan Taiwan. “Masih ada potensi untuk meningkatkan penjualan dari hasil produksi baik untuk domestik ataupun pasar ekspor,” ujar Tri, Jumat (12/7/2019). Dia menegaskan, negara mesti mengelola gas secara mandiri sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3.

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Tri. Para pekerja meminta pemerintah mengabulkan tuntutan yang diminta tersebut. Dia mengatakan, penolakan pengalihan itu serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Jika permintaan itu tak kunjung dikabulkan, pekerja mengancam akan melakukan aksi lanjutan. Direncanakan mereka akan turun ke jalan untuk menemui kementerian terkait menyampaikan tuntuta-tuntutan kepada pemerintah. Jika tak kunjung digubris, pekerja di Balongan juga berencana melakukan aksi mogok kerja. “Mogok (kerja) diatur dalam perselisihan industrial. Apabila tak mendengar, dimungkinkan kami akan mogok,” tegasnya.

Para pekerja berharap, tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah itu bisa dipenuhi segera. Sebab hal itu sangat berkaitan erat membangun kedaulatan energi. Jika energy nasional kuat maka ketahanan nasional pun akan kuat.***
 

Bagikan: