Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Cerah, 22 ° C

Sawah Tercemar Limbah B3, Warga di Purwakarta Minta Santunan

Hilmi Abdul Halim
SOSIALISASI pemulihan fungsi lingkungan tercemar limbah B3 di Purwakarta.*/HILMI ABDUL HALIM/PR
SOSIALISASI pemulihan fungsi lingkungan tercemar limbah B3 di Purwakarta.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

PURWAKARTA, (PR).- Masyarakat dan penggarap lahan persawahan di kawasan Kalimati, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta mengharapkan uang santunan dari PT Indo Bharat Rayon (IBR). Mereka merasa dirugikan oleh limbah yang mencemari lahan garapannya.

"Dulu sawah yang kami garap ini subur, tapi setelah ada pencemaran sejak tahun 2004, hasilnya berkurang," kata salah seorang petani penggarap, Ucok (40), Jumat 12 Juli 2019.

Dia berharap perusahaan memberikan santunan kepada para petani penggarap yang terdampak.

Ucok menceritakan, kawasan tersebut dulunya merupakan rawa-rawa yang digenangi air jernih. Sumber air tersebut biasa dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan mencuci sehari-hari hingga tempat bermain anak-anak.

Saat ini, kondisi lingkungan setempat berubah. Masyarakat belakangan mulai memanfaatkannya sebagian lahan untuk persawahan karena airnya mulai surut akibat sedimentasi. Namun, kondisinya semakin buruk setelah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mencemari air dan tanah di sana.

"Mohon perhatikan nasib para petani penggarap. Jumlah petani penggarap di sini juga tidak banyak, hanya 10 orang," kata Ucok. Namun, dampak pencemaran lingkungan diperkirakan lebih luas, mengancam kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, masyarakat dan kelompok pemerhati lingkungan menuntut perusahaan segera melakukan putusan Mahkamah Agung awal 2018. Perusahaan diminta bertanggung jawab membersihkan limbah yang telah mencemari dan merusak fungsi lingkungan.

Tuntutan yang sama disampaikan Teddy Hartawan dari Wahana Pemerhati Lingkungan Hidup dalam sosialisasi pemulihan fungsi lingkungan yang digelar PT IBR beberapa waktu lalu.

"Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan. Bahkan, masyarakat ikut melakukan sampling sebagai pembanding selain laboratorium yang ditunjuk," katanya.

Aturan pemberian ganti kerugian

Permintaan tersebut disambut positif PT IBR. Namun, masyarakat diminta bersabar mengikuti proses pemulihan fungsi lingkungan yang akan dilakukan perusahaan. Perusahaan beralasan, proses tersebut membutuhkan tahapan cukup panjang.

Sementara itu, menurut Direktur Pemulihan Kontaminasi KLHK Haruki Agustina, pelibatan masyarakat harus disetujui pemerintah pusat.

"Ada hak masyarakat untuk tahu (upaya yang dilakukan perusahaan). Dalam usulan pelibatan masyarakat harus menggunakan pihak ketiga yang berizin," katanya.

Mengenai uang santunan bagi petani penggarap yang terdampak pencemaran, Haruki menegaskan bahwa hal itu tidak ada dalam aturan. Alasannya, lahan yang digarap warga merupakan milik Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.

"Tapi saya paham, (lahan tersebut) bisa digunakan masyarakat. Tidak ada ganti kerugian tapi boleh dapat (uang) kerahiman," kata Haruki mengembalikan permintaan warga tersebut kepada pihak perusahaan.

Dalam kesempatan itu, KLHK mendesak perusahaan segera melakukan pemulihan fungsi lingkungan yang tercemar.***

Bagikan: