Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Langit umumnya cerah, 25.9 ° C

Pengkolan Bersih dari PKL, Warga Mengaku Senang

Tim Pikiran Rakyat
TIM gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polri, dan TNI tampak bersiaga di kawasan Jalan Ahmad Yani, Garut Kota saat dilakukan penertiban terhadap para PKL yang biasa berjualan di kawasan tersebut, Rabu 10 Juli 2019.*/AEP HENDY/KABAR PRIANGAN
TIM gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polri, dan TNI tampak bersiaga di kawasan Jalan Ahmad Yani, Garut Kota saat dilakukan penertiban terhadap para PKL yang biasa berjualan di kawasan tersebut, Rabu 10 Juli 2019.*/AEP HENDY/KABAR PRIANGAN

GARUT, (PR).- Sudah sejak sekitar dua minggu terakhir, Pemkab Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) intensif melaksanakn penertiban di kawasan seputar Pengkolan Garut yang merupakan kawasan tertib. Secara berangsur, para pedagang kaki lima (PKL) pun turut ditertIbkan dan diarahkan ke Gedung PKL di Jalan Guntur.

Tak heran kalau akhir-akhir ini kawasan Pengkolan mulai dari Jalan Siliwangi, Ciledug, dan Ahmad Yani terlihat lebih lenggang karena tak ada lagi PKL yang berjualan. Para pejalan kaki dan pengguna jalan pun mengaku lebih nyaman dan berharap kondisi seperti ini bisa terus terjaga.

"Alhamdulillah kini jalan-jalan di Pengkolan jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Berjalan di trotoar lebih nyaman karena tak terganggu lapak-lapak PKL, begitupun kendaraan bisa melintas dengan lancar," komentar Heru Setiawan (54), warga Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul.

Menurutnya, kondisi Pengkolan yang seperti ini sudah menjadi harapan warga termasuk dirinya sudh sejak lama. Dengan maraknya PKL yang berjualan, bukan hanya mengakibatkan pra pejalan kaki dan pengguna kendaraan merasa tak nyaman tapi juga kondisi Pengkolan terlihat sangat semrawut.

Diakuinya, selama ini ia sering mengantar tamu dari luar Garut untuk berkeliling di wilayah garut termasuk Pengkolan. Tak jarang ia dibuat malu dengan komentar-komentar tamu yang diantarnya yang rata-rata menyoroti suasana di Pengkolan yang dianggap sangat semrawut dan kumuh. 

"Dengan kondisi Pengkolan seperti sekarang ini, saya tak akan malu lagi membawa tamu jalan-jalan ke Pengkolan. Suasananya kini jauh lebih tertib, nyaman, dan bersih," ujarnya.

Penertiban

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Garut, Frederico membenarkan jika saat ini pihaknya tengah melakukan upaya penertiban terhadap para PKL yang biasa berjualan di seputar Pengkolan Garut. Kawasan pengkolan yang selama ini digunakan tempaty berdagang oleh para PKL menurutnya merupakan kawasan tertib yang tidak boleh ada aktivitas PKL. 

Penertiban di kawasan Pengkolan ini tutur Rico, berdasarkan payung hukum yang jelas yakni Perda 18 tahun 2017 soal K3 (kebersihan, ketentraman, dan keindahan). Dalam Perda itu ada sanksinya bagi siapa saja yang melanggar yakni kurungan tiga bulan atau denda Rp 50 juta. 

Kegiatan penertiban ini juga sebagai upaya penegakan Perda demi kepentingan masyarakat luas yang selama ini seringkali mengeluhkan kondisi kawasan Pengkolan yang dinilai semrawut.

"Penertiban secara intensif sudah kita lakukan sejak sekitar dua pekan terakhir akan tetapi secara bertahap. Hari ini kita tertibkan para PKL yang berada di sepanjang Jalan Ahmad Yani setelah sebelumnya hal yang sama dilakukan di titik lainnya," kata Rico kepada wartawan Kabar Priangan, Aep Hendy.

Dikatakannya, penertiban PKL ini tidak hanya dilaksanakn oleh Satpol PP tapi oleh tim yang terdiri dari Satpol PP< Polri, dan TNI. Pihaknya pun akan tetap mengawasi selama 24 jam di Pengkolan untuk mencegah agar para PKL tidak kembali berjualan dan jika ada PKL yang bersikukuh tetap berjualan, pihaknya akan melakulan tindakan tegas.         

Rico menerangkan, bagi para PKL, Pemkab Garut telah menyedikan tempat berjualan yakni dengan membangun dua unit gedung PKL yang berlokasi di Jalan Guntur. Saat ini dfua gedung tersebut masih belum digunakan karena para PKL enggan pindah berjualan di sana dan sekarang ini mereka akan kembali diarahkan ke sana.

Minta solusi

Penertiban yang dilaksanakan tim gabungan di kawasan pengkolan tepatnya Jalan Ahmad Yani, Rabu (10/7/2019) sempat menimbulkan reaksi dari para PKL. Puluhan PKL sempat berkumpul di depan Toserba Asia di jalan Ahmad Yani sehingga sempat menimbulkan kekhawatiran warga akan terjadinya bentrokan. 

Namun kejadian yang tak diharapkan tak sampai terjadi dan para PKL tersebut meski terlihat kesal akan tetapi masih bisa menahan diri. Alhasil upaya penertibanpun berjalan dengan lancar meski harus mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

Ketua Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG), Tatang, menyebutkan para PKL bukannya tak mau ditertiban. Mereka hanya mengharapkan adanya solusi dari Pemkab Garut jika memang mereka tidak lagi diperbolehkan berjualkan di kawasan Pengkolan. 

"Tadi kami telah berupaya menemui bupati. Tapi dengan tegas bupati menyatakan penertiban yang dilakukan di kawasan Pengkolan merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi," ucap Tatang.  

Disampaikannya, akibat program penertiban yang dilaksanakan di kawsan Pengkolan, saat ini ada 800 lebih PKL yang kehilangan mata pencahariannya. Mereka tak diperbolehkan lagi berjualan di Pengkolan dan diarahkan untuk pindah berjualan di gedung PKL.

Masih menurut Tatang, para PKL dengan tegas menolak dipindahkan ke Gedung PKL yang ada di kawasan Jalan Guntur. Hal ini dikarenakan omzet yang mereka dapatkan ketika berjualan di tempat itu mengalami penurunan yang drastis dibanding saat berjualan di kawasan Pengkolan. 
 
Lebih jauh Tatang mengungkapkan, sebelumnya para PKL sudah mencoba berjualan di dua Gedung PKL yang disiapkan Pemkab Garut akan tetapi mereka hanya bisa bertahan selama delapan bulan. Hal ini dikarenakan jarang sekali da pembeli yang mau berbelanja ke tempat tersebut sehingga pedagang mengalami kerugian setiap harinya.

"Dulu juga kan kami pernah mencoba berjualan di Gedung PKL tersebut tapi hanya mampu bertahan delapan bulan karena sepi pembeli. Seharusnya terlebih dahulu  ada uji kelayakan dari dinas terkait soal Gedung PKL ini," katanya.

Atasnama seluruh PKL Pengkolan yang ditertibkan, Tatang meminta ada kebijakan dari bupati karena ini menyangkut mata pencaharian orang banyak. Para PKL pun merasa selama ini tak pernah melanggar Perda K3.***

Bagikan: