Pikiran Rakyat
USD Jual 14.130,00 Beli 13.830,00 | Sebagian cerah, 27.1 ° C

Pemkab Tasikmalaya Harus Audit Proyek Rp 14 Miliar Taman Masjid Agung Baiturrohman

Bambang Arifianto
PENGUNJUNG berjalan di hamparan rumput sintetis Masjid Agung Baiturrohman Kabupaten Tasikmalaya, Rabu, 3 Juli 2019. Proyek pembangunan taman senilai Rp 14 miliar tersebut menuai sorotan.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
PENGUNJUNG berjalan di hamparan rumput sintetis Masjid Agung Baiturrohman Kabupaten Tasikmalaya, Rabu, 3 Juli 2019. Proyek pembangunan taman senilai Rp 14 miliar tersebut menuai sorotan.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

SINGAPARNA, (PR).- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus melakukan audit atas pengerjaan proyek pembangunan taman Masjid Agung Baiturrohman yang mendapat kucuran dana Rp 14 miliar dari APBD. Audit penting dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek itu sesuai atau tidak dengan dana yang digelontorkan.

Desakan audit muncul dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya Nana Sumarna. "Sangat perlu pemerintah melakukan audit lebih mendalam terkait itu," kata Nana saat dihubungi Pikiran Rakyat, Kamis, 4 Juli 2019.

Audit, lanjutnya, mesti dilakukan guna menepis prasangka adanya permasalahan dalam pembangunan taman yang pengerjaannya selesai pada Desember 2018. "Taman masih sangat belum laik, terutama akses masuk yang masih berantakan di sana di sini, jauh dari kepatutan," ucapnya. Keberadaan taman juga berhubungan erat dengan kepentingan publik. 

"Itu kan ruang publik ‎yang bisa dinikmati serta di manfaatkan untuk khalayak umum. Kalau lihat kondisi sekarang kan prihatin," ujarnya.

Ia tak menampik, beberapa fasilitas taman memang telah dipakai masyarakat. Ia mencontohkan, area rumput sintetis yang sudah dimanfaatkan warga saat berkunjung ke sana.

Akan tetapi, masih ada area yang tidak sempurna. "Coba cek area rumput sintetis itu kotor, karena aksesnya masih belum dibersihkan dan belum dibangun secara sempurna," kata Nana. Tak ayal, audit menjadi penting bagi Pemkab guna memastikan tidak ada penyelewengan dalam penggunaan dana senilai Rp 14 miliar dalam proyek itu.

Dengan audit, Pemkab memberikan jaminan kepada masyarakat Tatar Sukapura bahwa pengerjaan proyek-proyeknya transparan dan sesuai aturan. Hingga kini, taman berlapis rumput plastik tersebut dianggap tak laik.

Pantauan Pikiran Rakyat, sempat mendapati kondisi mengenaskan terlihat di area WC yang tak berair dan kotor di area taman. Beberapa gagang pemutar pintu bahkan patah. Kondisi itu dirasakan Nana. "

"Sarekseuk keneh can indah di tingalina," ujarnya.

Ia menilai, Pemkab bisa melakukan audit internal terlebih dahulu. "Tetapi lebih bagus kalau melibatkan stake holder (pemangku kepentingan) yang lain," ucapnya.

Pemkab, lanjut Nana, bisa menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit itu.

Audit inspektorat

Hal senada dikemukakan Koordinator Jaringan Aspirasi Masyarakat Indonesia (JAMI) Opan Sopyan Hambali. "Kita akan meminta inspektorat untuk melakukan audit, apakah laik anggaran Rp 14 miliar dengan hasil seperti itu," ucap Opan.

Ia juga meminta‎ Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya ikut bertanggung jawab dalam persoalan penganggaran proyek tersebut. Opan menyoroti pula, sikap Pemkab yang menerima begitu saja hasil pengerjaan proyek dari kontraktor dengan kondisi taman seperti itu. 

Sebelumnya, ‎ Kepala Dinas PU PR Kabupaten Tasikmalaya Yusep Yustisiawandana membantah proyek taman mangkrak atau adanya wanprestasi dari pengembangnya. Menurutnya, pengerjaan taman dan renovasi masjid memang belum rampung. Ia mengatakkan, pengerjaan proyek memang berlangsung dari sekitar Mei-Juni hingga Desember 2018 dengan nilai Rp 14 miliar.

Nilai itu, tuturnya, mencakup renovasi masjid dan pembangunan taman. Hingga masa pengerjaan selesai, kondisi taman dan masjid belum selesai seluruhnya. ‎

Kondisi taman saat ini sesuai dengan nilai anggaran yang dikucurkan.‎ Pengerjaan taman akan dirampungan dengan target penyelesaian pada Desember 2019. Untuk penuntasan, Pemkab mendapat kucuran dana sekitar 8 miliar dari bantuan provinsi.

Sering mangkrak

Dalam catatan Pikiran Rakyat, proyek mangkrak dan bermasalah hukum menjadi hal jamak terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa proyek itu seperti mangkraknya penyelesaian ‎Stadion Mangunreja dan Pangkalan Pendaratan Ikan Nusa Manuk di Cikalong.

Kabupaten Tasikmalaya hingga sekarang tak memiliki stadion sendiri yang laik setelah aset lapangan Dadaha diserahkan ke Pemkot Tasikmalaya. Bantuan Provinsi senilai Rp 65 miliar dan Rp 1 miliar dari Pemkab pun mengucur untuk pembangunan stadion dan fasilitasnya. Sampai sekarang, pembangunan stadion tetap belum selesai.  

Hal serupa terjadi dengan PPI Nusa Manuk di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong. Pembangunan pangkalan yang dijanjikan Ahmad Heryawan saat menjabat gubernur‎ tersebut mandek setelah masa kontrak pembangun oleh kontraktor selesai pada 25 Desember 2016.

Sedangkan pengerjaan proyek senilai Rp 34.504.519.000,00 dari bantuan Provinsi Jabar itu dimulai 29 Juni 2016.  Perkara hukum juga membelit penuntasan proyek Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga). Eks Kadis PU PR Kabupaten Tasikmalaya Bambang Alamsyah bahkan ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jabar tersangka dalam pengerjaan jembata di Cisingan dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp 4 miliar.***

Bagikan: