Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 22 ° C

Belum Setahun Berdiri, Pengadilan Cikarang Kebanjiran Sidang

Tommi Andryandy
JAJARAN hakim memberikan pertanyaan pada salah seorang terdakwa saat sidang di Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis 4 Juli 2019. Sejak mulai berdiri pada Oktober 2018 lalu, PN Cikarang mulai kebanjiran sidang.*/TOMMI ANDRYANDI/PR
JAJARAN hakim memberikan pertanyaan pada salah seorang terdakwa saat sidang di Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis 4 Juli 2019. Sejak mulai berdiri pada Oktober 2018 lalu, PN Cikarang mulai kebanjiran sidang.*/TOMMI ANDRYANDI/PR

CIKARANG, (PR).- Pengadilan Negeri Cikarang II Kabupaten Bekasi kebanjiran perkara. Setidaknya, sejak awal awal dibentuk lalu sudah 807 perkara, baik pidana maupun perdata yang disidangkan. Dari jumlah tersebut, perkara narkoba mendominasi.

“Sejak mulai berdiri langsung banyak juga perkaranya, karena kan memang Kabupaten Bekasi ini jumlah warga banyak, jumlah kecamatan banyak dan wilayahnya pun luas. Jadi jumlah perkara yang disidangkan pun tinggi. Lebih dari pengadilan kelas II pada umumnya,” kata Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Putu Gede Astawa, Kamis 4 Juli 2019.

Perlu diketahui, PN Cikarang belum satu tahun berdiri, tepatnya diresmikan pada Oktober 2018 lalu. Sejak pemekaran Bekasi menjadi kabupaten dan kota pada 1996 lalu, Kabupaten Bekasi tidak memiliki pengadilan. Sedangkan, penegak hukum lainnya seperti kepolisian resor, komando diistrik militer serta kejaksaan negeri telah berdiri lebih dulu.

Karena tidak memiliki pengadilan, seluruh perkara hukum diadili di PN Bekasi. Kini, setelah memiliki pengadilan sendiri, perkara hukum tidak lagi ‘menumpang’ ke Kota Bekasi.

“Tentu ini memudahkan, tidak hanya bagi kami namun juga bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Baik itu keluarga korban ataupun terdakwa yang ingin menghadiri proses sidang,” kata dia.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Cikarang, 807 perkara tersebut terbagi atas perdata 254 perkara, pidana umum 509 perkara dan pidana dengan terdakwa di bawah umur yakni 27 perkara.

Perkara narkotika

Dari jumlah perkara pidana itu, 237 di antaranya merupakan perkara narkotika dengan satu perkara di antaranya menempatkan anak di bawah umur sebagai terdakwa. Dalam perkara yang terdakwanya disamarkan itu, karena tergolong di bawah umur, PN Cikarang menjatuhkan vonis dua tahun penjara.

Lebih dari itu, narkoba pun menjadi perkara dengan jumlah hukuman terberat. Yakni TF, terpidana kasus narkoba yang mendapat vonis penjara selama 20 tahun. Dalam perkaranya, TF didakwa mengendalikan peredaran narkoba ekstasi. Bahkan, TF yang diketahui bandar besar memesan ekstasi dari Belgia untuk disebarkan di sejumlah daerah di Indonesia.

Namun, pengiriman itu dihentikan setelah aparat mengamankan ekstasi tersebut lalu melakukan penyidikan hingga menangkap TF. Tidak tanggung-tanggung, barang bukti yang diamankan yakni esktasi sebanyak 2.993 butir.

Selain narkoba, perkara terbanyak lainnya yakni pencurian dengan kekerasan dan juga pemberatan. Setidaknya terdapat 50 perkara kejahatan yang lebih dikenal dengan begal itu. “Selain narkoba sebenarnya ini yang harus diantisipasi juga. Saya menekankan pada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengambil langkah agar begal ini marak. Saya melihat mereka membegal karena memang tidak memiliki pekerjaan,” ucap Wakil Ketua PN Cikarang, Guntoro.

Tidak hanya jumlah perkara yang terbilang tinggi, kata Guntoro, Kabupaten Bekasi memiliki kriteria perkara berbeda, salah satunya pidana ketenagakerjaan. Pada November lalu, PN Cikarang mempidanakan SS pimpinan perusahaan dalam kasus ketenagakerjaan.

SS didakwa menghalangi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat mengumpulkan keterangan tentang tenaga kerja asing. Atas tindakannya tersebut, SS dijatuhi vonis dua bulan penjara dengan empat bulan masa percobaan.

“Ini yang membedakan dengan daerah lain dan jarang terjadi. Namun sebagai daerah yang industrinya banyak, pidana ketenagakerjaan walaupun pidana ringan tetap diperlukan untuk memberi efek jera,” ucap dia.***

Bagikan: