Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Cerah berawan, 31.2 ° C

Tahun Ini 35 Irigasi Akan Direhab

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI.*/DOK. PR
ILUSTRASI.*/DOK. PR

SERANG,(PR).- Sebanyak 35 daerah irigasi di wilayah Kabupaten Serang akan direhab tahun 2019. Anggaran yang disediakan untuk proyek tersebut mencapai Rp 8 miliar.

Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang Nurlaelah mengatakan,tahun ini ada 35 saluran irigasi yang akan diperbaiki. Jumlah tersebut tersebar di beberapa kecamatan.

"Ini bentuknya rehab, terus yang belum ada saluran juga kita perbaiki (daerah irigasinya)," ujarnya kepada Dindin Hasanudin wartawan Kabar Banten, Ahad 30 Juni 2019.

Lela mengatakan, total daerah irigasi di Kabupaten Serang sebanyak 282 saluran. Dari jumlah tersebut sekitar 70 persen di antaranya sudah dalam kondisi baik.

"Sebetulnya kalau di kita masuk kategori baik kalau airnya nyampe dan bisa masuk di manfaatin sama petani. Walau secara infrastruktur belum ada bangunan tapi kalau airnya mengalir bisa kita kategorikan baik," tuturnya.

Ia menjelaskan, untuk melakukan rehab terhadap 35 daerah irigasi tersebut akan dikucurkan anggaran sebesar Rp 8-9 miliar. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga APBD Kabupaten Serang.

"Ke depan supaya kuat kita perlu dukungan juga untuk infrastruktur," ucapnya.Menurut Lela,tidak semua daerah Irigasi di Kecamatan merupakan kewenangan DPUPR. Sebab banyak juga yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Seperti di Serang Timur banyak yang jadi kewenangan pusat seperti di Pamarayan, Kibin, Ciruas, Pontang dan sumbernya dari Ciujung," katanya.

Saat ini, katanya, adanya buka tutup bendungan Pamarayan membuat beberapa kalangan diuntungkan dan juga dirugikan. Namun demikian untuk menentukan buka tutup itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama.

"Ini kan masih berlaku atas kesepakatan tahun kemarin. Nanti dimusyawarahkan lagi Oktober, ini ditutup tapi kesepakatan bersama," ujarnya.

Lela mengatakan, dalam buka tutup ini yang terpenting menyesuaikan dengan kebutuhan petani. Sebab jika buka tutup ini mengikuti aturan pola tanam sesuai SK gubernur semua tidak ada yang dirugikan.

"Kan bergilir. Tiap daerah masa tanam beda-beda, kadang tanam kurang air jadi masalah makanya ada konflik kepentingan di antara mereka. Jadi sering banyak yang enggak patuh. Tapi selama ini oke enggak ada keluhan," tuturnya. ***

Bagikan: