Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Sebagian berawan, 20.3 ° C

Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Melonjak, Warga Tersentak

Adang Jukardi
SEKRETARIS Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, Asep D Darmawan (kiri) sedang menjelaskan tentang kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini kepada salah seorang wajib pajak (kanan) di ruang pelayanan kantor Bappenda Kabupaten Sumedang, Selasa 25 Juni 2019.*/ ADANG JUKARDI/PR
SEKRETARIS Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, Asep D Darmawan (kiri) sedang menjelaskan tentang kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini kepada salah seorang wajib pajak (kanan) di ruang pelayanan kantor Bappenda Kabupaten Sumedang, Selasa 25 Juni 2019.*/ ADANG JUKARDI/PR

SUMEDANG, (PR).- Sejumlah wajib pajak mengeluhkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini yang cukup tinggi. Apalagi kenaikan tarif tersebut, tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Saya kaget, tagihan PBB tahun ini kenaikannya cukup tinggi dibandingkan pembayaran PBB tahun sebelumnya. Tahun ini, PBB-nya mahal. Kalau pun ada kenaikan, kenapa tidak ada sosialisasi dari aparat desa dan kecamatan setempat!” ujar  D. Supriadi (50) warga Dusun Cirangkong RT 02/RW 05, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, Selasa 25 Juni 2019.

Menurut dia, kenaikan PBB itu diketahui, dari pembayaran PBB tahun kemarin Rp 591.976, penagihan tahun ini naik menjadi Rp 807.240. Ia sengaja datang ke kantor Bappenda untuk menanyakan masalah kenaikan tagihan PBB tersebut. “Saya ingin tahu, dasar kenaikannya dari mana? Apalagi saya selaku  Ketua RW 05, Dusun Cirangkong, tidak pernah diajak rapat sosialisasi PBB di desa maupun kecamatan,” kata Supriadi dengan nada kecewa.

Hal serupa dikatakan Iwan (42), wajib pajak lainnya warga Jalan Pangeran Kornel, Kelurahan Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan. Ia mengatakan, tahun ini tagihan PBB untuk tanah sawahnya membengkak hingga  Rp 216.300. Padahal, tahun kemarin hanya Rp 158.620. Bahkan kenaikan PBB tersebut, sudah dua kali dengan tahun ini.  “Yang saya sesalkan, kenaikan PBB ini tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan dulu kepada masyarakat. Saya juga kaget, tahu-tahu tagihannya membengkak,” ucapnya.

Ketika dikonfirmasi di kantornya, Sekretaris Bappenda Kab. Sumedang Asep D Darmawan membenarkan tarif PBB mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir ini. Kenaikan tarif PBB itu, mengacu pada Perda No. 1 tahun 2018 tentang Tarif PBB.  Berdasarkan Perda tersebut, besaran tarif PBB dari nilai NJOP (nilai jual objek pajak) bumi dan bangunan Rp 0,1 sampai Rp 1 miliar tahun 2018 sebesar 0,11%.  Tahun ini, tarifnya naik menjadi 0,15%.  Sementara nilai NJOP PBB Rp 1 sampai Rp 3 miliar tahun ini tarifnya 0,21% dan Rp 3 miliar sampai ke atas tarifnya 0,25%. 

“Jadi, kenaikan tarif PBB ini sudah sesuai ketentuan Perda.  Tarif PBB tahun ini memang ada penyesuaian. Namun, untuk tahun depan kemungkinan tidak akan ada penyesuaian lagi,” ujarnya.

Sebetulnya, kata  dia, kata yang tepat bukan kenaikan melainkan penyesuaian tarif PBB. Pasalnya,  tarif PBB yang dikenakan di Kabupaten Sumedang,  masih di bawah ketentuan tarif maksimal yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Bahkan nilai NJOP bumi dan bangunan di Kabupaten Sumedang pun, masih di bawah kabupaten lainnya di Jabar. Seperti halnya Kabupaten Bandung dan Majalengka.

Ia mengatakan, NJOP tanah  dan bangunan yang tertera dalam SPPT (Surat Pemberitahuan  Pajak Terhitung) PBB, masih jauh  di bawah  harga pasaran. Misalnya, harga NJOP tanah di Dusun Cirangkong, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor Rp 1,4 juta per meter persegi. Padahal, harga pasaran tanah di daerah itu bisa mencapai kisaran Rp 7 sampai 10 juta per meter persegi.

Asep menambahkan, penyesuaian tarif PBB tersebut, sudah disosialisasikan berkali-kali kepada masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan setempat. Bahkan bupati sempat menegaskan,  pencapaian target pendapatan PBB di semua wilayah kecamatan, menjadi salah satu penilaian kinerja para camat. Seandainya ada warga mengaku tidak pernah disosialisasikan, berarti ada informasi dan komunikasi yang tidak nyambung antara pemerintah desa dan kecamatan dengan warganya. ***

 

Bagikan: