Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Cerah berawan, 29.1 ° C

Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Jadi Tersangka Lagi, KPK Beberkan Soal Proyek Kota Santri

Yusuf Wijanarko
Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Rabu 8 Mei 2019 keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung untuk melaksanakan cuti menjelang bebas.*/DOK. PR
Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Rabu 8 Mei 2019 keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung untuk melaksanakan cuti menjelang bebas.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjelaskan konstruksi perkara penetapan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka kasus pengembangan perkara suap dan penerimaan gratifikasi.

Pengembangan perkara suap itu terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor Tahun 2014.

"Setelah menjabat sebagai bupati Bogor pada awal 2009, RY (Rachmat Yasin) diduga beberapa kali melakukan pertemuan, baik resmi maupun tidak, dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.

Laporan KPK menyebut, dalam pertemuan itu Rachmat Yasin menyampaikan kebutuhan dana di luar pembiayaan APBD yang harus dipenuhi bupati, khususnya operasional bupati dan biaya pencalonan kembali.

"Untuk memenuhi kebutuhan itu, RY menyatakan kepada para kepala dinas untuk membantunya. Maksudnya, RY meminta setiap SKPD menyetor sejumlah dana kepadanya," ujar Febri seperti diberitakan Antara.

Rachmat Yasin.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

Setiap SKPD diduga memiliki sumber pemotongan dana yang berbeda untuk memenuhi kewajiban tersebut.

"Sumber dana yang dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD, dana insentif dari jasa pelayanan RUSD, upah pungut, pungutan kepada pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, dan pungutan kepada pihak rekanan yang memenangi tender," tuturnya.

Total uang yang diterima Rachmat Yasin selama 2009-2014 yang berasal dari potongan dana kegiatan SKPD adalah sebesar Rp 8.931.326.223.

Kota Santri

Sementara terkait dugaan penerimaan gratifikasi tanah 20 hektare, pada 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ingin mendirikan pondok pesantren dan Kota Santri.

"Untuk itu, ia berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare agar pembangunan pesantren terealisasi," kata Febri.

Pemilik tanah tersebut kemudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesentren kepada Rachmat Yasin melalui stafnya. Rachmat Yasin menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya.

"Pada pertengahan tahun 2011, RY melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan pondok pesantren tersebut. Melalui perwakilannya, RY menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. RY juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya," ujar Febri.

Selanjutnya, pemilik tanah menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 hektare tersebut sesuai permintaan Rachmat Yasin.

"Diduga, RY mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri," ucap Febri.

Cicilan mobil

Rachmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

"Pada April 2010, RY diduga meminta bantuan kepada seorang pengusaha untuk membeli sebuah Toyota Vellfire yang uang mukanya berasal dari RY sebesar Rp 250 juta," kata Febri.

Rachmat Yasin diduga memiliki kedekatan dengan pengusaha tersebut dan pengusaha tersebut memegang beberapa proyek di lingkungan Kabupaten Bogor.

"Pengusaha ini juga pernah menjadi salah satu pengurus tim sukses RY untuk menjadi bupati Bogor periode kedua pada 2013," tuturnya.

Pemberian gratifikasi kepada Rachmat Yasin diduga dilakukan dalam bentuk pembayaran cicilan mobil sebesar Rp 21 juta perbulan sejak April 2010 sampai Maret 2013.

Rachmat Yasin baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung.

Rachmat Yasin saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta karena menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.***

Bagikan: