Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Umumnya berawan, 20 ° C

Dugaan Manipulasi Administrasi PPDB di Kota Bogor Menyeruak

Windiyati Retno Sumardiyani
ORANG tua dan pendaftar peserta didik baru menunggu antrean verifikasi berkas di SMA Negeri 1 Kota Bogor, Senin, 17 Juni 2019. Wali Kota Bogor Bima Arya menemukan laporan dugaan manipulasi data kependudukan untuk kepentingan pendaftaran PPDB jalur zonasi.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
ORANG tua dan pendaftar peserta didik baru menunggu antrean verifikasi berkas di SMA Negeri 1 Kota Bogor, Senin, 17 Juni 2019. Wali Kota Bogor Bima Arya menemukan laporan dugaan manipulasi data kependudukan untuk kepentingan pendaftaran PPDB jalur zonasi.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

BOGOR,(PR).-Wali Kota Bogor Bima Arya menerima laporan dugaan kecurangan dalam sistem pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020  di Kota Bogor.  Kecurangan tersebut berupa upaya manipulasi data kependudukan orang tua sebagai syarat pendaftaran jalur zonasi.

“Saya terima laporan dari warga, ada celah untuk manipulasi kartu keluarga, dan pindah domisili. Ada laporan menitip alamat. Saya belum bisa menyatakan ini valid 100 persen, tetapi saya akan perintahkan Disdukcapil, camat, dan disdik untuki dalami,”  ujar Bima Arya, Selasa, 25 Juni 2019.

Belum lama ini, media sosial  dan grup aplikasi pesan instan di Kota Bogor memang digaduhkan dengan data tiga pendaftar PPDB tingkat SMA yang memiliki alamat yang sama. Dalam data yang tersiratdalam situs ppdb.disdik.jabarprov.go.id, tiga anak yang sama-sama berasal dari SMP Negeri 1 Kota Bogor itu memiliki alamat yang sama di Jalan Selot Belakang 18 RT/RW 4/8, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Dengan banyaknya aduan kecurangan akibat sistem PPDB 2019,  Bima Arya meminta kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi sistem PPDB tersebut. Menurut Bima, sistem PPDB yang diberlakukan saat ini terlalu ambisius, sedangkan sistem administrasi kependudukan dan infrastruktur sekolah di lapangan belum siap.

“Tujuannya baik memang, tapi apakah mungkin dan ideal untuk membuat kualitas pendidikan itu sama? Sementara sistem kita belum siap, infrastruktur belum rata. Sebagai kepala daerah saya merasa perlu menyuarakan ini,” kata  Bima.

Dengan sistem pendukung PPDB yang tidak siap, Bima menyatakan  PPDB tahun ini banyak menimbulkan kekacauan. Sistem PPDB juga menimbulkan peluang manipulasi data kependudukan dan kecurangan. “Kalau enggak siap sistem pendukungannya, ya sama saja pemerataan kualitas tidak akan tercapai, jadi lebih baik dievaluasi,” ucap  Bima.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fakhrudin mengatakan, permasalahan PPDB paling  banyak terjadi di tingkat SMA.  Pasalnya,  kuota PPDB paling banyak di tingkat SMA  ada pada  jalur zonasi yakni sebesar 55 persen, sementara kuota jalur prestasi hanya 20 persen. Sedangkan untuk tingkat SMP, sistem PPDB  di Kota Bogor  menggunakan jalur kombinasi yakni prestasi dan zonasi, sehingga  masyarakat dapat menerima.

“Pada PPDB tingkat SMP, masyarakat memiliki nilai zonasi yang sama, tinggal bagaimana memanfaatkan itu. Beda dengan SMA.  Kami Sadar betul bahwa lulusan SD tidak bisa ditampung seluruhnya di SMP negeri, nah bagaimana supaya masyarakat merasa sportif, ya prestasi tetap diperhitungkan, zonasi kebijakan menteri juga tetap dijalankan,”  ujar Fakhrudin.

Dengan kondisi tersebut, Fakhrudin mendukung Wali Kota Bogor Bima Arya untuk menyerukan aksi evaluasi sistem PPDB di tingkat SMA.  Evaluasi  perlu dilakukan  agar kegaduhan akibat PPDB tidak terulang kembali pada PPDB tahun depan.

“Paling tidak perlu ada penyamaan persepsi antara lurah, camat dan Disdukcapil, dalam melayani administrasi kepentingan masyarakat terkait PPDB.  Kalau misalnya memang sistem pendaftaran PPDB full menggunakan jarak, berarti sistem data kependudukannya mau tidak mau ya harus mantap betul,” ucap Fakhrudin.

Terkait adanya laporan dugaan manipulasi data kependudukan untuk mendaftar jalur zonasi tingkat SMA,  Fakhrudin menyebutkan akan mendalaminya dan memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat.  Disdik Jabar diharapkan dapat mengambil langkah tegas jika memang terbukti ada oknum orang tua yang menyalahgunakan identitas kartu keluarga untuk mendaftar sekolah.

“Kita harus sadar data kependudukan perlu penyempurnaan, kalau memang ditemukan laporan atau keraguan,  ya sebaiknya disurvey saja. Kita kan ada Dapodik, dari mereka  masuk sekolah semua ada datanya, jadi  bisa dicek,” kata Fakhrudin.

Sementara itu, Ketua PPDB SMA N 1 Kota Bogor Yusuf Sulaeman tak menampik,  ada  pendaftar yang menggunakan syarat domisili untuk mendaftar melalui jalur zonasi.  Yusuf menyebutkan, perpindahan domisili pendaftar PPDB sebagai bagian strategi orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah impian.  Pihak sekolah tidak dapat menolak pendaftar dengan syarat domisili jika surat tersebut terbukti legal dan sah.

“Di SMA 1 ada yang pakai domisili, tetapi tidak banyak. Ya kita terima karena sekolah tidak bisa menolak, kecuali itu fotocopy atau scan. Kebijakan zonasi itu kan sudah disosialisasikan jauh-jauh hari, sehingga orang tua berstrategi dengan pindah rumah mendekati sekolah,” ucap Yusuf.***

Bagikan: