Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Cerah berawan, 28.6 ° C

Serapan APBD 2019 Bekasi Amburadul

Tommi Andryandy
PENGENDARA melintasi jalan yang hancur di Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Banyak pengerjaan infrastruktur tidak kunjung berjalan padahal Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memercepat pembangunan.*/TOMMI ANDRYANDY/PR
PENGENDARA melintasi jalan yang hancur di Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Banyak pengerjaan infrastruktur tidak kunjung berjalan padahal Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memercepat pembangunan.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Serapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bekasi 2019 sangat rendah. Dari total belanja Rp 5.934.434.605.773, anggaran yang diserap hingga pekan kedua Juni baru mencapai Rp 1.408.854.951.823 atau hanya 23,74 persen.

Serapan anggaran itu bahkan sama buruknya dengan persentase pengerjaan kegiatan fisik, di antaranya infrastruktur, yang baru mencapai 18,37 persen. Angka itu jauh dari target yang ditetapkan yakni Rp 3.881.355.244.011 atau 65,40 persen.

“Angka tersebut merupakan hasil data yang kami rangkum pada seluruh satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Serapan memang belum sesuai dengan target yang dicanangkan di setiap kedinasan,” kata Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Widi Mulyawan, Senin 24 Juni 2019.

Widi mengatakan, data tersebut terangkum hingga 17 Juni 2019. Buruknya serapan anggaran itu terbagi dalam dua jenis penggunaan yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung.

ATAP serta pilar penyangga ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Muaragembong tampak rusak parah, Kamis 4 April 2019. Sekolah ini sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo dan dijanjikan mulai direvitalisasi Maret. Namun hingga kini, rencana tersebut tak kunjung terealisasi.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

Pada belanja tidak langsung, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 2.845.768.869.119. Dari jumlah tersebut, target penyerapan hingga pekan kedua Juni sebesar Rp 1.477.991.435.799 (51,94 persen). Namun yang terserap Rp 1.029.314.732.235 (36,17 persen).

Untuk belanja langsung, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.088.755.736.654 dengan target serapan hingga pekan kedua Juni sebesar Rp 2.403.363.808.212 atau 77,81 persen. Hanya, pada realisasinya anggaran yang terserap hanya Rp 379.540.219.588 atau 12,29 persen.

Rendahnya serapan belanja langsung membuat persentase pengerjaan kegiatan fisik buruk. Dari 4.432 kegiatan fisik, yang baru terealisasi hanya 18,37 persen.

Rendahnya serapan anggaran itu menyebabkan terjadinya selisih dari target dan realisasi sebesar Rp 2.472.500.292.188 atau 41,66 persen.

“Bila dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini relatif tidak jauh berbeda. Biasanya serapan anggaran rendah salah satunya dari SKPD yang kurang tepat menetapkan rencana kerja sehingga targetnya tidak tercapai,” ucap dia.

Penjelasan bupati

Ironisnya, jika diurutkan berdasarkan SKPD, serapan terendah justru terdapat pada SKPD yang selalu mendapat porsi anggaran terbesar yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada APBD 2019, dinas yang bertugas pada pembangunan infrastruktur itu mendapat anggaran Rp 727.083.439.000, terbesar dari SKPD lainnya.

Akan tetapi hingga pekan kedua Juni, anggaran yang berhasil mereka serap hanya Rp 4.299.974.995 atau 0,59 persen dengan pekerjaan fisik yang telah terealisasi hanya 3,82 persen.

Jumlah itu jauh dari target yang mereka tetapkan yakni Rp 202.111.428.700 atau 27,48 persen dengan pengerjaan fisik 66,62 persen.

Bupati Eka Supria Atmaja tidak menjelaskan lebih jauh penyebab buruknya serapan anggaran. Eka Supria Atmaja hanya menyebut sudah menginstrusikan seluruh SKPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

“Kami upayakan penyerapan anggaran dipercepat. Ini juga akan kami evaluasi terus, akan kami ikuti terus. Intinya, kami ingin penyerapan anggaran maksimal. Saya sudah utarakan unsur pengawasan akan ditingkatkan,” ucap dia.

Dinas PUPR merupakan SKPD yang beroleh anggaran terbesar. Kendati begitu, serapan anggarannya justru terbilang paling rendah. Kondisi ini tidak segera ditindaklanjuti oleh Eka Supria Atmaja.

Sejak kepala dinas terdahulunya, Jamaludin ditangkap KPK bersama mantan bupati Neneng Hasanah Yasin serta sejumlah pejabat lainnya tahun lalu, Dinas PUPR tidak memiliki kepala dinas definitif.

Bahkan, pada rotasi yang dilakukan pekan lalu, Eka Supria Atmaja justru membiarkan posisi kepala Dinas PUPR tetap tidak berpenghuni. Hanya, Eka Supria Atmaja enggan berkomentar terkait hal ini.

Serapan rendah lainnya terjadi di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Dinas dengan anggaran terbesar kedua setelah Dinas PUPR itu memiliki anggaran Rp 524.549.810.203, tetapi yang baru terserap hanya Rp 34.618.576.362 atau 6,60 persen.***

Bagikan: