Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Sebagian berawan, 21.7 ° C

Seorang Pejabat Eselon II Mengundurkan Diri Tanpa Alasan

Tim Pikiran Rakyat
KEPALA Bidang Mutasi Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Ganjar Nugraha, SE.*/AGUS KUSNADI/KABAR PRIANGAN
KEPALA Bidang Mutasi Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Ganjar Nugraha, SE.*/AGUS KUSNADI/KABAR PRIANGAN

PARIGI,(PR).- Salah seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yakni Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran secara resmi mengundurkan diri.

Pengunduran diri tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 12 Juni 2019, yang ditujukan langsung kepada Bupati Pangandaran.

Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Mutasi Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Ganjar Nugraha,SE. membenarkan perihal pengunduran diri yang dilakukan oleh seorang pejabat eselon II tersebut.

"Para pejabat pasti memiliki  kompetensi, pengalaman dan wawasan yang lebih dibanding pegawai pada umumnya. Namun demikian, setiap instansi, kondisi, dan  waktu menuntut kompetensi khusus dan tertentu sehingga sesuai dengan kebutuhan," ujar Ganjar, Rabu, 19 Juni 2019.

Lanjut Ganjar, bahwa berdasarkan pasal 64 ayat (1) hurup a Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen  PNS, PNS diberhentikan dari jabatan diantaranya apabila mengundurkan diri dari jabatan.

Atas dasar surat pengunduran diri tersebut dan atas ketentuan peraturan perundang undangan diatas, maka menurut Ganjar, Bupati Pangandaran menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 821.15/KPTS.510/BKPSDM.2/2019. Tentang pemberhentian pejabat yang bersangkutan Tertanggal 18 Juni 2019.

"Bupati Pangandaran menugaskan kembali pejabat tersebut pada jabatan baru sebagai pengelola pemanfaatan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan," ujarnya kepada wartawan Kabar Priangan, Agus Kusnadi.

Ganjar juga mengatakan, pada surat pengunduran tersebut tidak disebutkan kenapa alasannya. Maka dikarenakan ada kekosongan di jabatan kepala dinas tersebut, sementara organisasi harus tetap berjalan dan pelaksanaan lelang jabatan juga belum dilaksanakan, tentunya harus ada penunjukan seorang pejabat untuk pelaksana teknis (Plt).

"Nanti pak Bupati yang akan menunjuk siapa Plt-nya," kata Ganjar.***

Bagikan: