Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Sebagian berawan, 22 ° C

Piutang PBB Mengendap di Desa Masuk Kategori Penyelewengan

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI pajak.*/DOK. PR
ILUSTRASI pajak.*/DOK. PR

SUMEDANG,(PR).- Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, kini sedang fokus melakukan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) terhadap piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018.

Karena menurut penghitungan pihak Bappenda, sampai saat ini piutang PBB tahun 2018 itu, tercatat masih mengendap sebesar kurang lebih Rp 5 miliar.

Kepala Bappenda Kab. Sumedang, Ramdan Ruhendi Deddy, melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian, Rohana, menyebutkan piutang sebesar Rp 5 miliar ini, diketahui bersumber dari buku 1, 2, dan 3 atau PBB yang pengelolaan penagihannya dilakukan oleh kecamatan dan desa.

"Sesuai penghitungan kami, piutang PBB tahun 2018 ini memang masih berada di angka lima miliaran," kata Rohana, di kantornya, Selasa 18 Juni 2019.

Maka dari itu, untuk meminimalisir jumlah piutang tersebut, pihaknya sekarang akan menurunkan Tim Wasdal ke desa-desa. Dimana tim yang akan diturunkan ke lapangan ini nantinya akan mengecek secara langsung laporan tagihan PBB di desa-desa yang dipandang masih memiliki piutang PBB-nya besar.

Dengan langkah seperti ini, maka Bappenda akan mendapatkan informasi secara rinci dimana sebenarnya pengendapan piutang tersebut, apakah masih mengendap di wajib pajak (WP) atau di kolektor.

"Kita kan punya sistem yang bisa mengetahui piutang desa berapa. Jadi untuk pengecekannya pun akan diprioritaskan ke desa-desa yang piutangnya masih lumayan besar," katanya.

Adapun hasil dari Tim Wasdal ini, semua laporan dari tim itu akan langsung dilimpahkan ke bagian penagihan untuk segera ditindaklanjuti. Dan seperti diketahui, untuk penagihan terhadap WP yang bandel, Bappenda telah bekerja sama dengan pihak kejaksaan.

"Kita berharap piutang pajak ini mengendapnya di WP, bukan di desa atau kecamatan. Sebab kalau mengendapnya di desa atau kecamatan, berarti itu sudah masuk pada indikasi penyelewengan," ujarnya kepada wartawan Kabar Priangan, Taufik Rochman.***
 

Bagikan: