Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Umumnya berawan, 20 ° C

Guru Baru di Cikelet Keluhkan Maraknya Pungutan Liar

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI pungutan liar.*/DOK. PR
ILUSTRASI pungutan liar.*/DOK. PR

GARUT, (PR).- Sejumlah guru yang baru lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kecamatan Cikelet mengeluhkan maraknya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Koordinator Wilayah (Korwil) setempat. Pungutan tersebut dianggap sangat memberatkan sehingga para guru tersebut pada akhirnya membuat pelaporan.

Ketua Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut, Apar Rustam Alfalah mengaku pihaknya telah mendapatkan laporan adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum Korwil Kecamatan Cikelet terhadap para guru CPNS yang baru lolos seleksi 2018. Ia pun mengaku sangat menyesalkan hal ini karena bisa menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Garut.

Dikatakannya, dari laporan yang diterimanya, pungli yang dilakukan oknum Korwil tersebut di antaranya dilakukan pada bulan Ramadan lalu dengan dalih untuk biaya makan bersama. Kemudian setelah Lebaran, para guru juga diminta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 500 ribu.

"Belum lama ini kami memang telah mendapatkan laporan adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum Korwil Cikelet. Yang jadi korbannya adalah para guru yang baru lolos tes CPNS 2018," ujar Apar, Senin 17 Juni 2019.

Pihaknya, tutur Apar, menilai pungutan itu tiudak resmi alias liar mengingat tidak ada aturan yang mengharuskannya. Oleh karena itu hal ini tak boleh dibiarkan dan harus segera mendapatkan penanganan pihak-pihak terkait.

Buka bersama

Diterangkannya, pungutan pertama dilakukan saat bulan Ramadan dimana para guru tersebut baru saja masuk. Ini tentu saja cukup mengagetkan para guru apalagi alasan pungutan tersebut hanya untuk kegitan buka bersama Korwil.

"Mereka kian kesal manakala tak lama kemudian tepatnya setelah Lebaran kembali diharuskan menyerahkan uang masing-masing Rp 500 ribu. Namun demikian dengan alasan takut, mereka pun menuruti permintaan tersebut," katanya.

Apar menyampaikan, jumlah guru yang baru lolos CPNS di wilayah Kecamatan Cikelet ada 20 orang. Dengan demikian jika setiap guru diharuskan menyetorkan uang Rp 500 ribu, maka hasil pungutan liar yang masuk kantung oknum Korwil totalnya mencapai Rp 10 juta. Belum lagi pungutan lainnya yang dilakukan dengan alasan untuk buka bersama.

Dari laporan yang diterima dari para guru honorer tersebut, tambahnya, diperoleh keterangan mereka tak akan mempermasalhakan pungutan yang dilakukan oknum Korwil apabila penggunaannya jelas untuk apa. Namun karena tak ada kejelasan penggunaannya, maka para guru honorer pun sepakat untuk mengadukan hal itu.

"Kami pun berupaya mencari kejelasan terkait penggunaan uang tersebut akan tetapi belum ada tanggapan sampai sejauh ini," kata Apar kepada wartawan Kabar Priangan, Aep Hendy.

Menilai apa yang telah dilakukan oknum Korwil Cikelet itu merupakan sebuah pelanggaran, maka SEGI Garut, menurut Apar, akan segera melaporkan hal ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Ia berharap pihak Dinas Pendidikan mau menindaklanjutinya dan menindak tegas oknum Korwil yang dinilai telah merugikan para guru tersebut.

Membantah

Menanggapi hal itu, Kepala Korwil Cikelet, Rohendi dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan pihaknya telah melakukan pungutan liar dari para guru yang baru lolos CPNS. Namun di sisi lain ia mengakui pada bulan Ramadan lalu memang ada kegiatan buka bersama yang dilakukan bersama para guru.

"Kalau kegiatan buka bersama memang ada saat itu akan tetapi kami tidak minta uang ke mereka untuk bayar makannya. Kegiatan itupun dilaksanakan bersama mereka dan saat itu kami hanya memenuhi undangan mereka," ucap Rohendi yang dihubungi melalui telefon.

Terkait adanya tudingan pihaknya telah memintai uang terhadap para guru honorer sebesar Rp 500 ribu yang dilakukan setelah lebaran, Rohendi pun menyatakan hal itu sama sekali tidak benar. Bahkan saat menerima informasi tersebut, Rohendi mengaku sangat kaget.

"Saya benar-benar kaget mendengar tudingan seperti itu. Sayapun sempat tanya tadi ke bendahara dan saya minta ia jujur akan tetapi iapun mengaku tak mengetahuinya," katanya.

Masih menurut Rohendi, selain ke Bendahara Korwil, dirinya juga sempat menanyakan hal itu ke Bidang Kepegawaian Dinas Pendidikan Garut kalau-kalau ada kaitannya dengan kepengurusan tunjangan keluarga yang saat ini tengah diurus para guru CPNS tersebut. Namun lagi-lagi jawaban dari Bidang Kepegawaian juga menyatakan tidak ada pungutan apapun.***

Bagikan: