Pikiran Rakyat
USD Jual 14.099,00 Beli 14.197,00 | Cerah berawan, 20.7 ° C

Sekolah Belum Merata, Wabup Subang Minta PPDB Zonasi Dievaluasi

Tim Pikiran Rakyat
WAKIL Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi saat memimpin apel 17-an di halaman Pemkab Subang.*/DALLY KARDILAN/GALAMEDIA
WAKIL Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi saat memimpin apel 17-an di halaman Pemkab Subang.*/DALLY KARDILAN/GALAMEDIA

SUBANG, (PR).- Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam praktiknya tidak seideal harapan. 

"Memang tujuannya untuk merevitalisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar berlangsung secara lebih objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan. tetapi praktiknya, PPDB dengan sistem zonasi itu tidak seideal harapan," kata  Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi saat diminta tanggapannya seusai memimpin apel di halaman Pemkab Subang, Senin 17 Juni 2019.

Oleh karena itu dirinya meminta, pemerintah pusat mengevaluasi sistem tersebut. Setidaknya ada dua faktor yang menjadi pertimbangan, tidak meratanya jumlah siswa dan fasilitas sekolah di daerah belum mendukung, yang pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan anak didik. 

"Saya kira, zonasi ini harus dievaluasi lagi ya. Karena di lapangan ada sekolah yang muridnya banyak, ada juga yang justru kurang. Kedua, fasilitas KMB di daerah belum seluruhnya mendukung dan lengkap," ungkap  Wabup dan menyatakan tetap mendukung semangatnya untuk pemerataan pendidikan dan menghilangkan stigma sekolah favorit dari zonasi.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, HE Kusdinar mengakui dengan adanya PPDB sistem zonasi  ada konsekuensi logis yang harus ikut juga diperhatikan atau diperkuat mutu, yaitu mutu pendidik dan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. "Yang akan terasa di pusat perkotaan, bisa saja yang akan ke SMPN 1 tetapi tidak masuk zona hingga harus ke SMPN lain, tetapi sekarang belum ada permasalahan dan kita pun nanti akan ikut mengevaluasinya," kata HE Kusdinar kepada wartawan Galamedia, Dally Kardilan.

Hanya saja secara umum tidak ada permasalahan karena setiap daerah sudah ada sekolah yang mendukung untuk lulusan SD maupun SMP termasuk sekolah swastanya sudah cukup. Bahkan untuk melanjutkan ke yang lebih atas. "Sistem ini juga sekaligus sebagai bahan evaluasi dinas terutama soal penempatan guru karena adanya kekurangan guru ASN. Tetapi sebenarnya bisa tertutupi dengan adanya guru non ASN termasuk setahap demi setahap dievaluasi sarana dam prasarananya," pungkasnya.***

Bagikan: