Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Sebagian berawan, 20.1 ° C

Sudah Bayar PBB, Warga Tasikmalaya Tetap Ditagih

Bambang Arifianto
WARGA memperlihatkan surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan terutang di Kampung Sukagalih, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Kamis 13 Juni 2019. Proses pemungutan PBB di Kota Tasikmalaya karut-marut.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
WARGA memperlihatkan surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan terutang di Kampung Sukagalih, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Kamis 13 Juni 2019. Proses pemungutan PBB di Kota Tasikmalaya karut-marut.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- Proses pemunguntan pajak bumi dan bangunan di Kota Tasikmalaya karut marut. Sejumlah warga yang telah membayar justru tetap mendapat tagihan pelunasan PBB. Pencatatan identitas wajib pajak pun banyak yang tak akurat.

Hal tersebut terjadi di Kampung Sukagalih, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Mamat (65), warga RT 5, RW 2, terkejut saat menerima surat pemberitahuan pajak terutang PBB perdesaan dan perkotaan 2019.

Surat keterangan tunggakan hutang tersebut bertanggal 15 Maret 2019 dengan tandatangan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Achdiat Siswandi.

Mamat disebutkan memiliki tunggakan plus denda pada 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 dengan jumlah total Rp 340.944.

Padahal, Mamat telah mendapat sertifikat dari Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya yang diterbitkan pada 20 Oktober 2018.‎

Ia juga membayar sekira Rp 700.000 untuk pengurusan dan penerbitan sertifikat lahan miliknya.

Pajak/CANVA

Keluarnya sertifikat mensyaratkan pemilik lahan di Kota Tasikmalaya tak memiliki tunggakan atau telah melunasi hutang PBB.

Kenyataannya, Mamat tetap mendapat tagihan untuk membayar hutang tunggakan kendati dia telah melunasi PBB sebagai syarat mendapat sertifikat tanah.

"Semuanya sudah dibayar," ucap Mamat di Sukagalih, Senin 13 Juni 2019. Bukti-bukti kuitansi pembayaran juga telah dilampirkan dan disertakan saat pengurusan sertifikat tanah.

Data lahan berbeda

Pencatatan luasan lahan dalam sertifikat dan surat tagihan pajak juga berbeda. Mamat menyodorkan bukti berupa surat pemberitahuan pajak terutang dan sertifikat lahannya.

Dalam sertifikat, luas tanahnya 75 meter persegi. Sementara keterangan objek pajak bumi dan bangunan pada surat pemberitahuan pajak terutang Mamat masing-masing 105 dan 60 meter persegi.

Keheranannya bertambah lantaran pencatatan identitas dia sebagai wajib pajak dalam surat pemberitahuan pajak terutang tersebut tidak akurat. Mamat tercatat tinggal di RT 1, RW 12. Padahal, ia beralamat di RT 5, RW 12.

Rupanya persoalan tersebut dialami warga-warga Sukagalih lainnya. Dindin (61), eks Ketua RT 5 Sukagalih mendapat banyak keluhan dari warga lainnya. Ia menyodorkan sejumlah bukti-bukti beberapa surat penagihan tunggakan pajak yang diperolehnya dari warga.

Salah satu surat ditujukkan kepada warga Sukagalih bernama Saepudin. Saepudin, mendapat tagihan hutang pajak beserta denda senilai Rp 41.460 dari akumulasi tunggakan pada 2014, 2017, 2018.

Nilai tersebut berdasarkan perhitungan denda sampai dengan 15 Maret 2019. Sementara Saepudin telah membayar pajak pada 2017.

Bahkan, Dindin  ikut pula mendapat surat penagihan tunggakkan pajak itu. Ia disebut memiliki tunggakan pada 2018, 2017, 2016, 2014.‎ "Saya merasa punya utang 2018-2019," ucapnya.

Sementara untuk tahun 2017, 2016, dan 2014, ia menegaskan telah membayar pajak kewajibannya tersebut.

Pencatatan identitas dia juga tak sesuai. Dindin yang beralamat di RT 5, RW 12 justru ditulis RT 4 dan RT 1 di dua surat pemberitahuan pajak terutang atas nama dia.

Ia memperkirakan, banyak warga Sukagalih lain bernasib serupa. Jika dirata-rata, jumlah wajib pajak yang kena tagih meski telah membayar bisa mencapai 360 keluarga dalam satu RW.

Kasus itu mencuat ketika salah satu warga melapor dan mempertanyakan persoalan tersebut ke pihak Kelurahan Sukamanah.

Dindin ikut mendampingi dan mempertanyakan permasalahan itu. Kemudian, sejumlah warga lain ikut mengeluhkan tagihan-tagihan tunggakan pajak yang mereka terima.

Meskipun nilai uang tagihan perorangan terbilang kecil, jumlahnya dipastikan membengkak jika dihitung berdasarkan keseluruhan wajib pajak di satu RW. Apalagi, pemungutan pajak juga dilakukan di wilayah lain di Kota Tasikmalaya.

Persoalannya, tak semua  warga yang kena tagih memiliki bukti kuitansi pembayaran PBB. Lantaran dianggap barang remeh, kuintasi terkadang ditaruh di mana saja atau disertakan dalam persyaratan pengajuan izin tertentu.

Meski demikian, Dindin menegaskan, keluhan warga yang begitu banyak tak mungkin berdasarkan kebohongan. Ia menilai, data-data pembayaran PBB masih bisa dicek di kantor kelurahan.

Dalih human error

Sementara itu, ‎ Deki (50), staf pelaksana Kelurahan Sukamanah mengatakan, pengecekan telah dilakukan atas persoalan tersebut.

"Ada (uang pajak) yang belum tersetor ada yang belum ter-entry (masuk data bank)," ujar Deki di Kantor Kelurahan Sukamanah, Jalan DR Mochammad Hatta.

Ia menyebut adanya kesalahan manusia dalam proses pemungutan PBB di Kota Tasikmalaya. Walau begitu, pemeriksaan belum bisa dilakukan terhadap salah satu petugas pemungut PBB karena yang bersangkutan tengah terbaring sakit akibat stroke.

Deki mengimbau wajib pajak yang mendapat tagihan meskipun telah melunasi PBB meminta konfirmasi kepada petugas pemungut PBB  dan kolektornya di kelurahan.‎

Menurut dia, sejumlah warga telah melakukan pelaporan ke Kelurahan Sukamanah. Pelaporan bakal menjadi dasar pemerintah melakukan pemeriksaan.***

Bagikan: