Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Sedikit awan, 22.6 ° C

Tak Ada Anggaran Gelar Operasi Yustisi, Pengurus RT harus Lebih Ketat Awasi Pendatang

Riesty Yusnilaningsih
ILUSTRASI.*/DOK. PR
ILUSTRASI.*/DOK. PR

BEKASI, (PR).- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi mengajak pengurus RT/RW ikut aktif mengawasi keberadaan warga pendatang di lingkungan tempat tinggalnya. Peran serta pengawasan diperlukan karena pascaidulfitri tahun ini Disdukcapil Kota Bekasi tak menggelar operasi yustisi.

"Sama seperti tahun lalu, dikarenakan tidak ada anggarannya, jadi tahun ini kami tidak menggelar yustisi yang biasanya dilakukan pascaLebaran. Anggaran yang ada kami utamakan untuk pelayanan dokumen kependudukan warga," kata Kepala Bidang Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota  Bekasi Nardi, Rabu, 12 Juni 2019.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota negara Jakarta, Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah daerah setempat pun tidak melarang kehadiran para pendatang yang umumnya datang untuk mengadu nasib. "Asalkan memang memiliki keterampilan dan sudah ada tujuan, semua dipersilakan datang," katanya.

Hanya saja, idealnya semua pendatang mematuhi aturan yang berlaku di tempat tujuannya. Dalam hal ini Pemkot Bekasi mengimbau para pendatang tertib mengurus dokumentasi kependudukan setibanya di Kota Bekasi. "Peran ini yang kami minta aktif dijalankan para pengurus RT/RW yang pastinya tahu persis kemunculan pendatang di lingkungannya," katanya.

Sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2015, pendatang yang menginap selama tujuh hari lamanya, wajib melapor ke pengurus RT/RW setempat. Lantas jika kunjungan diperpanjang lebih dari sepekan, laporan juga harus dilakukan ke kantor kelurahan setempat. Tak sekadar melapor, kedatangan ke kantor kelurahan juga dimaksudkan untuk membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara.

"SKTTS ini berlaku selama enam bulan dan bisa diperpanjang satu kali untuk enam bulan berikutnya," katanya.

Jika setelah itu pendatang bersangkutan merasa kerasan dan berencana tinggal menetap, maka sudah bisa mengajukan permohonan menjadi warga Kota Bekasi dengan terlebih dulu mengurus surat keterangan pindah dari tempat asalnya. "Meskipun belum memiliki rumah sendiri, tapi sudah jelas tempat tinggalnya dan mengurus surat kepindahan, maka yang bersangkutan berhak diproses pembuatan KTP sebagai warga Kota Bekasi," katanya.

Banyak keuntungan yang dimiliki mereka yang telah mengantongi KTP Kota Bekasi meskipun sebelumnya berstatus sebagai pendatang. Fasilitas pendidikan juga kesehatan bisa diakses cuma-cuma karena menjadi kebijakan pemerintah daerah.

Perihal pengawasan pendatang ini, disebutkan Nardi, sudah disosialisasikan jauh-jauh hari melalui kelurahan dan kecamatan kepada para pengurus RT/RW. Para pengurus RT/RW diminta dapat menjalankan peran pengawasan tersebut sebaik-baiknya. "Tidak hanya saat momen pasca Idulfitri seperti sekarang, tapi sepanjang waktu karena pendatang ke Kota Bekasi tidak terbatas muncul di saat seperti ini," katanya.***

Bagikan: