Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Sedikit awan, 21.9 ° C

Revitalisasi Pasar Leles Garut Rugikan Negara Rp670 Juta Lebih

Tim Pikiran Rakyat
KONDISI Pasar Leles Kabupaten Garut yang pembangunannya terbengkalai dan berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.*/AGUS SOMANTRI/GM
KONDISI Pasar Leles Kabupaten Garut yang pembangunannya terbengkalai dan berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.*/AGUS SOMANTRI/GM

GARUT, (PR).- Proyek revitalisasi Pasar Leles senilai Rp26 miliar pada tahun 2018 berpotensi merugikan negara hingga kurang lebih Rp800 juta. Potensi kerugian negara tersebut didapat dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kerugian negara Rp670 juta lebih, ditambah denda-denda jadi kurang lebih Rp800 juta,” ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan, Selasa, 11 Juni 2019. Pelaksana proyek dikatakannya harus membayar potensi kerugian negara tersebut dengan batas waktu 60 hari. Jika tidak juga dibayarkan, maka bisa dikenai pidana.

Rudy mengakui, dalam proyek pembangunan Pasar Leles, Pemkab Garut sangat dirugikan. Selain potensi kerugian negara, Pemkab juga dirugikan dalam sisi waktu karena pembangunan sampai saat ini belum selesai. 

Karenanya, Rudi mengaku kecewa dengan pemenang tender proyek pembangunan pasar Leles yang menurutnya ternyata tidak punya modal. Ke depan, dirinya pun akan lebih selektif memilih pelaksana pekerjaan. 

“Kebanyakan (pemborong), mereka itu di subkontraktorkan. Makanya ke depan, kita ada klausul kalau di subkon-kan, kita tidak akan bayar,” katanya, seperti diberitakan Agus Somantri dari Galamedia.

Selain pembangunan Pasar Leles, Rudy juga mengaku kecewa dengan pembangunan puskesmas dan sejumlah proyek lainnya di Kabupaten Garut. Bahkan ia menyebutkan, seluruh pembangunan puskesmas gagal total. “Pembangunan semua puskesmas itu enggak benar, Hampir 100 persen puskesmas itu enggak benar,” ucapnya.

Menurut Rudy, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, kondisi bangunan puskesmas tidak sesuai dengan harapan. “Saya sudah berkeliling ke semua daerah, terus lihat puskesmasnya, semuanya enggak bener. Pintunya saja pakai papan. Hampir semua puskesmas enggak benar,” ujarnya.

Rudy pun sangat menyesalkan buruknya proyek pembangunan di Garut karena dampaknya luas di tengah masyarakat. Pembangunan menjadi terlambat sehingga tidak secepatnya bisa dinikmati masyarakat. “Enggak tahu kenapa, ya, kinerja ini terus menurun,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rudy juga mengungkapkan adanya temuan BPK di sejumlah dinas. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan fisik di lapangan, pada tahun 2018 BPK telah menemukan kerugian negara dari sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Garut sebesar Rp1,8 miliar.

Adapun nilai kerugian negara paling besar berasal dari proyek pembangunan Pasar Leles yang jumlahnya mencapai sekitar Rp670 juta. Selain itu, proyek lainnya yang menimbulkan kerugian negara diantaranya adalah proyek sejumlah ruas jalan.

Rudy menyebut, untuk menerapkan efek jera terhadap rekanan yang tidak bertanggungjawab, pihaknya akan menerapkan sejumlah aturan. Di antaranya tidak akan membayar biaya proyek apabila proyek di subkontrakan lagi ke rekanan lain.

Logo Kabupaten Garut/DOK. PR

Pemborong Pasar Leles masih ada, tidak kabur

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut, Wawan Nurdin, mengatakan, pelaksana pekerjaan masih bisa memberikan sanggahan. Namun, memang sampai saat ini pelaksana proyek belum memberikan sanggahan.

Wawan mengatakan, pihaknya pun telah berkomunikasi dengan pelaksana proyek tersebut terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK. “Ada (tidak kabur), kita sudah komunikasi,” katanya.

Menurut Wawan, tahun 2018, Pemkab Garut menganggarkan Rp 26 miliar untuk proyek pembangunan pasar Leles melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dari hasil proses lelang, proyek tersebut pun dimenangkan oleh PT Uno Tanoh Seuramo. 

Namun, saat pembangunan berjalan, terungkap bahwa pelaksana pembangunan dilakukan oleh pihak lain. Bahkan, erdapat tunggakan yang belum dibayarkan kepada penyedia barang. 

Pemkab Garut pun langsung menghentikan proyek pembangunan pasar tersebut. Rencananya, tahun 2019, Pemkab kembali akan melelelang proyek pasar tersebut dengan sisa anggaran yang ada yaitu sebesar Rp10 miliar. 

Terbengkalainya proses pembangunan Pasar Leles membuat nasib pasar sementara yang berlokasi di Alun-Alun Leles sampai saat ini belum ada kejelasan. Pemkab belum bisa memastikan kapan Alun-Alun Leles dikembalikan fungsinya.***

Bagikan: