Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Sedikit awan, 21.9 ° C

Hari Jadi Bogor ke-537, Pesta Rakyat Berlangsung Ricuh

WARGA berebut kuliner gratis pada Pesta Rakyat DPRD Kota Bogor rangkaian Hari Jadi Bogor ke 537 di Halaman DPRD Kota Bogor, Rabu, 12 Juni 2019. Warga kecewa karena tidak semua masyarakat bisa menikmati hidangan kuliner gratis.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
WARGA berebut kuliner gratis pada Pesta Rakyat DPRD Kota Bogor rangkaian Hari Jadi Bogor ke 537 di Halaman DPRD Kota Bogor, Rabu, 12 Juni 2019. Warga kecewa karena tidak semua masyarakat bisa menikmati hidangan kuliner gratis.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

BOGOR,(PR).-  Peringatan Hari Jadi Bogor ke-537  bertajuk Pesta Rakyat DPRD Kota Bogor Serbu Kuliner di Komplek Gedung DPRD Kota Bogor  berlangsung ricuh, Rabu, 12 Juni 2019.  Ratusan warga yang  mendatangi  Komplek Gedung DPRD Kota Bogor kecewa karena tidak  kebagian menu kuliner gratis yang dijanjikan panitia.

Dari pantauan “PR” di lokasi, ratusan warga sudah memadati halaman Gedung DPRD Kota Bogor sejak pagi. Raut wajah mereka nampak kecewa karena sekitar 10 stan makanan yang berdiri di trotoar halaman kosong tanpa sajian kuliner. Dari sekitar 10 stan yang ada, sekitar pukul 10.30, baru tiga stan yang dibuka. Stan tersebut kemudian langsung diserbu warga.

Beberapa warga pun sempat terlibat adu mulut karena berebut sajian kuliner gratis dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bogor tersebut. Warga yang tidak kebagian sajian gratis pun akhirnya meluapkan kekesalannya dengan berteriak mencari panitia penyelenggara.

Abdul (40), warga asal Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tak kuasa menahan amarahnya. Abdul kesal karena ia sudah datang dari pagi, namun tidak dapat menikmati satu pun makanan kuliner yang dijanjikan panitia.

Menurut Abdul, ia mendapatkan informasi terkait pesta rakyat dari pamflet yang tersebar melalui media sosial. Dalam selebaran digital tersebut, tertulis bahwa DPRD Kota Bogor menggelar pesta rakyat  bertajuk “Serbu Kuliner” yang menyajikan berbagai kuliner khas Bogor secara gratis.

“Ini namanya pembohongan publik,  panitia harus tanggung jawab. Ini siapa yang tanggung jawab? Apa Wali Kota? Saya bawa anak ke sini, eh sampai sini enggak ada makannnya, bukan saya saja yang kecewa, semuanya juga kecewa,” kata Abdul saat dijumpai “PR” di lokasi.

Hal senada juga diungkapkan Husen (50), warga Cimanggu, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal. Sama seperti Abdul, Husen juga mendapatkan informasi pesta rakyat lewat aplikasi pesan whatsapp. Dalam pesan yang beredar, diinformasikan akan ada pesta kuliner 1000 kursi.

Namun, Husen hanya mendapati empat stan yang menyajikan kuliner pada pukul 10.30. Stan yang menyajikan lontong sayur, laksa, sop buah, dan siomay tersebut ludes hanya dalam waktu 10 menit.

“Kasihan masyarakat kecil yang datang pagi-pagi ke sini. Sesampai di sini kok stan makanannya kosong, pada enggak ontime, katanya kulinernya memang dari PHRI, tetapi seperti tidak ada koordinasi.  Rakyat ya beringas,” kata Husen.

Porsi terbatas

Sementara itu, dikonfirmasi terkait hal tersebut  salah seorang panitia pesta rakyat, Kepala Bidang Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bogor Tri Irianto mengatakan, DPRD Kota Bogor hanya menyediakan tempat pelaksanaan festival kuliner gratis. Sementara penyedia menu kuliner berasal dari PHRI Kota Bogor.

Menurut Tri Irianto, sejatinya pesta rakyat kuliner gratis tersebut hanya diperuntukkan untuk warga sekitar. Tri tidak menyangka antusias masyarakat sangat besar, sementara porsi kuliner yang disediakan terbatas.

“Kami sendiri tidak umumkan di media massa dan medsos,kita juga tidak tahu siapa yang menyebar info di grup WA,” kata Tri.

Agar kericuhan tak berlarut-larut,  DPRD Kota Bogor akhirnya memanggil  pedagang kuliner keliling untuk mengisi stan tambahan.  Pedagang soto mie, bakso,dan es campur tersebut langsung diburu ratusan warga. “Kalau ini tanggung jawab DPRD, untuk stan PHRI,” ucap Tri.

Kurang koordinasi

Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengakui adanya salah koordinasi dalam penyediaan menu kuliner tersebut. Yuno mengatakan, keterlambatan menu kuliner di stan terjadi karena ada perubahan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Bogor. Yuno juga tidak menyangka akan ada banyak warga yang hadir di Gedung DPRD Kota Bogor.  
“Ini pembelajaran bagi kami, ya koordinasi  memang sangat diperlukan, apalagi  di acara sebesar ini kalau dilakukan dadakan pasti ada saja.  Pamflet yang beredar itu memang betul isinya, tetapi bukan kami yang menyebarkan, saya juga minta jamnya dikoreksi, karena di situ tertera jam 09.00, kalau jam 11.00 pasti aman,” ucap Yuno.***

Bagikan: