Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Sedikit awan, 21.9 ° C

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Jangan Lupakan Janjimu kepada Warga

Tommi Andryandy
PELANTIKAN Eka Supri Atmaja sebagai Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Rabu 12 Juni 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR
PELANTIKAN Eka Supri Atmaja sebagai Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Rabu 12 Juni 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

CIKARANG, (PR).- Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja diminta tetap berkomitmen terhadap janji yang disampaikan setelah resmi memimpin Kabupaten Bekasi. Salah satu janjinya yakni rajin menemui warga hingga daerah yang lebih dalam.

“Waktu itu, saat ke sini bilangnya akan sering ke lapangan, bertemu warga, karena sebelumnya jarang. Sekarang sudah dilantik, janjinya jangan lupa,” kata Yayan (31), salah seorang warga Kabupaten Bekasi, Rabu 12 Juni 2019.

Yayan mengaku pernah mendengar Eka Supria Atmaja berjanji lebih sering blusukan. Ketika itu, Eka Supria Atmaja tengah membuka acara peringatan Isra Miraj di Desa Sindangjaya, Kecamatan Cibarusah, Kamis 28 Maret 2019. “Waktu itu bilangnya begitu, mau sering bertemu warga. Tinggal nanti lihat saja bagaimana,” kata dia.

Rencana untuk sering terjun ke lapangan guna menyapa warga memang menjadi salah satu komitmen Eka Supria Atmaja. Bahkan, hal itu pertama dilontarkan sejak awal dia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, beberapa saat setelah bupati sebelumnya, Neneng Hasanah Yasin, tersandung kasus suap Meikarta.

Eka Supria Atmaja mengatakan, dia bakal menjadwalkan minimal sehari dalam sepekan untuk turun ke lapangan. Selain berinteraksi langsung dengan warga, kunjungan langsung ke lapangan dilakukan untuk mengecek keberlangsung program yang berjalan, baik pelayanan, pemberdayaan kepada warga, maupun infrastruktur.

BUPATI Bekasi Eka Supria Atmaja usai dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu, 12 Juni 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

Menurut Yayan, terjun langsung menemui warga merupakan hal penting, sebagai pertanggungjawaban setelah terpilih. “Tentu selain berkunjung, kerja yang lainnya juga harus benar. Karena pemimpin itu rakyat yang pilih. Jadi, kerjanya harus tanggung jawab kepada rakyat,” ucap dia.

Harapan lain disampaikan Iwan (30), warga Cikarang Utara. Dia berharap kepemimpinan baru dapat membawa perubahan bagi Kabupaten Bekasi, salah satunya dengan kemudahan pelayanan masyarakat.

“Sekarang bikin segala rupa harus ke pemda, mending kalau dekat dan saat datang langsung jadi. Tetapi harus bolak-balik terlebih dahulu. Semoga saja yang seperti itu bisa dibereskan. Jangan korupsi, sebaiknya perbaiki banyak sekolah yang rusak,” ucap dia.

Tiga tugas penting menanti

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti mengatakan, Eka Supria Atmaja setidaknya dibebani tiga persoalan pokok yang harus segera diselesaikan yakni rotasi pejabat yang dinilai mendesak, memaksimalkan serapan anggaran, dan mengembalikan kepercayaan publik.

Penungkapan kasus suap Meikarta pada Oktober tahun lalu tidak hanya menyeret Neneng Hasanah Yasin, tetapi juga tiga kepala dinas/setingkat yakni Jamaludin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Satpol PP), serta Neneng Rahmi (Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR). Akibatnya, empat posisi tersebut kosong.

Tidak hanya itu, kekosongan terjadi di dua jabatan lainnya yaitu Kepala Dinas Pertanian serta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

“Kekosongan tersebut tidak bisa diisi oleh Eka karena kewenangan sebagai pelaksana tugas bupati terbatas. Namun setelah definitif, kewenangan itu ada. Segera diisi agar roda organisasi berjalan. Namun pengisian harus proporsional, sesuai kebutuhannya,” kata Jejen Sayuti.

Selain itu, Eka Supria Atmaja harus segera menggenjot pembangunan dengan memaksimalkan serapan anggaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, serapan anggaran terbilang minim hingga mengakibatkan tingginya Silpa. “Berdasarkan LKPJ 2018, Silpa mencapai Rp 1,03 triliun, tentu ini tidak sehat,” ucap dia.

Kemudian, Eka Supria Atmaja harus bisa mengembalikan kepercayaan publik setelah KPK membongkar praktik suap Meikarta. “Ini menjadi hal yang tidak mudah tetapi penting. Sulit menjalankan roda pemerintahan tanpa kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu, kepercayaan publik harus kembali dibangun. Kuncinya hanya satu, yakni komitmen,” ucap dia.***

Bagikan: