Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Langit umumnya cerah, 20.7 ° C

Tak Pernah Ditertibkan, PKL Pasar Anyar Tumbuh Subur

Windiyati Retno Sumardiyani
PEDAGANG memindahkan dagangannya saat sidak Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin, 10 Juni 2019.*/ANTARA
PEDAGANG memindahkan dagangannya saat sidak Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin, 10 Juni 2019.*/ANTARA

BOGOR,(PR).- Pedagang kaki lima di kawasan Pasar Anyar dan Kebon Kembang, tepatnya di Jalan Dewi Sartika, MA Salmun, dan Pengadilan terus bertambah setiap tahunnya.  PKL tumbuh subur karena Pemerintah Kota Bogor tidak pernah menertibkan PKL tersebut.

Wandi (50), salah seorang PKL kerudung di Jalan MA Salmun mengatakan, ia baru berjualan di lapak PKL setahun belakangan. Wandi bersama ratusan PKL lainnya terus berjualan di lapak yang didirikannya pasca Lebaran tahun lalu karena Pemerintah Kota Bogor tidak melakukan pelarangan.

“Sejauh ini tidak ada yang melarang berjualan di sini. Saya termasuk baru jualan di sini, kalau yang lain sudah lama. Ya dari Lebaran tahun lalu saja sampai sekarang,” ucap Wandi saat dijumpai “PR”, Selasa, 11 Juni 2019.

Pedagang asal Kota Padang itu mengaku tak mengeluarkan kocek banyak untuk berjualan di lapak sempit yang berdiri di badan Jalan MA Salmun. Wandi cukup membayar “retribusi kebersihan” Rp 5.000 kepada petugas kebersihan, dan membayar sewa titip barang dagangan di salah satu kios Pasar Anyar.

“Tidak ada sewa lain, hanya awal saja bayar ke PT Propindo  (pengelola Pasar Anyar), selanjutnya ya hanya bayar ke tukang bebersih saja. Saya dapat lapak ini ya ikut-ikut saja, dulu saya dagang di kios pasar ikut kakak,”  kata Wandi.

Terkait wacana Pemerintah Kota Bogor untuk merelokasi PKL ke dalam kios pasar, Wandi mengaku  keberatan. Selain biaya sewa kios yang mahal, pembeli di kios jauh lebih sepi ketimbang di lapak miliknya.

Hal senada juga diungkapkan pedagang lainnya, Siska (35). Menurut dia, Pemerintah Kota Bogor belum menyampaikan sosialisasi terkait relokasi PKL ke dalam kios pasar. Siska juga keberatan jika harus dipindahkan ke kios lantaran mahalnya sewa kios.

“Kalau di sini hanya bayar  kebersihan saja, enggak ada bayar lain-lain lagi.  Itu juga bayar ke yang mau bersih-bersih saja, ada tukang  panggul kalau mau bersih-bersih ya  kasih saja. Tidak ada yang koordinir, kalau kios di dalam kan banyak embel-embelnya, belum lagi sepi,” kata Siska.

Sulit dikendalikan

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor  Annas S Rasmana tak menampik Pemerintah Kota Bogor kesulitan mengendalikan pertumbuhan PKL yang menguasai  badan jalan dan trotoar. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor mencatat setidaknya ada sekitar 4000 PKL yang tersebar di Kota Bogor.

PKL terbanyak terpusat di sekitar Pasar Anyar dan Pasar Bogor dengan perincian di Jalan Dewi Sartika sebanyak 426 PKL, Sawo Jajar  70 PKL, MA Salmun 100 PKL, dan di Nyi Raja Permas 36 PKL.

“Terus terang kami enggak punya lokasi relokasi yang ideal, cari tempat relokasi di Kota Bogor tidaklah gampang. Namun kami tetap berupaya untuk menata secara perlahan,” ucap Annas.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Herry Karnadi mengatakan, penertiban rutin sebenarnya sudah dilakukan.  Namun demikian, PKL tetap bersikeras berjualan di  badan jalan.  Pada 2019 ini, Pemerintah Kota Bogor menetapkan skema penataan PKL secara keseluruhan yang akan dilakukan secara bertahap.

“Kami sudah berupaya melakukan penertiban rutin untuk menjaga beberapa titik agar tidak ditempati oleh PKL.  Kalau penertiban PKL skala besar nanti akan melibatkan beberapa dinas, nanti akan dieskpose oleh Dinas UMKM.  Kita sendiri sudah ada tim penertiban PKL di lapangan khususnya di Pasar Anyar,” ucap Herry.***

Bagikan: