Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Sedikit awan, 24.7 ° C

Proyek Pasar Leles Rugikan Negara Hampir Rp 800 Juta

Tim Pikiran Rakyat

BUPATI Garut, Rudy Gunawan.*/AGUS SOMANTRI/GALAMEDIA
BUPATI Garut, Rudy Gunawan.*/AGUS SOMANTRI/GALAMEDIA

GARUT, (PR).- Proyek revitalisasi Pasar Leles senilai Rp 26 miliar pada tahun 2018, berpotensi merugikan negara hingga kurang lebih Rp 800 juta. Potensi kerugian negara tersebut, didapat dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kerugian negara Rp 670 juta lebih, ditambah denda-denda jadi kurang lebih Rp 800 juta,” ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan,  usai mengikuti Halal Bihalal di lingkungan Pemkab Garut di Lapangan Setda, Jalan Pembangunan, Senin 10 Juni 2019.

Menurut Rudy, pelaksana proyek yang harus membayar potensi kerugian negara tersebut, mempunyai waktu 60 hari untuk membayarnya. Jika tidak juga dibayarkan, maka bisa dikenai pidana. “Ada waktu 60 hari, setelah itu bisa dipidana,” ucapnya.

Rudy mengakui, proyek pembangunan Pasar Leles, Pemkab Garut sangat dirugikan besar. Selain potensi kerugian negara, Pemkab juga dirugikan dalam sisi waktu pembangunan yang sampai saat ini belum selesai. 

Karenanya, Rudi mengaku kecewa dengan pemenang tender proyek pembangunan pasar Leles tersebut yang menurutnya ternyata tidak punya modal. Ke depan, dirinya pun akan lebih selektif memilih pelaksana pekerjaan. 

“Kebanyakan (pemborong), mereka itu di sub kontraktorkan, makanya ke depan kita ada klausul kalau di sub kontraktorkan, kita tidak akan bayar,” katanya.

Tunggu sanggahan

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut, Wawan Nurdin, menyebutkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan Pembangunan Pasar Leles, pelaksana proyek yang ditunjuk Pemkab Garut harus melakukan pengembalian uang kepada pemerintah sebesar Rp 600 juta.

“Rekomendasinya harus ada pengembalian sekitar Rp 600 juta,” ucapnya.

Meski rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK harus melakukan pengembalian senilai Rp 600 juta, menurut Wawan pelaksana pekerjaan masih bisa memberikan sanggahan. Namun, memang sampai saat ini pelaksana proyek belum memberikan sanggahan.

“Masih bisa memberikan sanggahan, tapi sampai saat ini memang belum ada sanggahan,” ujarnya.

Wawan menyebut, pengembalian tersebut menjadi tanggu ngjawab dari pelaksana proyek. Pihaknya pun telah berkomunikasi dengan pelaksana proyek tersebut terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK. 

“Ada (tidak kabur), kita sudah komunikasi,” katanya.

Menurut Wawan, tahun 2018, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Garut menganggarkan Rp 26 miliar untuk proyek pembangunan pasar Leles melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dari hasil proses lelang, proyek tersebut pun dimenangkan oleh PT Uno Tanoh Seuramo. 

Namun di tengah jalan pelaksanaan pembangunan pasar tersebut, terungkap ternyata pelaksanaan pembangunan pasar, dilakukan oleh pihak lain dan terdapat tunggakan yang belum dibayarkan kepada penyedia barang. 

Hentikan proyek

Pemkab Garut pun, langsung menghentikan proyek pembangunan pasar tersebut. Rencananya pada tahun ini Pemkab kembali akan melelelangkan proyek pasar tersebut dengan sisa anggaran yang ada yaitu sebesar Rp 10 miliar. 

Terbengkalainya proses pembangunan Pasar Leles, membuat nasib pasar sementara yang berlokasi di Alun-Alun Leles sampai saat ini belum ada kejelasan. Pemerintah daerah pun belum bisa memastikan kapan Alun-Alun Leles dikembalikan fungsinya. 

“Belum bisa dipastikan, nunggu pembangunan Pasar Leles selesai,” ucap Wawan kepada wartawan Galamedia, Agus Somantri.

Wawan menuturkan, Pemkab Garut baru akan merencanakan membuka kembali tender pembangunan Pasar Leles senilai Rp 10 miliar. Namun, pihaknya pun belum bisa memastikan kapan tender tersebut selesai dan mendapatkan pelaksana proyeknya. 

“Belum dibuka, itu kewenangannya ULP (Unit Layanan Pengadaan),” ucapnya.

Terkait soal target penyelesaian pembangunan Pasar Leles, Wawan mengaku memang ada target yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Pasar Leles. Namun pada kenyataannya proses lelang seringkali mengganjal.

“Kemarin saja (tahun 2018) tiga kali batal, tidak ada pemenangnya,” ujarnya.

Saat ditanya soal alasan yang membuat seringnya gagal lelang dalam proyek pembangunan Pasar Leles tersebut, menurut Wawan jika hal tersebut merupakan kewenangan dari ULP. 

“Soal itu kewenangan ULP, bukan di kita,” katanya.***

Bagikan: