Pikiran Rakyat
USD Jual 14.273,00 Beli 13.973,00 | Umumnya cerah, 19.1 ° C

1.756 Perusahaan Industri di Karawang Patung Bayar THR

Dodo Rihanto
Uang/ANTARA
Uang/ANTARA

KARAWANG, (PR).- Dari 1.756 perusahaan industri yang ada di Karawang tidak ada satupun yang mengajukan keberatan membayar tunjangan hari raya (THR) bagi masing-masing buruhnya. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat tidak perlu repot-repot melakukan mediasi perusahaan dengan buruhnya.

Hal itu sampaikan Kepala Disnaketras Karawang, Ahmad Suroto, saat dihubungi, Minggu, 26 Mei 2019. "Kami telah menyebar surat edaran tentang ketantuan pembayaran THR bagi Karayawan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang mengajukan keberatan," kata Suroto.

Menurut dia, dalam surat edaran itu disebutkan THR yang harus dibayar kepada karyawam nilainya minimal satu bulan gaji. Di Karawang sendiri, gaji terendah sesuai UMK setempat adalah Rp 4.233.000.-. Sementara jumlah karyawan di Kabupaten Karawang yang tercatat di Disnakertrans ada 374.477 orang.

Artinya, lanjut Suroto, total nilai THR yang diterima kalangan buruh dari semua perusahaan di Karawang mencapai Rp 1,5 triliun. "Menjelang lebaran ini ada uang THR beredar di masyarakat sekira Rp 1,5 triliun. Oleh kerena itu tak mengherankan jika semua pusat perbelanjaan dan pasar-pasar tradisional mulai dipadati pengunjung," kata Suroto.

Disebutkan juga, petedaran uang senilai Rp 1,5 triliun itu baru berasal dari THR. Padahal, banyak juga perusahaan yang membagikan bonus tahunan berbarengan dengan pembayaran THR. Artinya, uang yang beredar dipastikan lebih banyak lagi.

Selain itu Suroto mengatakan juga, hingga saat ini sengketa pembayaran THR  antara buruh dengan perusahaan tidak pernah terjadi di Karawang. Semua perusahaan sudah memahami kewajibannya untuk pembayaran THR kepada karyawannya masing-masing.

"Kasus yang sempat muncul tahun lalu, perusahaan yang hanya mampu membayar THR setengah dari ketentuan yang kami tetapkan. Namun setelah dimusyawarahkan, disepakati sisanya dibayar setelah lebaran," ujar Suroto.

Dijelaskan, kasus tersebut muncul karena kondisi keuangan perusahaannya memang sedang tidak sehat. "Kalau kondisinya seperti itu kami juga harus memahami," katanya.***

Bagikan: