Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 16.4 ° C

Pembangunan Fly Over Martadinata Terancam Molor

Windiyati Retno Sumardiyani
KENDARAAN melintasi proyek pembangunan jalan layang RE Marthadinata, Kota Bogor, Jumat, 24 Mei 2019. Pembangunan jalan layang RE Marthadinata baru mencapai 35 persen */WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
KENDARAAN melintasi proyek pembangunan jalan layang RE Marthadinata, Kota Bogor, Jumat, 24 Mei 2019. Pembangunan jalan layang RE Marthadinata baru mencapai 35 persen */WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

BOGOR, (PR).- Pembangunan jalan layang RE Martadinata,di Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terancam molor dari jadwal yang ditentukan. Pasalnya, ada beberapa kendala perizinan yang belum terselesaikan sehingga menghambat proses pembangunan jalan layang sepanjang 458 meter tersebut.

Sejauh ini, pembangunan jalan layang Martadinata baru mencapai 35 persen. Sedangkan, target pemerintah, seharusnya pembangunan jalan layang Martadinata sudah harus mencapai 42 persen.

Deputi General Superintendent jalan layang RE Marthadinata Rufika Trianto S menuturkan, ada kendala perizinan yang dihadapi pihak pengembang. Pertama  masalah utilitas. Dari target Maret, permasalahan utilitas baru rampung Mei. Selain itu, PT Brantas Abipraya selaku pengembang masih terkendala izin dari PT KAI terkait penurunan listrik aliran atas. 

“Pertengahan Juli ini izin untuk LAA (listrik aliran atas) harus sudah harus beres, jika tidak beres, sudah dipastikan  target pembangunan kita akan terlambat,” ujar Rufika saat dijumpai “PR” seusai rapat koordinasi terkait pembangunan jalan layang Martadinata, di Balai Kota Bogor, Jumat, 24 Mei 2019.

Seperti diketahui, pembangunan jalan layang Martadinata  perlu mengantongi izin dari PT KAI lantaran melintasi  perlintasan rel kereta komuter. Pembangunan jalan layang  proyek dari Kementerian PU PR yang nantinya dihibahkan untuk Pemerintah Kota Bogor ini diprediksi akan mengenai LAA KAI.  Oleh karena itu, LAA perlu sedikit diturunkan.

“Mudah-mudahan pertengahan Juli bisa diturunkan, kalau meleset konsekuensinya kami harus membayar penalti dari pemerintah,” kata Rufika.***

Bagikan: