Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Umumnya cerah, 18.2 ° C

Soal Mobil Dinas Tidak Boleh Dipakai Mudik, Uu Kurang Sepakat

Novianti Nurulliah
WAKIL Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul.*/GELAR GANDARASA/PR
WAKIL Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul.*/GELAR GANDARASA/PR

BANDUNG,(PR),- Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menyatakan dirinya kurang sepakat dengan isi surat edaran dari Kemedagri  terkait larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik. Namun di sisi lain ia menghargai imbauan Mendagri tersebut.

Pernyataan UU ini  berkaitan dengan  surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan lalu, terkait dengan imbauan pencegahan gratifikasi pada momentum hari raya keagamaan kepada seluruh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Di antaranya larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik, dan larangan gratifikasi. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut imbauan dari KPK.

"Saya tidak sependapat mobil dinas tidak boleh digunakan untuk silaturahmi. Mobil dinas seharusnya bisa digunakan saturahmi di luar kedinasan. Silaturahmi bisa membangun emosional antara keluarga dan teman sehingga ketika kerja ada gairah kembali maka wajar kalau di saat silaturahmi pakai kendaraan dinas asal tidak pake BBM dari kantor," ujar dia, Rabu  22 Mei 2019.

Uu menuturkan, jangan dianggap silaturahmi tidak bermanfaat dan tidak berpengaruh pada kinerja. "Bisa saja ASN kali aja ada masalah dalam keluarga ketika diselesaikan maka akan mempengaruhi kinerja dia. Jadi jangan dipisahkan antara silaturahmi dengan kegiatan yang membuat atau mendorong pada suksesnya tugas dan jabatan," kata dia.

Menurut Uu, penggunaan mobil dinas bisa saja dibolehkan dipakai mudik, daripada seperti yang sering terjadi, masih saja bisa diakali. Mobil dinas digunakan mudik dengan menyembunyikan identitas mobil dengan mengganti plat nomor.

"Dan tidak semua ASN punya mobil. Tapi kalau ada larangan harus fatsun pada pimpinan.

Sementara itu terkait dengan arahan lainnya yaitu THR dan pemberian bingkisan kepada pejabat,  Uu tegas mendukung. Ia melarang pejabat menerima apapun pada hari raya ini.

"Kalau parsel saya setuju, toh kalau mau ngasih kebaikan berikan pada mereka yang dianggap membutuhkan. Karena kami yakin kalau ASN terima parsel saya khawatir keikhlasan tidak ada,  apalagi ingin dipuji, " ucap dia. ***

Bagikan: