Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 16.4 ° C

Kota Bogor Akan Adakan Penertiban PKL Besar-besaran

RATUSAN lapak pedagang kaki lima berjajar di depan Pasar Kebon Kembang, Rabu 22 Mei 2019. Pemerintah Kota Bogor menyiapkan skema penertiban skala besar PKL  yang difokuskan di Kecamatan Bogor Tengah.*/ WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
RATUSAN lapak pedagang kaki lima berjajar di depan Pasar Kebon Kembang, Rabu 22 Mei 2019. Pemerintah Kota Bogor menyiapkan skema penertiban skala besar PKL yang difokuskan di Kecamatan Bogor Tengah.*/ WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

BOGOR,(PR).- Pemerintah Kota Bogor berencana melakukan operasi penertiban skala besar pedagang kaki lima. Operasi penertiban PKL jangka pendek akan difokuskan di Kecamatan Bogor Tengah. Demikian diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim,di Balai Kota Bogor, Rabu 22 Mei 2019.

Dedie mengatakan, operasi penertiban skala besar PKL perlu dilakukan karena saat ini banyak pihak yang terzalimi  karena  kehadiran PKL. Di Kota Bogor, menurut Dedie, ada beberapa pihak yang dirugikan karena Pemerintah Kota Bogor belum juga mampu menata PKL. Pertama, pedagang kios pasar. Mereka harus bersaing mencari pembeli dengan PKL. Sementara mereka harus mengeluarkan kocek lebih untuk menyewa kios di pasar.

Kedua, warga Jalan Ardio, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah. Menurut Dedie, ribuan warga di sana cukup dirugikan oleh keberadaan PKL karena para PKL berjualan di badan jalan. Pemerintah Kota Bogor sering mendapatkan keluhan bahwa warga Ardio kesulitan untuk keluar masuk rumah mereka karena jalan tertutup oleh lapak PKL. Terakhir,  adalah pejalan kaki. Saat ini, hampir mayoritas PKL di Kota Bogor mengokupansi trotoar. Sementara trotoar adalah hak pejalan kaki.

“Saya bilangnya operasi pemulihan marwah pemilik kios, warga Jalan Ardio dan pengguna trotoar. Siapa yang menzalimi mereka? Itu PKL. Pemerintah sedang dalam proses  membuat operasi penertiban PKL,” tutur Dedie.

Skema penertiban PKL, menurut Dedie dilakukan dengan merelokasi PKL tersebut. Saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang dalam proses mencari lokasi relokasi sementara.  Beberapa lokasi yang sedang disiapkan yakni Taman Ade Irma Suryani, dan Jalan Nyi Raja Permas.

“Ini bertahap, tetapi harus cepat. Jangka pendeknya ya itu, merelokasi sementara ribuan PKL itu. Kita fokus Bogor Tengah seperti di Pasar Anyar, Kebon Kembang, dan pasar-pasar lainnya, termasuk Jalan Dewi Sartika dan MA Salmun. Nanti ditertibkan secara komprehensif, dan kita juga akan bebaskan jalan protokol dari PKL,” kata  Dedie.

Pemerintah Kota Bogor, kata Dedie  berencana membuat  kawasan perdagangan. Dengan cara tersebut, Pemerintah Kota Bogor akan tetap memfasilitasi PKL untuk berjualan. Jika diperlukan,  Pemerintah Kota Bogor bisa membuat peraturan daerah atau peraturan wali kota untuk menarik retribusi bagi PKL. Sejauh ini, PKL belum memberikan kontribusi pendapatan asli daerah untuk Kota Bogor. 

“Kalau di tempat luar kios, kita tarik lebih mahal, karena memang PKL lebih laku, masalah ini masalah keadilan, terutama pedagang kios. Mereka beli kios miliaran,  jangan hanya karena diokupansi segelintir orang yang mengatasnamakan cari sesuap nasi, kita jadi tidak adil,” ujar Dedie.

Operasi penertiban tersebut, kata Dedie, menunggu kesiapan dari  dinas terkait seperti Dinas UMKM dan Koperasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, dan juga PD Pasar Pakuan Jaya. Dedie berharap, ke depan operasi dilakukan secara rutin, sehingga membuat PKL di Kota Bogor kapok untuk tidak berjualan di lapak tersebut.

“Dulu tidak ada pola operasi yang dilakukan. Mestinya setelah dibongkar, tetap harus diawasi. Kalau mendirikan lapak lagi bongkar lagi, namanya menegakkan aturan ya harus sesuai perda,” kata Dedie.

Sementara itu pedagang pasar menyambut baik wacana Pemerintah Kota Bogor untuk menertibkan PKL. Inet (53), pedagang baju di kios Blok A Pasar Kebon Kembang misalnya. Inet tak menampik hasil penjualan baju di kiosnya kalah bersaing dengan penjual PKL. Sementara Inet harus mengeluarkan ongkos sewa kios Rp 90 juta dan biaya bulanan Rp 600 ribu  agar tetap bisa berjualan di kios.

“Kalau PKL enggak tahu bayar ke siapa, saya dengar bayar juga ke ormas. Ya tapi tidak seperti kami yang pengeluarannya banyak. Mudah-mudahan wacana itu benar-benar terealisasi,” ucap Inet. ***

 

 

Bagikan: