Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Sebagian berawan, 23 ° C

Revitalisasi Pasar Samarang Garut Bermasalah.

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI revitalisasi pasar.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI revitalisasi pasar.*/DOK. KABAR BANTEN

GARUT, (PR).- Pasar Samarang yang baru setahun lalu selesai direvitalisasi ternyata menyimpan banyak masalah. Bukan karena pembangunannya, melainkan pada penempatan para pedagang dan fungsinya. Akibatnya, banyak di antaranya dari para pedagang yang terpaksa berhenti beroperasi.  

Juru bicara pedagang Pasar Samarang, Tudi Sopian Hamidi, mengatakan pembangunan Pasar Samarang masih jauh dari harapan para pedagang. Apalagi sekarang ini banyak pedagang yang berhenti berjualan akibat penempatan lokasi kios yang tidak benar.   

Kemudian, lanjut Tudi, di situ juga ada pemboHongan nomor kios. Padahal untuk penentuan kios biasanya dilakukan pengundian, tapi ini tidak dan seolah dipaksakan sehingga terkesan sudah dikondisikan. 

"Padahal seperti kata Pak Bupati, yang tadinya di depan harus di depan lagi, tapi nyatanya tidak. Tadi kita konfirmasi ke Pak bupati, beliau menyatakan iya, makanya Pak Bupati tadi sangat marah," ujarnya usai melakukan audensi dengan Bupati Garut, Rudy Gunawan, di Komplek Pendopo Garut, Jalan Kabupaten, Jumat 17 Mei 2019.

Selain itu, diungkapkan Tudi, kini banyak pedagang baru yang tadinya bukan merupakan pedagang di Pasar Samarang lama sebelum dilakukan renovasi. Bahkan tidak sedikit dari mereka menempati kios yang lokasinya strategis.

"Jadi dalam penempatannya itu ada kesewenang wenangan dari petugas. Mereka yang tadinya menempati kios di depan, hari ini jadi di belakang. Bahkan eksistingnya, yang tadinya bukan pedagang, mereka beli kios ke petugas, pedagang lama lah yang dirugikan," ucapnya kepada wartawan Galamedia, Agus Somantri.

Mengawal kebijakan

Karena itu, tambah Tudi, pihaknya akan terus mengawal kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Garut, termasuk pengundian ulang untuk penempatan kios pedagang.

"Kami akan kawal terus komitmen Kabid Pasar yang sudah menentukan rute, sampai pengembalian prioritas dari yang tidak berhak, diberikan kepada yang punya haknya, termasuk pengundian ulang," katanya. 

Sementara itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengakui adanya kebijakan Disperindag yang dinilai merugikan para pedagang lama, sehingga akan dibuat kembali kebijakan baru.

"Kita tidak mau ada kebijakan lama yang merugikan yang lain.  Kita tampung aspirasi mereka, karena mau menempati kios, kiosnya ditempati orang lain. Mereka minta ada layout yang baru, tidak ada gang buntu. Kita akan sempurnakan lagi lah kondisi pasarnya, karena kan harus ada pemeliharaan," ucapnya.

Rudy juga menyebut, jika pembagunan pasar yang menelan anggaran hingga Rp 27 miliar itu fungsinya tidak sesuai konsep awal yang dirancang sebagai pasar wisata. " Konsep pasar wisatanya tidak jalan, karena di bagian bawah itu digunakan para pedagang kaki lima yang baru datang. Persoalannya selalu itu saja," ujarnya.

Rudy menuturkan, untuk penyempurnaan pasar tradisional yang kini sudah menjelma jadi pasar modern itu, pemerintah akan menganggarkan dananya dari APBD Perubahan.***

Bagikan: