Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Langit umumnya cerah, 24.8 ° C

Gerindra Raih Suara Tertinggi di Jawa Barat

Dewiyatini
DOK PR
DOK PR

BANDUNG,(PR).- Penetapan hasil penghitungan suara menunjukkan Partai Gerindra sebagai peraih suara tertinggi di Jawa Barat. Raihan Gerindra mencapai 4.320.050 suara. Disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pada 2014 menjadi pemenang di Jabar. 

Menurut pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan, kemenangan Gerindra di Jabar merupakan hal yang menarik. Jabar tampak dengan jelas sebagai wilayah pertarungan yang sangat ketat.

"Kemenangan Gerindra ini semakin memperpanjang rekor bahwa tidak satu partai di Jabar yang mampu memenangkan pemilu dua kali berturut-turut," ujarnya, pada Kamis 16 Mei 2019.

Sebelum PDIP menang pada 2014, Partai Demokrat yang menang di Jabar pada 2009. Kemenangan Gerindra pada 2019, menggeser PDIP di posisi kedua, dan Partai Demokrat di luar lima besar. 

Kemenangan Gerindra dan kekalahan PDIP di Jabar, lanjut Firman, merepresentasikan cotail effect hasil pemilihan presiden di Jabar. Gerindra mendapatkan insentif kenaikan 7 kursi karena kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Jabar. 

Demikian pula, PDIP mesti rela kehilangan kursi karena implikasi kekalahan pasangan capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Jabar. Kekalahan itu berimplikasi pada PDIP.

"Saya melihat adanya linearitas atas hasil pilpres dan pileg di Jabar," kata Firman. 

Partai pendukung yang berasosiasi dekat dengan pasangan capres juga ikut menerima imbasnya. Contohnya, Partai Golkar yang mengalami penurunan. 

Namun, kata Firman, tidak semua partai pendukung mengalami penurunan raihan suara. Ketika partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf mengalami penurunan di Jabar, kata Firman, justru Nasdem dan PKB berhasil menambah raihan suara.

Di partai pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, ucap Firman, turut mendapatkan insentif kenaikan raihan suara. Partai-partai tersebut antara lain, PKS, PAN, dan Demokrat.

Kesalahan branding

Firman mengatakan sejumlah partai politik baru gagal meraih threshold. Beberapa disebabkan belum memiliki massa yang loyal hingga belum terbangunnya infrastruktur. Bahkan ada yang mengusung program terlalu sensasional yang berakhir dengan kontra produktif.

Kegagalan meraih threshold juga yang menyebabkan calonnya yang meraih suara tinggi tidak mampu melenggang ke Senayan. Contohnya Giring dan Choky Sihotang yang mendapatkan raihan suara tinggi tapi gagal menjadi wakil rakyat untuk Jabar Dapil I. 

Firman pernah menyebutkan PSI, partai yang menaungi Giring sulit meraih 4% karena belum memiliki massa loyal. Juga menggadang-gadangkan program yang sensasional. Padahal di awal, partai baru tidak perlu menggaungkan program yang sensasional. Karena belum tentu pemilih bersimpati. 

Sedangkan soal Perindo, Firman pernah memprediksi mampu meraih threshold 4% karena menilai Perindo sebagai partai yang telah membangun infrastruktur. Ditambah kepemilikan media dari pimpinan partai. 

Namun kenyataan berkata lain, Perindo kalah telak. Firman menduga adanya kesalahan dalam branding. Di surat suara, nama partai adalah Partai Persatuan Indonesia kepanjangan dari Perindo. Namun dalam setiap kampanye selalu membesarkan nama Perindo. 

"Pemilih menjadi bingung. Ke depan, hal-hal teknis terkait branding juga harus diperhatikan partai. Berbeda dengan Nasdem yang konsisten dengan brandingnya terbukti meraih suara tinggi," katanya. 

Sementara itu, pada calon anggota legislatif, Firman mencatat setidaknya 64% petahana kembali terpilih. Meski demikian, beberapa kasus menunjukkan petahana gagal kembali terpilih.

Di Jabar, Firman menyoroti ketidakterpilihan Maruarar Sirait dari PDIP. Menurut Firman, Maruarar disebut petahana di daerah pemilihan yang diwakilinya pada 2014. Namun pada 2019, ia pindah dapil dan tidak terpilih. 

"Jadi sebenarnya wajar kalau tidak terpilih karena di dapil yang baru itu, Maruarar bukan petahana. Tapi ia wajah baru. Kasusnya sama dengan Budiman Sudjatmiko," ucapnya.

Dari dunia hiburan 

Sedangkan dari caleg berlatar belakang pesohor di dunia hiburan, kata Firman, dari 38 orang yang mencalonkan diri di Jabar, hanya 9 orang yang terpilih. Mereka antara lain Nico Siahaan, Dede Yusuf, Rachel Maryam, Primus Yustisio, Dessy Ratnasari, Rieke Diah Pitaloka, M. Farhan, Nurul Arifin, dan Tommy Kurniawan. 

Dari jejeran nama itu, hanya ada 3 nama baru, yaitu M. Farhan, Nurul Arifin, dan Tommy Kurniawan. Firman mengatakan 6 orang lainnya terpilih tidak sepenuhnya melihat keartisannya. 

"Ini juga membuktikan tren bahwa artis bukanlah pendulang suara untuk partai," katanya. 

Meskipun di Jabar, partai pengusung dan pendukung pasangan capres Prabowo-Sandiaga menang, tapi bila melihat kursi di DPR, koalisi Jokowi-Ma'ruf tetap unggul. Faktanya, kata Firman, Jabar menyumbang secara signifikan untuk kubu oposisi. 

Firman menyebutkan tidak ada jaminan koalisi oposisi akan teteap sama. Ia menilai adanya peluang Demokrat dan PAN merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. "Dengan demikian, koalisi oposisi tinggal Gerindra dan PKS," ucapnya.

Akan tetapi, koalisi di nasional itu, kata Firman, tidak berbanding dlurus dengan di daerah. Bila dihubungkan dengan koalisi gubernur, lanjut Firman, koalisi pasangan capres 01 sangat kecil. Yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PBB. Jumlahnya 19 akursi atau setara dengan 16%.

"Ini mungkin bisa jadi persoalan kalau memang yang dilihat sebagai partai pendukung gubernur. Untuk mengamankan kebijakan gubernur, DPRD bisa memberikan dukungan anggaran yang memadai, sehingga tidak ada cara lain membangun komunikasi politik," katanya.

Sementara potensi oposisi cukup tinggi, Gerindra dan PKS. Namun, kata Firman, semangat di tingkat lokal, tarikan politik tidak terlalu kuat.

Firman mengatakan raihan kursi Gerindra di Jabar menjadi sekitar 26 kursi akan memberikan keuntungan dalam pemilihan gubernur. Hal itu berlaku bila undang-undangnya tetap mensyaratkan 20%, seperti pada 2018, di mana PDIP menjadi satu-satunya partai yang dapat maju tanpa koalisi. Sementara partai lain harus berkoalisi. 

Firman mengatakan bila melihat pengalaman, model koalisi di tingkat pusat tidak akan linear. Koalisinya akan berbeda dengan di tingkat pusat. 

"Pilkada tentang kekuatan figur. Pertarungan tetap bukan antar figur partai. Sehingga tetap akan hadir figur seperti Ridwan Kamil," ujarnya.***

Bagikan: