Pikiran Rakyat
USD Jual 14.670,00 Beli 14.370,00 | Cerah, 27 ° C

Tunjangan Hari Raya ASN Majalengka Paling Lambat 24 Mei

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI tunjangan hari raya (THR).*/DOK PR
ILUSTRASI tunjangan hari raya (THR).*/DOK PR

MAJALENGKA, (PR).- Pemerintah Kabupaten Majalengka akan menyerahkan Tunjangan Hari Raya kepada seluruh ASN, pekerja harian lepas, serta pegawai tidak tetap, paling lambat tanggal 24 Mei 2019. Pada saat bersamaan ASN juga akan menerima tunjangan kinerja (tunkin) ke-14 yang dibayar bersamaan dengan gaji, dengan nilai bervariasi tergantung eselon.

“Dengan besarnya dana yang diterima oleh ASN tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk memiliki utang, karena uang yang diterima saya kira sudah cukup besar,” ungkap Bupati Majalengka Karna Sobahi, Kamis 16 Mei 2019, usai melakukan rapat dengan BPK dan BPKP serta seluruh OPD.

Pemerintah juga menurut Karna tidak hanya akan memberikan THR bagi ASN yang besarnya satu kali gaji, namun THR juga akan diberikan kepada PHL dan PTT yang besarannya sama dengan honor yang mereka terima setiap bulan.

Ulah nepi ka PNS balakecrakan boga duit THR jeung tunkin ari PHL jeung PTT ngalamun teu narima THR. Jika memungkinkan harus dibayar,” kata Bupati, seperti dilaporkan Tati Purnawati, wartawan Kabar Cirebon.

Dengan demikian di bulan Mei ASN akan dua kali menerima  gaji, yaitu gaji bulanan dan gaji ke-14 atau THR yang diberikan secara utuh. Selain itu ASN juga akan dua kali menerima dana tunjangan kinerja yang nilainya bervariasi. Dengan demikian  gaji dan tunkin akan dibayar 14 kali dalam setahun. Besaran Tunkin untuk eselon II sebesar Rp 17.000.000  hingga Rp 20.000.000 lebih, eselon III antara Rp 6.000.000 hingga Rp 9.000.000 lebih, eselon IV antara 3.440.000 hingga 5.000.000. Dana tersebut menurut Bupati seluruhnya telah dialokasikan melalui APBD.

Sekda Majalengka Diki Ahmad Sodikin menyebutkan untuk tunjangan kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap bulannya mengeluarkan dana mencapai sekitar Rp 10.4 miliar. Sehingga jika dua kali dibayarkan di bulan yang sama, maka dana yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp 20.8 miliar. Dana tersebut menurut Bupati sudah tertuang dalam APBD sehingga tidak ada persoalan jika harus dibayarkan.

Disampaikan Diki, tunjangan kinerja dibayarkan dua kali dalam sebulan karena SE Medagri menyebutkan wajib membayar THR dan tunjangan umum lainnya, maka dengan demikian tunjangan kinerja pun kembali dibayarkan.

Menyinggung soal Peraturan Daerah yang belum diterbitkan sebagai payung hukum untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, Diki mengatakan itu bisa dilakukan melalui Peraturan Bupati.

“Awalnya memang disyaratkan harus ada Perda khusus untuk pembayaran gaji ke 13 dan 14 tersebut, tapi Mendagri menerbitkan SE melalui Menteri Keuangan yang ditindaklanjuti ke Gubernur serta kabupaten/kota yang membolehkan membuat aturan untuk hal tersebut melalui Perbup. Jadi tidak ada masalah untuk dibayarkan. Kami akan membayarkannya paling lambat tanggal 24 mendatang atau dua minggu sebelum lebaran,” ungkap Diki.***

 

 

Bagikan: