Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sebagian berawan, 20.5 ° C

Pemda Pangandaran Beri Waktu 3 Bulan pada Pengusaha Peternakan Sapi untuk Membuat IPAL

Agus Kusnadi
RAPAT tertutup antara Pemkab Pangandaran yang dipimpin Plt Sekda Suheryana beserta jajarannya bersama pemilik perusahaan ternak sapi Nurhapi (kemeja hitam) di ruang rapat Setda Pangandaran di Parigi, Rabu, 15 Mei 2019.*/AGUS KUSNADI/PR
RAPAT tertutup antara Pemkab Pangandaran yang dipimpin Plt Sekda Suheryana beserta jajarannya bersama pemilik perusahaan ternak sapi Nurhapi (kemeja hitam) di ruang rapat Setda Pangandaran di Parigi, Rabu, 15 Mei 2019.*/AGUS KUSNADI/PR

PARIGI,(PR).- Salah satu pengusaha peternakan sapi PT Agro Ternak Mandiri memenuhi undangan pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk membahas polemik kandang. Berlokasi di blok Nambo, Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Mangunjaya, kandang sapi tersebut dianggap telah mengganggu kenyamanan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

"Ada dua poin penting dari hasil rapat tersebut yakni pihak perusahaan diwajibkan segera membuat IPAL, yang kedua pihak perusahaan tidak lagi menambah sapi sebelum IPAL terselesaikan," ungkap Pj. Sekda Kab Pangandaran, Suheryana usai rapat, Rabu, 15 Mei 2019.

Menurut Suheryana, dari hasil rapat bersama pengusaha sapi ternak, menyatakan bahwa PT. Agro Ternak Mandiri yang telah beroperasi sejak tahun 2012 diminta segera membangun IPAL sesuai ketentuan perundangan.

Lanjut Suheryana, hal ini sesuai hasil rapat koordinasi dengan bupati di aula Desa Penanjung pada tanggal 18 Februari 2019 lalu, bahwa PT. Agro Ternak Mandiri atas nama Fitriyani Agustina diperintahkan untuk segera memenuhi perijinan dan membuat IPAL, serta tidak diperbolehkan menambah populasi sapi kembali sebelum hal tersebut dipenuhi.

"Namun sampai saat ini pengusaha belum sepenuhnya membangun IPAL karena kendala tertentu sehingga limbah dari kotoran ternak sapi tidak terkelola dengan baik." ujarnya.

Dengan alasan tersebut kata Suheryana maka pihak perusahaan sapi ternak mendapat teguran kembali dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran berdasarkan nomor 660.1/408/DLHK/2019, perihal peringatan, pada tanggal 09 Mei 2019.

Oleh karena itu, pengusaha sapi harus segera membangun IPAL sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku dan pembangunan IPAL tersebut harus selesai dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah ditandatanganinya surat pernyataan. "Apabila dalam kurun waktu tersebut diatas IPAL tidak dapat diselesaikan maka akan  diberikan sanksi sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya," tegasnya.

Sementara Nurhapi dari pihak pengusaha  saat ditemui, dirinya mengaku siap untuk membuat intalasi pembuangan limbah sapi sesuai permintaan dari pemerintah daerah. Alasan IPAL belum dibangun menurut Nurhapi, karena kondisi tanah yang masih mengandung air. "Soalnya kondisi tanah masih banyak air nya sehingga kami kesulitan untuk membuat IPAL," ucapnya.

Nurhapi juga menanggapi, saat ditanya soal status lahan yang dipeetanyakan warga ia beli dari warga untuk membangun kandang sapi, merupakan lahan pribadi. "Kata siapa itu tanah negara, orang saya beli ke pemiliknya sudah bersertifikat kok," ujar Nurhapi.

Dia juga mengaku tidak pernah mengeluarkan uang sebesar 250 juta untuk mengurus perijinan. "Saya cuma membayar uang 96 juta untuk mengurus IMB," ucapnya.***

Bagikan: