Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 17.7 ° C

Wali Kota Tasikmalaya Diminta Mundur

Bambang Arifianto
WALI kota Tasikmalaya Budi Budiman bersiap meninggalkan kantor KPK usai diperiksa di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. Budi Budiman diperiksa perdana sebagai tersangka kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.*/ANTARA FOTO
WALI kota Tasikmalaya Budi Budiman bersiap meninggalkan kantor KPK usai diperiksa di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. Budi Budiman diperiksa perdana sebagai tersangka kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.*/ANTARA FOTO

TASIKMALAYA, (PR).- Dorongan agar Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman berhenti dari jabatan lantaran terjerat kasus gratifikasi mengemuka. Dengan cara itu, roda pemerintahan dan pelayanan publik tak terganggu dan  Budi fokus menjalani proses hukumnya.

"Lebih baik secara moral pribadi wali kota bisa dengan rendah hati, sukarela untuk berhenti," kata Waki Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tasikmalaya Eki Sirojul Baehaqi saat dihubungi, Senin, 13 Mei 2019.

Menurutnya, masih bertahannya Budi sebagai wali kota menjadi preseden buruk bagi pemerintahan ke depan. Padahal, dorongan agar Pemkot Tasikmalaya bersih dari praktik korupsi muncul di publik.

Eki menilai, jalannya pemerintahan Kota Tasikmalaya cukup tersendat karena pimpinannya tersandung dugaan gratifikasi. Hal tersebut berdampak di level kebijakan wali kota. Budi pun mesti bolak balik menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta. "Apalagi kalau sampai lebih tujuh hari di luar kota, banyak kebijakan tidak efektif dan maksimal," ujar Eki yang juga merupakan Dosen Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya tersebut.

Dengan berhenti, mekanisme penggantian atau pengalihan roda pemerintahan juga lebih jelas. "Wakil otomatis (mengganti), orang tidak bingung lagi," kata Eki.

Budi tinggal berkonsentrasi menghadapi perkara hukum yang membelitnya setelah melepas jabatannya. ‎"Supaya Pak Budi lebih fokus dengan persoalan hukum yang dihadapi, tidak sibuk memikirkan urusan pemerintahan, sudah itu di-pending dulu," ucapnya.

Eki tak menampik adanya asas praduga tak bersalah saat seseorang belum dinyatakan terbukti bersalah atau tidak serta putusan hukumnya telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Meski demikian, lanjutnya, ‎publik telah dapat menilai serta menyimpulkan dari opini yang berkembang dan dikembangkan oleh para pihak yang berkepentingan selama ini.

Budi dinilai sulit lepas dari jerat hukum yang disangkakan Korps Antirasuah. ‎ "KPK setidaknya sudah mengumpulkan alat bukti yang cukup dan pihak pengacara tidak (mengajukan) praperadilan," ujarnya.

Tak pelak, penetapan Budi sebagai tersangka sudah sangat berdasar kecuali bila gugatan praperadilan guna menguji status hukum itu. Berdasarkan  Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjutnya, dikenal dua mekanisme pemberhentian kepala daerah. ‎Kepala daerah itu bisa mengundurkan diri atau diberhentikan karena dianggap melanggar larangan bagi seorang kepala daerah. ‎"Akan lebih baik apabila kepala daerah rendah hati untuk berhenti, baik sifatnya sementara ataupun tetap," ujar Eki.

Sementara itu, Budi Budiman menampik jalannya pemerintahan terganggu lantaran dirinya beperkara di KPK. "Enggak masalah, saya jalan terus," ujarnya seusai menghadiri Rapat Paripurna Ke-2 Persetujuan Atas Rekomendasi DPRD Kota Tasikmalaya Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2018 di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata, Senin sore.

Hal senada dilontarkan Sekretaris Daerah Ivan Dicksan di tempat yang sama. Ivan mengakui Budi sempat dipanggil guna menjalani pemeriksaan di KPK pekan kemarin. "Alhamdulillah beliau kan bisa pulang lagi ke Tasik, artinya tugas-tugas bisa dilaksanakan lagi," kata Ivan. Ia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan kendati wali kota terjerat dugaan perkara suap.***

Bagikan: