Pikiran Rakyat
USD Jual 14.260,00 Beli 14.162,00 | Berawan, 22.2 ° C

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Digugat ke Pengadilan

Ani Nunung Aryani
ILUSTRASI buku nikah.*/KEMENAG.GO.ID
ILUSTRASI buku nikah.*/KEMENAG.GO.ID

CIREBON, (PR).- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni, digugat ke Pengadilan Negeri Cirebon, oleh anak-anak tirinya. Gugatan diajukan terkait dugaan memalsukan buku nikah saat menjadi istri kedua dokter spesialis anak, Affandi, yang juga ayah penggugat.

Selain menggugat Eni Suhaeni, tiga anak Affandi juga menggugat ayahnya sebagai tergugat II dan Khaeron yang menerbitkan buku nikah Eni dan Affandi yang saat itu sebagai pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi, sebagai tergugat III.

Mereka menggugat ketiganya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 15 miliar, dan meminta majelis hakim membatalkan pernikahan Eni dengan Affandi, dengan membatalkan akta nikah atas nama Eni Suhaeni dan Affandi nomor 301/22/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003, karena dinilai diperoleh secara melawan hukum.

Gugatan ganti rugi diajukan karena ketiga tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan ketiga penggugat, yakni mereka bertiga kehilangan hak waris saat ibu kandung ketiganya, Sri Mulyati meninggal pada tahun 2010. Sampai meninggal, status Sri Maryati yang dinikahi Affandi tahun 1968, masih istri sahnya.

Namun dalam sidang perdana Kamis, 9 Mei 2019 majelis hakim yang diketuai Edi Junaedi terpaksa menunda sidang pekan depan, karena tergugat I dan III tidak hadir dan tidak mewakilkan ke siapa pun. Sementara tergugat II diwakili pengacaranya, Farhan. Tiga anak Affandi yakni Nuggy P Affandi, Pristian Affandi, dan dr Thysa T Affandi sebagai penggugat hadir lengkap.

Menurut Nuggy, salah seorang penggugat, ada sejumlah aturan hukum yang ditabrak oleh ketiga tergugat, terkait dengan diterbitkan akte nikah keduanya. "Di antaranya, buku nikah itu terbit dengan melanggar hukum yakni tidak dilengkapi syarat-syarat di antaranya izin dari istri pertama Affandi, Sri Mulyati," katanya.

Selain itu dari pihak tergugat I tidak dilengkapi izin dari atasan. "Bahkan sesuai ketentuan yang ada, sebagai PNS tergugat I dilarang menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat. Ancamannya cukup berat yakni pemecatan sebagai PNS," katanya.

Dikatakan Nuggy, terungkapnya dugaan pemalsuan akta nikah terjadi ketika Eni Suhaeni mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Cirebon pada 2018 lalu. "Gugatan cerai yang diajukan tergugat I ke Pengadilan Agama mengagetkan kami, anak-anak Pak Affandi. Kami semula mengira keduanya hanya menikah secara agama atau nikah siri," katanya seusai sidang.

Akhirnya mereka mencoba menelusuri keabsahan pernikahan Affandi dan Eni. Hasil penelusuran mereka, akta nikah diterbitkan tanpa dilengkapi sejumlah persyaratan, seperti izin istri pertama yang seharusnya dilampirkan dan izin atasan Eni. "Tidak ada izin atasan dari tergugat I. Apalagi sebagai PNS, tergugat I kan dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya," paparnya.

Bahkan, katanya, di buku nikah Eni maupun Affandi, status keduanya dikosongkan. Selain itu dalam janji nikah di halaman terakhir buku nikah, tidak ditandatangani Affandi. Selain sebagai dokter spesialis anak ternama di Kota Cirebon, Affandi yang juga tokoh masyarakat, pernah menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunungjati (UGJ), dan merupakan salah seorang pendiri Fakultas Kedokteran UGJ.

Menurut Nuggy, gugatan hukum permohonan ganti rugi dan pembatalan pernikahan yang diajukan kepada Eni Suhaeni, bukan gugatan satu-satunya yang diajukan mantan anak-anak tiri Eni. "Kami juga mengajukan gugatan pembatalan akta cerai ke Pengailan Agama Kota Cirebon, yang telah menerbitkan akta cerai atas nama tergugat I dan II tahun 2018 lalu," kata Nuggy yang juga PNS di jajaran Pemkab Cirebon. Selain dua gugatan itu, lanjutnya, ada sejumlah gugatan hukum lain yang akan diajukan menyusul.***

Bagikan: