Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 27.4 ° C

Kerja Sama BPJS dengan Dua Rumah Sakit Bersalin Terancam Terhenti

ILUSTRASI bpjs.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI bpjs.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

BOGOR, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan terancam memutus hubungan kerja sama dengan dua rumah sakit bersalin di Kota Bogor. Alasannya, dua rumah sakit tersebut diprediksi tidak dapat melaporkan status akreditasi   sebelum 30 Juni 2019. Dua rumah sakit tersebut yakni RS Bunda  Suryatni dan RS Sawojajar. Keduanya diketahui belum terdaftar sebagai rumah sakit yang terakreditasi.

Dalam paparan BPJS Kesehatan cabang Bogor di Graha Paseban Surawisesa Balai Kota Bogor, Senin 6 Mei 2019, selain dua rumah sakit tersebut,  ada tiga rumah sakit yang status akreditasinya habis pada 2019.   Rumah sakit tersebut yakni RS Salak (habis masa akreditasi 17 Mei 2019),  RS BMC Bogor (habis masa akreditasi  27 September), dan RS Marzoeki Mahdi (habis masa akreditasi 5 September 2019).

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 99 tahun 2015,  syarat rumah sakit dapat bekerja sama dengan BPJS adalah  akreditasi.  Di Kota Bogor ada lima yang belum melaporkan status akreditasi, mudah-mudahan bisa segera diurus  paling lambat 30 Juni 2019,” papar  Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan cabang Bogor Eka Verawati.

Eka menyatakan, BPJS Kesehatan terus mendorong lima rumah sakit tersebut untuk segera mengurus akreditasi agar kerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak dihentikan. Dari lima rumah sakit tersebut, Eka menyebutkan RS Sawojajar yang belum juga memberikan kepastian status akreditasi rumah sakit tersebut.

“Kami terus mengingatkan rumah sakit tersebut baik secara lisan maupun tertulis.  Jika memang tidak diurus, rumah sakit akan tahu konsekuensinya yakni berupa pemutusan hubungan kerja sama dengan BPJS,” ucap  Eka.

Dari paparan tersebut, diketahui  mayoritas pembayaran klaim BPJS Kesehatan paling besar  adalah biaya persalinan melalui proses sesar. Sementara dua rumah sakit yang terancam dihentikan kerjasamanya adalah rumah sakit bersalin. Berdasarkan data BPJS Kesehatan cabang Bogor, klaim pembiayaan persalinan sesar  BPJS ke rumah sakit di Kota Bogor mencapai  50 miliar. Sementara biaya pemeriksaan menggunakan ultrasonografi (USG) mencapai Rp 12 miliar.

“Klaim pembiayaan persalinan secara sesar terbesar nomor 4 dibandingkan penyakit yang lain. Perlu ada evaluasi apakah indikasi sesar itu sudah tepat atau belum,” kata Eka.

Dipindahkan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah mengatakan, Dinkes Kota Bogor akan membina dua rumah sakit yang kerja samanya akan diberhentikan BPJS Kesehatan untuk segera mengurus akreditasi. Jika tidak, maka Dinkes Kota Bogor dapat merekomendasikan pasien untuk pindah ke rumah sakit lain.

“Yang rugi sebenarnya rumah sakit itu sendiri. Kalau memang diputus kerjasama dengan BPJS ya kita alihkan ke rumah sakit lain yang satu regional,” kata Rubaeah.

Terkait tingginya kasus persalinan sesar yang diklaim BPJS Kesehatan,  Rubaeah menyebutkan Dinas Kesehatan Kota Bogor sudah berupaya menekan angka tersebut dengan menerapkan program emas. Program tersebut menurut Rubaeah sudah dijalankan untuk menekan angka kematian ibu dan anak.

“Kasusnya memang paling banyak, tetapi itu bukan Kota Bogor saja,  itu masyarakat luas, yang penting kematian ibu dan anak di Kota Bogor dapat ditekan,” ucap Rubaeah.

Menurut Rubaeah, saat ini hampir semua masyarakat Kota Bogor memiliki  jaminan kesehatan nasional. Dari target 210 ribu masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan nasional, saat ini  sebanyak 175 ribu masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan nasional.

“Masih ada 49 ribu lagi, target kami 45 ribu dibiayai oleh APBD Pemkot Bogor. Sisanya bisa mandiri, tergantung kondisi masyarakat,” ujar Rubaeah.***
 

Bagikan: