Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Umumnya berawan, 28 ° C

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Minta Maaf, Uang Suap Rp 400 Juta Diberikan dalam Dua Tahap

Bambang Arifianto
WALI Kota Tasikmalaya Budi Budiman saat meresmikan dan membuka Transmart Tasikmalaya, Jalan Ir. H Juanda, Jumat 26 April 2019.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
WALI Kota Tasikmalaya Budi Budiman saat meresmikan dan membuka Transmart Tasikmalaya, Jalan Ir. H Juanda, Jumat 26 April 2019.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- Wali Kota Budi Budiman meminta maaf kepada masyarakat Kota ­Tasikmalaya atas perkara hukum dugaan gratifikasi yang menjeratnya.

Ia juga telah ­menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi dalam kasus yang ditangani Komisi ­Pemberantasan Korupsi. Di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi ­menjelaskan dugaan bahwa Budi telah memberikan uang suap Rp 400 juta terkait dengan ­pengurusan dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2018.

Budi Budiman menyampaikan permohonan maaf itu pada akhir kata sambutan dalam peres­mi­an dan pembukaan Transmart Tasikma­laya di Jalan Ir. H Juanda, Jumat 26 April 2019 sore.

”Mohon maaf, kami sedang mengha­dapi permasalahan. Mohon doa semuanya, mudah-mudahan diberi kekuatan, ketenang­an, kemudahan,” katanya.

Budi Budiman juga mengungkit-ungkit sejumlah keberhasilannya memimpin Kota Tasikmalaya selama 6,6 tahun, seperti pengaspalan jalan/­hotmix, pembukaan bandara, rumah sakit, pen­dirian universitas negeri, serta pemba­ngunan ruas Jalan Mangkubumi-Indihiang (Mangin). ”Saya sebagai manusia tidak lepas dari kekurangan,” ­tuturnya.

PETUGAS KPK berjalan di dekat Ruang Wali Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Rabu 24 20April 19. KPK menggelendah Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

Selepas memberikan sambutan, Budi Budiman sempat berkeliling melihat-lihat pusat perbelanjaan tersebut dan mencoba wahana bermain gokart. Namun, ia irit bicara saat diberondong pertanyaan oleh para pewarta yang telah menunggu.

Budi Budiman menyatakan bahwa ia su­dah menunjuk pengacara Bambang Lesmana untuk mendampinginya. Bambang adalah pen­g­acara Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir yang terje­rat kasus penyelewengan dana hibah 2017.

”Yang jelas, kami ikuti proses hu­kum saja,” ucapnya. Mengenai maksudnya meminta maaf, Budi Budimankembali menjawab singkat. ”Ya, nama­nya pim­pinan kan tidak selalu sempurna.”

Budi Budiman akan kooperatif

Bambang Lesmana memastikan bahwa Budi Budiman akan bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. ”Kami tunjukkan bahwa Pak Wali Kota Tasikmalaya memberikan contoh kepada masya­rakat bahwa dia adalah orang yang kooperatif, taat hukum, sesuai de­ngan prosedur hukum,” tuturnya.

Ia mengaku memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada KPK untuk menyidik per­kara kliennya. Tim kuasa hu­kum Budi Budimanjuga akan menyiap­kan dan mengumpulkan bukti-bukti.

”Sekarang, kami tidak akan buka keseluruhan karena menyangkut proses perkara,” ujarnya.

WALI Kota Tasikmalaya Budi Budiman berbelanja saat peresmian Kios Modern Nadhlatul Ulama di Kota Tasikmalaya, Selasa 27 November 2018.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

Pada kesempatan itu, Bambang memastikan bahwa Budi Budiman tidak akan melayangkan gugat­an praperadilan kepada KPK.

”Saya sudah dis­kusi dengan Pak Wali Kota. Kami tidak akan melakukan upaya hukum. Kami akan (ikuti) proses saja, mengalir, taat hu­kum segala macam,” ujarnya.

Ia pun meyakini kliennya tak ber­salah. ”Yang penting bahwa Pak Wali Kota tidak korupsi, tidak me­nya­lahgunakan anggaran yang telah dikucurkan. Itu ­saja,” kata dia.

Suap Rp 400 juta

KPK secara resmi menetapkan Budi Budiman sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengurusan DAK Kota Tasikmalaya tahun ang­garan 2018. Ia diduga telah memberikan uang suap kepada Yaya Purnomo sebesar Rp 400 juta.

Yaya merupakan (mantan) Kepala Seksi Pe­ngem­bangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Dae­rah, Direktorat Jenderal Perim­bangan Keuangan, Ke­menteri­an Keuangan.

”Sekira awal 2017, BBD (Budi Budiman) diduga bertemu dengan Yaya Purnomo untuk membahas alokasi DAK Kota Tasikmalaya. Dalam pertemu­an itu, Yaya diduga mena­war­kan bantuan untuk peng­urusan alokasi DAK. Budi bersedia memberikan fee jika Yaya membantunya mendapatkan alokasi DAK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 26 April 2019.

Pada Mei, kata Febri Diansyah, Budi Budiman mengajukan usulan DAK untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 ke Kementerian Keuangan. Beberapa bidang yang diajukan dalam usulan ter­sebut adalah jalan, irigasi, dan rumah sakit rujukan.

”Pada tanggal 21 Juli 2017, Budi Budimankembali bertemu Yaya Pur­nomo di Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan tersebut, Budi Budiman di­duga memberi Rp 200 juta ke­pada Yaya Pur­nomo,” tuturnya.

Pada Oktober 2017, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018, Kota Tasikmalaya diputuskan mendapat alokasi DAK sebesar Rp 124,38 miliar.

”Pada tanggal 3 April 2018, Budi kembali memberikan uang Rp 200 juta kepada Yaya Purnomo. Pemberian tersebut diduga masih ter­kait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018,” ujarnya.

Awal mula terungkapnya kasus

Kasus ini terungkap setelah KPK menggelar operasi tang­kap tangan pada tanggal 4 Mei 2018. KPK mengamankan uang Rp 400 juta dan menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Yaya Purnomo, Amin Santono (anggota Komisi XI DPR RI), dan dua dari pihak swasta, yakni Eka Kamaluddin dan Ahmad Ghiast.

”Empat orang ini telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat,” ucap Febri Diansyah.

Berdasarkan hasil pengembangan perkara, KPK menemukan bukti keterlibatan sejumlah pihak. Belakangan, tersangka bertambah dua orang, yakni Sukiman (anggota DPR RI periode 2014-2019) dan Natan Pasomba (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunung­an Arfak, Papua).

Setelah mencermati hasil pe­nyidikan dan fakta yang mun­cul dalam persidangan, KPK menemukan bukti keterlibatan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Alhasil, Budi Budiman ditetapkan sebagai tersangka.

Ia di­sangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No­mor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.***

Bagikan: