Pikiran Rakyat
USD Jual 14.616,00 Beli 14.316,00 | Cerah berawan, 26.4 ° C

KPK Geledah RSUD dr Soekardjo dan Kantor Dinas PUPR Kota Tasikmalaya

Bambang Arifianto
PETUGAS KPK melintasi lorong RSUD dr Soekardjo di Jalan Rumah Sakit, Kota Tasikmalaya, Kamis, 25 April 2019. KPK kembali melakukan penggeledahan di Kota Tasikmalaya.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
PETUGAS KPK melintasi lorong RSUD dr Soekardjo di Jalan Rumah Sakit, Kota Tasikmalaya, Kamis, 25 April 2019. KPK kembali melakukan penggeledahan di Kota Tasikmalaya.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di wilayah Kota Tasikmalaya, Kamis, 25 April 2019. Dua lokasi yang digeledah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soekardjo dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pantauan wartawan Pikiran Rakyat Kamis siang, petugas Korps Antirasuh hilir mudik di ruang Direktur RSUD dr Soekardjo, Jalan Rumah Sakit, Kota Tasikmalaya. Ruang tersebut berada di lantai dua rumah sakit.

Penggeledahan dikawal oleh beberapa anggota kepolisian bersenjata. Meski demikian, aktivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. KPK mendatangi rumah sakit sejak Kamis pagi. Di saat bersamaan, penggeledahan juga berlangsung di Kantor Dinas PUPR, Jalan Noenoeng Tisnasaputra. Di sana, para pewarta hanya bisa menunggu di luar kantor lantaran tak diperbolehkan masuk ruangan. 

Kedua penggeledahan itu dikonfirmasi Sekretaris Daerah Ivan Dicksan. "Ada tim di sana, ada tim di sini," kata Ivan di Gedung RSUD dr Soekardjo.

Menurutnya, dua ruang RS yang digeledah adalah adalah ruang direktur dan perencanaan. Sedangkan di PUPR, KPK menggeledah ruang kepala dinas, perencanaan dan bidang-bidang. "Saya mendampingi, saya nganter saja," ujar Ivan ihwal kehadiran di RS. Ivan menyatakan, pelayanan aparatur sipil negara harus tetap berjalan kendati penggeledahan dilakukan di institusi itu.

"Tim penyidik juga ingin agar mereka tetap bertugas tetapi juga jangan sampai mengganggu kegiatan aktivitas dinas, aktivitas OPD-OPD  yang kebetulan sedang dilakukan penggedahan," tuturnya.

Seperti diketahui, KPK menggeledah Kantor Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman di Jalan Letnan Harun, Rabu, 24 April 2019. Penggeledahan berlangsung sekitar 10 jam.

Dengan menggunakan rompi KPK, petugas Korps Antirasuh menyambangi Gedung Balai Kota Tasikmalaya, sekira pukul 09.00. Mereka lalu masuk ke ruang Wali Kota Budi Budiman. Penggeledahan itu dikawal‎ sejumlah petugas kepolisian bersenjata. Mereka tampak berjaga di depan ruang Budi. Tak hanya polisi, Satpam juga turut melapis penjagaan tersebut. Tak ada keterangan yang disampaikan petugas. Pewarta yang berkumpul sempat diminta Satpam tak mendekati lokasi penggeledahan.

Beberapa petugas KPK kemudi turun bersama Kepala Dinas PU PR Adang Mulyana dan Sekda Ivan Dicksan. Mereka ditengarai meluncur ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya di Jalan Noenoeng Tisnaputra. Beberapa petugas bertahan di ruang Budi. Mereka hilir mudik di antara ruang Budi dan ruang rapat wali kota. Sebagian dari mereka memakai masker penutup mulut saat melakukan penggeledahan. Tak ada keterangan apapun yang diberikan petugas antirasuah kepada para pewarta.

Sekda ivan tampak kembali ke kantor wali kota. Namun, Ivan juga tak memberikan keterangan musabab penggeledahan dan dokumen apa yang diperiksa KPK saat hari menjelang malam. "Ini belum selesai, kita diizinkan untuk salat Magrib dulu," ucapnya.

Rupanya, beberapa kepala dinas juga hadir di ruang Budi menemui petugas Korps Antirasuah. Salah satunya Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Cecep Z Kholis. "Nyerahin dokumen yang dulu diserahin, kembalikan lagi," kata Cecep saat keluar dari Gedung Balai Kota Tasikmalaya, Rabu siang.‎

Cecep menampik dirinya dimintai keterangan petugas Korps Antirasuah. ‎"Bukan dimintai keterangan, nyesuain dokumen," ucapnya.

Ia membantah pula adanya konfrontasi data. "Cuma ngecekin," ucapnya.

Ia tak menjelaskan detail usulan program Dinkes apa yang dicek KPK. Cecep hanya menyebut KPK melakukan pengecekan dokumen perencanaan pada 2018.

Pada pukul 18.30 WIB, penggeledahan pun rampung. KPK membawa dua koper hitam besar dan kotak box putih dari ruang yang digeledah. Barang-barang tersebut dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil-mobil yang telah terparkir di depan gedung balai kota.

Tak lama kemudian, sejumlah petugas KPK yang telah melepaskan rompi dengan mulut masih tertutup masker ikut keluar. Sebagian dari mereka menyeret beberapa koper jinjing. Lagi, mereka bungkam kendati para pewarta berebut mengambil gambar dan mengikutinya.

Tak terlihat, Wali Kota Budi turut dibawa KPK. Tak lama kemudian, Budi keluar dari ruangan. Budi tak banyak berkomentar saat diberondong pertanyaan oleh wartawan. "Kita lihat proses hukum aja, nanti kita kooperatif, percayakan proses hukum kepada KPK," ucap Budi.

Terkait perkara apa yang membuat ruang kerjanya digeledah, Budi meminta wartawan meminta keterangan KPK. ‎"Lebih jelasnya ditanyakan ajalah, ke KPK-lah," ujarnya. Jawaban serupa dilontarkan Budi ketika mendapat pertanyaan mengenai status hukumnya.***

Bagikan: