Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 24 ° C

Giliran Dinkes Kota Tasikmalaya Digeledah KPK

Bambang Arifianto
 POLISIberjaga di Kantor Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Kamis (25/4/2019). KPK menggeledah kantor Dinkes Kota Tasikmalaya terkait dugaan gratifikasi Wali Kota Budi Budiman.*/ BAMBANG ARIFIANTO/PR
POLISIberjaga di Kantor Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Kamis (25/4/2019). KPK menggeledah kantor Dinkes Kota Tasikmalaya terkait dugaan gratifikasi Wali Kota Budi Budiman.*/ BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- KPK membawa sejumlah barang selepas menggeledah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya di Jalan Juanda, Kamis sore 25 April 2019.

Selepas mendatangi‎ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo, KPK menyambangi Kantor Dinkes Kota Tasikmalaya. Tanpa banyak cakap mereka masuk dan menggeledah kantor tersebut dengan pengawalan polisi. Menjelang magrib, Korps Antirasuah keluar dengan membawa koper besar, koper jinjing dan kardus. Mereka kembali bungkam tanpa melemparkan pernyataan kepada para pewarta yang mengerubutinya saat keluar.

‎Pada Rabu 24 April 2019, Korps Antikorupsi itu memang memeriksa dokumen usulan program dinas kesehatan dalam penggeledahan Kantor Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.  Pengecekan dokumen tersebut terkuak saat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Cecep Z Kholis mendatangi lokasi penggeledahan di Kantor Wali Kota Tasikmalaya.

"Nyerahin dokumen yang dulu diserahin, kembalikan lagi," kata Cecep.‎ Cecep menampik dirinya dimintai keterangan petugas Korps Antirasuah. ‎"Bukan dimintai keterangan, nyesuain dokumen," ucapnya. Ia membantah pula adanya konfrontasi data. "Cuma ngecekin," ucapnya. Ia tak menjelaskan detail usulan program Dinkes apa yang dicek KPK.

Cecep hanya menyebut KPK melakukan pengecekan dokumen perencanaan pada 2018. "Secara keseluruhan perencanaan sampai realisasi sampai persetujuan anggaran oleh kementerian. Dari mulai perencanaan bagaimana merencanakan sampai dengan realiasi," tuturnya. Menurutnya, pengajuan usulan dilakukan secara normatif. "Kalau saya mah normatif saja satu tahun sebelumnya. Kita ta memnahu soal gratfikkasi kitaormatif memuat perencanaan disusulakan melalui Bappeda.***

Bagikan: