Pikiran Rakyat
USD Jual 14.080,00 Beli 13.780,00 | Umumnya cerah, 28.5 ° C

KPK Geledah Kantor Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Begini Jejak Kasusnya

Bambang Arifianto
POLISI berjaga di depan ruang Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman di Gedung Balai Kota, Jalan Letnan Harun, Rabu 24 April 2019. KPK menggelendah kantor Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman itu.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
POLISI berjaga di depan ruang Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman di Gedung Balai Kota, Jalan Letnan Harun, Rabu 24 April 2019. KPK menggelendah kantor Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman itu.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- Sejumlah orang berompi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah ruang Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Rabu 24 April 2019. Belum ada keterangan terkait kasus apa penggeledahan tersebut.

Para petugas berompi KPK tampak hilir mudik di Kantor Budi Budiman. Sejumlah petugas kepolisian bersenjata tampak berjaga di depan kantor Budi Budiman. Tak hanya polisi, personel Satpam juga turut melapis penjagaan tersebut.

Tak ada keterangan yang disampaikan petugas. Pewarta yang berkumpul dilarang mendekati lokasi penggeledahan. Sebagian petugas sempat turun bersama Kepala Dinas PU PR Adang Mulyana dan Sekda Ivan Dicksan. Mereka masuk mobil dan meluncur menuju Bala Wiwitan, Kanto Dinas PU PR Kota Tasikmalaya.

KPK terus mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terkait pemberian gratifikasi berupa uang kepada Yaya Purnomo, eks Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

ILUSTRASI korupsi.*/Ist

Budi Budiman diduga memberikan gratifikasi uang ratusan juta rupiah guna memuluskan penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah ke wilayahnya.

Peran Budi Budiman bahkan disebut jelas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut KPK terhadap Yaya Purnomo.

"Pihak-pihak lain yang disebut di dakwaan dan fakta sidang tentu kami cermati peran-perannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan Whatsapp kepada Pikiran Rakyat, Selasa 27 November 2018.

Hal senada telah diungkapkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. "Akan (di)pelajari oleh penyidik," ujar Basaria panjaitan terkait pengusutan pemberian uang oleh Budi Budiman.

Jejak Budi Budiman memang terkuak dalam pembacaan surat dakwaan KPK terhadap Yaya Purnomo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 27 September 2018.

Dalam surat dakwaan setebal 38 halaman, Budi Budiman disebut memberikan uang senilai total Rp 700 juta kepada kepada Yaya Purnomo untuk mengurusi pengucuran DAK dan DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Tasikmalaya.

Awal cerita

Awalnya, Pemkot tasikmalaya mengajukan proposal usulan DAK reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun anggaran 2018 untuk tujuh kegiatan dengan total nilai Rp 32.883.725.000. Usulan tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat melalui surat Wali Kota Tasikmalaya.

Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, diajukan pula Rp 53.730.000.000 yang terdiri atas DAK reguler bidang jalan Rp 47.790.000.000 serta penugasan bidang irigasi Rp 5.940.000.000.‎

Selepas pengajuan usul, Budi Budiman bertemu Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Lobi Hotel Arya Duta sekira Agustus 2017.

Rifa Surya adalah Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik II Dirjen Perimbangan Kemenkeu.‎ Budi Budiman meminta bantuan Yaya Purnomo dan Rifa Surya perihal peningkatan DAK 2018.

"Atas permintaan tersebut, terdakwa (Yaya) dan Rifa yang mengetahui terlebih dahulu adanya alokasi dana perimbangan untuk daerah menyampaikan adanya dana perimbangan yang bisa dialokasikan di tahun anggaran 2018." Demikian isi surat dakwaan itu.

Mereka pun berjanji akan memprioritaskan dana tersebut untuk Pemkot Tasikmalaya. Setelah adanya komitmen pemberian Dana Insentif Daerah kepada Kota Tasikmalaya, Budi Budiman memberikan uang senilai Rp 200 juta yang kemudian dibagi Yaya Purnomo dengan Rifa Surya masing-masing Rp 100 juta.

Yaya Purnomo kemudian berkomunikasi dengan Puji Suhartono melalu Whatsapp mengenai pelaksanaan commitment fee atas pengurusan anggaran Kota Tasikmalaya.

Puji Suhartono santer diberitakan merupakan pengurus partai yang sama dengan Budi Budiman. "Kemudian terdakwa dan Puji Suhartono pergi ke Tasikmalaya untuk menemui Budi Budiman untuk membicarakan masalah komitmen fee.” Demikian isi lanjutan dakwaan itu.

Tiba di Tasikmalaya, Yaya Purnomo langsung pulang ke Jakarta. Sedangkan Puji Suhartono menemui Budi Budiman dan menerima uang senilai Rp 300 juta. Uang tersebut juga dibagi-bagi untuk Yaya, Puji dan Rifa masing-masing Rp 100 juta.

Karena adanya pengurusan dan pengawalan anggaran tersebut, Pemkot Tasikmalaya mendapat pengucuran DAK 2018 yang diperoleh Dinas Kesehatan sekira Rp 29.989.427.000 serta DAK Prioritas Daerah Rp 19.924.000.000.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh DAK Rp 47.790.000.000 untuk bidang jalan.

Sekira April 2018, Yaya dan Puji kembali menemui Budi Budiman di Bandung. Dalam pertemuan, Yaya menjelaskan kepada Budi Budiman mengenai peluang memperoleh anggaran APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dan DID. Syaratnya, daerah itu memperoleh hasi audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian serta Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban diterima DPRD.

Budi Budiman kembali memberikan uang senilai Rp 200 juta kepada Yaya dan Puji. Lagi-lagi uang itu lalu dibagi masing-masing Rp 65 juta kepada Yaya, Rifa dan Puji.

Kucuran uang senilai Rp 700 juta oleh Budi Budiman dalam pengurusan anggaran berpotensi menjerat dia.***

Bagikan: