Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 27.9 ° C

KPK Geledah Kantor Wali Kota Tasikmalaya

Bambang Arifianto
WALI Kota Tasikmalaya Budi Budiman saat memberikan hak suaranya pada Pemilihan Kota Tasikmalaya, Rabu 15 Februari 2017.*/DOK PR
WALI Kota Tasikmalaya Budi Budiman saat memberikan hak suaranya pada Pemilihan Kota Tasikmalaya, Rabu 15 Februari 2017.*/DOK PR

TASIKMALAYA, (PR).- Sejumlah orang berompi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman pada Rabu, 24 April 2019. Belum ada keterangan terkait kasus apa penggeledahan tersebut.

Dari pantauan wartawan Pikiran Rakyat, para petugas berompi tampak hilir mudik di Kantor Budi. Sejumlah petugas polisi bersenjata tampak berjaga di depan kantor wali kota.

Tak hanya polisi, petugas Satpam juga turut melapis penjagaan tersebut. Tak ada keterangan yang disampaikan petugas.

Wartawan yang berkumpul dilarang mendekati lokasi penggeledahan. Sebagian petugas sempat turun bersama Kepala Dinas PU PR Adang Mulyana dan Sekda Ivan Dicksan. Mereka masuk mobil dan meluncur menuju Bala Wiwitan, Kanto Dinas PU PR Kota Tasikmalaya.

Seperti diketahui, KPK terus mendalami dugaan keterlibatan Budi Budiman terkait pemberian gratifikasi berupa uang kepada Yaya Purnomo, eksKepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Budi diduga memberikan gratifikasi uang ratusan juta guna memuluskan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) ke wilayahnya. 

Peran Budi bahkan disebut jelas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut KPK terhadap Yaya. "Pihak-pihak lain yang disebut di dakwaan dan fakta sidang tentu kami cermati peran-perannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan WhatsApp kepada wartawan Pikiran Rakyat, November 2018 silam.

Hal senada telah diungkapkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. "Akan (di)pelajari oleh penyidik," ujar Basaria terkait pengusutan pemberian fulus oleh Budi. 

Jejak Budi memang terkuak dalam pembacaan surat dakwaan KPK terhadap Yaya Purnomo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Septermber 2018. Dalam surat dakwaan sebanyak 38 halaman itu, Budi disebut memberikan uang senilai total Rp 700 juta kepada kepada Yaya untuk mengurusi pengucuran DAK dan DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Tasikmalaya.

Awalnya, Pemkot mengajukan proposal usulan DAK reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun anggaran 2018 untuk tujuh kegiatan dengan total nilai Rp 32.883.725.000,00. Usulan tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat melalui surat Wali Kota Tasikmalaya. Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas diajukan pula Rp 53.730.000.000,00 yang terdiri DAK reguler bidang jalan Rp 47.790.000.000,00, penugasan bidang irigasi Rp 5.940.000.000,00.‎

Selepas pengajuan usul, Budi bertemu dengan Yaya dan Rifa Surya di Lobi Hotel Arya Duta sekitar Agustus 2017. Rifa adalah Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik II Dirjen Perimbangan Kemenkeu.‎

Budi meminta bantuan Yaya dan Rifa perihal peningkatan DAK 2018. "Atas permintaan tersebut, terdakwa (Yaya) dan Rifa yang mengetahui terlebih dahulu adanya alokasi dana perimbangan untuk daerah menyampaikan adanya dana perimbangan yang bisa dialokasikan di tahun anggaran 2018," tulis surat dakwaan itu.

Mereka pun berjanji akan memprioritaskan dana tersebut untuk Pemkot Tasikmalaya. Setelah adanya komitmen pemberian DID kepada Kota Tasikmalaya, Budi memberikan uang senilai Rp 200 juta yang kemudian dibagi Yaya dengan Rifa masing-masing Rp 100 juta.

Yaya kemudian berkomunikasi dengan Puji Suhartono melalu WhatsApp mengenai pelaksanaan komitmen fee atas pengurusan anggaran Kota Tasikmalaya. Puji santer diberitakan merupakan pengurus partai yang sama dengan sang wali kota. "Kemudian terdakwa dan Puji Suhartono pergi ke Tasikmalaya untuk menemui Budi Budiman untuk membicarakan masalah komitmen fee," tulis dakwaan.

Tiba di Tasikmalaya, Yaya langsung pulang ke Jakarta. Sedangkan Puji menemui Budi dan menerima uang senilai Rp 300 juta. Uang tersebut juga dibagi-bagi untuk Yaya, Puji dan Rifa masing-masing Rp 100 juta.

Karena adanya pengurusan dan pengawalan anggaran tersebut, Pemkot Tasikmalaya mendapat pengucuran DAK 2018 yang diperoleh Dinas Kesehatan sekitar Rp 29.989.427.000,00 serta DAK Prioritas Daerah Rp 19.924.000.000,00. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh DAK Rp 47.790.000.000,00 untuk bidang jalan.

Sekitar April 2018, Yaya dan Puji kembali menemui Budi di Bandung. Dalam pertemuan, Yaya menjelaskan kepada Budi mengenai peluang memperoleh anggaran APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dan DID. Syaratnya, daerah itu memperoleh hasi audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian serta Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban diterima DPRD.

Budi kembali memberikan uang senilai Rp 200 juta kepada Yaya dan Puji. Lagi-lagi uang itu lalu dibagi masing-masing Rp 65 juta kepada Yaya, Rifa dan Puji. Kucuran uang senilai Rp 700 juta oleh Budi dalam pengurusan anggaran berpotensi menjerat dirinya.***

Bagikan: