Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Sedikit awan, 22.2 ° C

Mahkamah Konstitusi Akan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak

Hilmi Abdul Halim
PEMILU 2019.*/ANTARA
PEMILU 2019.*/ANTARA

CIBINONG, (PR).- Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak pada periode selanjutnya. Ketua MK Anwar Usman mengakui Pemilu kali ini justru menimbulkan banyak permasalahan.

"Banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan polisi yang meninggal dunia," kata Anwar menyebutkan salah satu permasalahan dalam Pemilu 2019, Senin, 22 April 2019. Ia menyatakan itu dalam pembukaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Salah satu pertimbangan MK mengabulkan Pemilu serentak ialah efisiensi biaya dan waktu. Namun, dalam pidatonya, Anwar mengakui pelaksanaan Pemilihan Presiden yang dilakukan serentak dengan Pemilihan Anggota Legislatif di luar ekspektasinya.

"Saya merasa ikut berdosa karena mengambil bagian dari (pihak yang memutuskan) Pemilu serentak yang jauh dari harapan kita semua," kata Anwar. Meskipun demikian, ia menegaskan tidak perlu menyesali keputusan tersebut karena dianggap sebagai ijtihad atau upaya memperbaiki sistem Pemilu di Indonesia.

Pemilu 2019 dinilai sebagai pelaksanaan pemilihan yang paling rumit di dunia saat ini. Salah satu alasannya karena melibatkan jumlah pemilih dan peserta yang sangat banyak dengan wilayah yang sangat luas berbentuk kepulauan.

Setelah pemungutan suara 17 April lalu, tahapan Pemilu 2019 masih berlangsung hingga sekarang yakni perhitungan suara. Anwar mengharapkan semua pihak bisa menerima hasil perhitungan suara sehingga tidak perlu diselesaikan oleh MK.

"Tugas berat menanti kami (jika ada pihak yang melaporkan hasil Pemilu ke MK). Kalau sudah diputuskan tidak bisa diubah lagi," ujar Anwar. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui hak konstitusional mereka. Salah satunya disampaikan melalui media massa.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN yang digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor kali ini diikuti lebih dari 100 wartawan se-Indonesia. Kegiatan yang digelar 22-25 April 2019 merupakan kerja sama MK dengan Dewan Pers.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo meminta seluruh media massa ikut meredam perdebatan di antara pendukung peserta Pemilu. Dalam kondisi saat ini, ia menyebutkan dua peran pers.

"Pers menyebarkan informasi secara netral, seimbang dan adil. Selalu skeptis dan menguji kebenaran. Jangan menggelorakan potensi konflik," kata Yosep. Selain itu, ia mengajak para wartawan menyiarkan upaya penanganan Pemilu yang dilakukan MK maupun instansi terkait lainnya.***

Bagikan: