Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Sedikit awan, 21.5 ° C

Sibuk Kampanye di Masa Pemilu, Kinerja DPRD Kabupaten Bekasi Anjlok

Tommi Andryandy
MAYORITAS kursi di ruang rapat utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi sepi saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. Meski kursi itu sebelumnya diperebutkan, namun menjelang akhir masa jabatan, banyak kursi justru tidak berpenghuni.*/TOMMI ANDRYANDY/PR
MAYORITAS kursi di ruang rapat utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi sepi saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. Meski kursi itu sebelumnya diperebutkan, namun menjelang akhir masa jabatan, banyak kursi justru tidak berpenghuni.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi diminta kembali ke meja kerja setelah berakhirnya Pemilihan Umum 2019. Pasalnya, tahun ini menjadi masa paling tidak produktif terkait fungsi mereka sebagai legislator.

Sejak bergulirnya tahapan Pemilu, mereka lebih fokus untuk merealisasikan niatan pribadinya agar terpilih lagi jadi anggota dewan. Hal tersebut praktis membuat kinerja mereka anjlok. Hingga kini, belum ada satu pun rancangan peraturan daerah yang dibahas. Padahal, mereka menyepakati 16 Raperda untuk dibahas tahun ini dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

“Itu Prolegda memang sudah disahkan tahun lalu untuk dibahas tahun ini. Tapi memang belum ada yang dibahas,” kata Ketua Badan Pembahasan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bekasi, Suganda kepada  Pikiran Rakyat, Senin 22 April 2019.

Suganda mengakui, salah satu penyebab belum adanya Raperda yang dibahas karena banyak anggota yang fokus berkampanye. Penyebab lain, karena eksekutif tak kunjung memberikan naskah akademik, padahal mayoritas Prolegda 2019 berasal dari usulan pemerintah.

“Karena kalau pun kami ingin membahas Raperda tersebut pun tidak bisa. Pembahasan harus dilakukan bersama dan draf Raperda mana saja yang dibahas pun sebenarnya sudah masuk ke pimpinan, tapi banyak yang masih sibuk nyaleg,” kata anggota dewan yang memilih tidak mencalonkan diri kembali ini.

“Kemudian kan mayoritas Raperda usulan dari eksekutif, nah kami belum menerima draf Raperdanya yang akan dibahas. Kemarin saya komunikasi dengan dewan yang lain pun begitu,” kata dia.

Selain anjloknya produktivitas dewan membuat peraturan daerah, diakui Suganda, fungsi lainnya dari anggota dewan pun cenderung menurun. Banyak anggota dewan yang lebih fokus ke Pileg memengaruhi anggota lainnya. Dirinya pun mengaku bingung apa yang harus dikerjakan.

“Ya tidak ada yang dikerjakan karena memang agenda tidak ada, terus anggota dewan yang lainnya juga fokus ke Pileg sama Pilpres,” ujar dia.

Berdasarkan pantauan Pikiran Rakyat, setelah tahapan Pemilu digelar pada triwulan akhir tahun lalu, aktivitas di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi relatif sepi. Rapat komisi hingga audiensi bersama warga tidak lagi sesering biasanya.

Padahal, biasanya, setiap keluhan dari warga, dewan proaktif dengan membuka audiensi ataupun mediasi. Namun, hal itu mulai jarang terjadi. Bahkan, persoalan penutupan tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng yang terjadi beberapa pekan lalu tidak pernah masuk dalam agenda pembahasan dewan.

Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi, Harun Alrasyid mengatakan, anjloknya kinerja anggota dewan menjadi kebiasaan buruk yang yang kambuh menjelang pemilihan. Hal itu disebabkan karena sejak awal kaderisasi, partai tidak mencetak kadernya sebagai seorang profesional tapi sebatas tokoh yang mampu meraup partisipan.

“Jadilah sekarang mereka kembali pada fondasi awal yang bertugas meraup suara, sedangkan tugas utama mereka ditinggalkan. Anggota dewan kini justru banyak mengerjakan pekerjaan di luar fungsinya,” kata dia.***

Bagikan: