Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya berawan, 18.7 ° C

KPU Pangandaran Kaji Rekomendasi PSU dari Bawaslu

Tim Pikiran Rakyat
TIM Supervisi Bawaslu RI yang didampingi Bawaslu Kab. Pangandaran bersama petugas polisi tengah melakukan peninjauan ke tempat penghitungan dan rekapitulasi di PPK Kec. Parigi di aula Desa Karangbenda, Senin, 22 April 2019.*/AGUS KUSNADI/KABAR PRIANGAN
TIM Supervisi Bawaslu RI yang didampingi Bawaslu Kab. Pangandaran bersama petugas polisi tengah melakukan peninjauan ke tempat penghitungan dan rekapitulasi di PPK Kec. Parigi di aula Desa Karangbenda, Senin, 22 April 2019.*/AGUS KUSNADI/KABAR PRIANGAN

PANGANDARAN,(PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran sedang melakukan pengkajian atas rekomendasi tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilayangkan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Pangandaran setelah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif secara serentak.

"Bahwa saat ini sedang dikaji dulu rekomendasi untuk pelaksanaan PSU dari pihak Bawaslu," ungkap Ketua KPU Kab Pangandaran, Muhtadin kepada wartawan Kabar Priangan, Agus Kusnadi, Senin, 22 April 2019.

"Kami sebagai penyelenggara punya hak untuk menjawab rekomendasi yang disampaikan Bawaslu tentang PSU," ucapnya.

Sementara di tempat terpisah Ketua Bawaslu Kab Pangandaran, Iwan Yudiawan mengatakan, bahwa indikasi PSU yang sudah pasti yaitu Bawaslu telah merekomendasikan agar di TPS 3 Desa Pananjung, Kec. Pangandaran.

Pasalnya, menurut Iwan, ada sekitar 12 pemilih yang seyogyanya pemilih di DPTB dan menggunakan A5, namun masuk di DPK.

"Kami sudah mengkaji yang sebelumnya Pawascam memberikan tembusan ke PPK dan ke Bawaslu kami kaji dan ditembuskan rekomendasinya ke KPU," ujarnya.

Soal indikasi PSU, lanjut Iwan, mutlak merupakan kesalahan teknis, bukan kesalahan ada indikasi kecurangan, maka adanya indikasi seperti menurut kajian,  perlu dilakukan PSU.

"Kami yang meberikan rekomendasi dan nanti KPU yang memutuskan apakah perlu dilakukan PSU atau tidak. Kami tinggal menunggu jawaban dari KPU, PSU atau tidak, kalau tidak apa dasarnya," ucapnya.

Iwan juga mengatakan masih ada indikasi PSU di beberapa kecamatan di sejumlah TPS, seperti di TPS Kec Padaherang, Sidamulih dan Desa Karangbenda.

"Indikasinya sama dengan TPS 3 yang ada di Desa Pananjung, namun kami masih melakukan proses pengkajian terlebih dahulu, seperti di PPK Kec. Parigi jumlahnya sudah klop jadi tidak perlu PSU," ujarnya, seraya dirinya menambahkan ada potensi di TPS Kec Sidamulih yang akan direkomendasikan PSU ke KPU.

Sementara pantauan di lapangan Tim Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Kab. Pangandaran tengah melakukan peninjauan ke tempat rekapitulasi penghitungan suara di beberapa PPK di Kab. Pangandaran.

"Bawaslu RI tengah mengerahkan Tim Supervisinya untuk melakukan peninjauan pelaksanaan rekapitilasi di daerah Jabar X yakni Ciamis, Kuningan, Banjar, Pangandaran," ujar Kabag Sosialisasi Bawaslu RI, Saeful Rachman saat ditemui di tempat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kec. Parigi, Desa Karangbenda.

Pada dasarnya pelaksanaan penghitungan rekapitulasi menurut Saeful berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ada.

"Apabila ada indikasi pelaksanaan PSU itu kewenangannya ada di Bawaslu daerah," ujarnya.***

Bagikan: