Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Sedikit awan, 22.2 ° C

Empat Tahun, Pajak Reklame Kota Bekasi Tak Pernah Capai Target

Riesty Yusnilaningsih
ILUSTRASI reklame langgar pajak.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
ILUSTRASI reklame langgar pajak.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

BEKASI, (PR).- Pendapatan Asli Daeah Kota Bekasi dari pajak reklame setiap tahun tidak pernah memenuhi target. Kondisi ini terjadi dalam empat tahun berturut-turut meskipun ada 8.000 lebih reklame yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Widayat Subroto menyebutkan bahwa di tahun 2015 pendapatan hanya mencapai Rp 26 miliar, atau lebih rendah dari target Rp 55,5 miliar. Di tahun 2016, perolehan pajak naik menjadi Rp 30 miliar, tapi tetap jauh dari target Rp 60 miliar. Kemudian tahun 2017, perolehan turun menjadi hanya Rp 17 miliar sehingga meleset jauh dari target Rp 86 miliar. Sementara di tahun 2018, hanya tercapai Rp 29 miliar dari target Rp 89 miliar yang ditetapkan.

"Untuk tahun ini, target yang ditetapkan kembali naik menjadi Rp 92 miliar," kata Widayat, Senin 22 April 2019.

Guna mencapai target tersebut, BMSDA melakukan serangkaian upaya. Salah satunya dengan cara melakukan peneguran dan penertiban di lapangan terhadap ijin reklame yang sudah berdiri. Petugas akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan jasa periklanan bila ditemukan pelanggaran, misalnya tidak memperpanjang izin yang sudah kedaluarsa. Bila perusahaan itu mengabaikan surat peringatan, pemerintah akan memberlakukan denda, hingga penebangan tiang reklame.

"Jenis sanksi tergantung dari si pemilik reklame itu, apakah bisa bertanggungjawab menyangkut pelanggaran itu atau tidak," katanya.

Berdasarkan catatannya, tahun ini sudah ada 13 reklame yang ditebang karena dianggap menyalahi aturan. Penebangan itu sudah sesuai dengan aturan, seperti melayangkan teguran lebih dulu. "Kalau sudah ditegur tapi tidak berubah, terpaksa kami tebang," ucapnya.

Aturan pendirian reklame itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2013 tentang Pajak Reklame. Khusus reklame jenis papan, billboard, videotron, LED dan sejenisnya dikenakan biaya sebesar Rp 11.500 per hari, setiap meter di kelas jalan khusus. Adapun di kelas jalan I dikenakan biaya sebesar Rp 7.500, kelas II Rp 6.500, dan kelas III Rp 5.500

Atas kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menilai ada banyak faktor yang mengakibatkan kerap melesetnya capaian PAD dari pajak reklame. Semisal keenganan para pemilik reklame melakukan pembayaran pajak. Bisa juga karena keterbatasan sarana prasarana juga sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelayanan terkait reklame.

"Untuk mengatasinya memang perlu ada langkah revolusioner yang dilakukan instansi terkait dalam upaya perbaikan perolehan PAD dari pajak reklame agar bisa mencapai target," kata Tri.

Misalnya saja dengan melibatkan kecanggihan teknologi dalam upaya menghimpun perolehan PAD pajak reklame. Lalu yang tengah berjalan saat ini ialah upaya jemput bola yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di sejumlah titik pusat perbelanjaan.

"Lewat layanan ini, sejumlah birokrasi dipotong demi memberikan kemudahan pemilik reklame melakukan pembayaran pajak. Sebab rumitnya birokrasi yang kami duga turut membuat enggan pemilik reklame membayar kewajibannya," katanya.***

Bagikan: