Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Sedikit awan, 21.5 ° C

Bawaslu: Ada 1.534 Potensi Pemungutan Suara Lanjutan

Shofira Hanan
ILUSTRASI pencoblosan tps pemilu KPU pileg.*/DOK.PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI pencoblosan tps pemilu KPU pileg.*/DOK.PIKIRAN RAKYAT

CIANJUR, (PR).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat ada sebanyak 1.534 potensi terjadinya pemungutan suara lanjutan (PSL) pada pelaksanaan Pemilu 2019.  Jumlah tersebut dinilai, masih bisa bertambah karena masih adanya laporan.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan, tak hanya potensi PSL. Namun, potensi pemungutan suara ulang (PSU) pun dianggap masih bisa terjadi.

"Kita masih terus menerima dan mengklarifikasi laporan, jadi potensi PSL dan PSU pada Pemilu 2019 sangat masih mungkin terjadi. Saat ini, potensi PSL kita mencatat terdapat 1524 potensi," kata Rahmat, ketika meninjau pelaksanaan PSL di Desa Sukamanah, Kecamatan Mande, Sabtu, 20 April 2019.

Rahmat menambahkan, potensi terjadinya PSU berkaitan dengan adanya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya tapi tidak di tempat  yang seharusnya. Misalnya, e-KTP nya bukan terdaftar sebagai penduduk sekitar.

Lebih lanjut dikatakan, hingga saat ini Bawaslu juga tengah memproses laporan-laporan kecurangan yang diduga terjadi. Berdasarkan laporan yang ada, diantaranya terkait politik uang yang tercatat sudah ada 60 laporan masuk.

"Bawaslu  juga masih memastikan terkait adanya dugaan kecurangan berupa surat suara yang tercoblos. Kita masih terus lakukan pendalaman terkait dugaan kecurangan tersebut," kata dia.

Menilik sejumlah laporan kecurangan atau kendala yang terjadi, ia menilai sebenarnya akar masalah dalam Pemilu 2019 terletak pada buruknya proses distribusi logistik.

Termasuk pada penyerahan formulir C6 atau surat undangan memilih yang tidak maksimal. Pasalnya, sekitar 6,7 juta pemilih  tidak mendapatkan formulir C6 sehingga akhirnya tidak bisa memilih.

Menurut dia, kondisi itu terjadi di Malaysia. Sejumlah formulir C6 tidak dibagikan sama sekali oleh panitia pemungutan luar negeri.

"Angkanya 6,7 juta pemilih dan itu signifikan. Artinya ini ada permasalahan dengan KPPS atau KPPL, sampai tidak memberikan C6 kepada pemilih. Padahal, formulir C6 itu hak pemilik suara," ucapnya.***

Bagikan: