Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 14.187,00 | Sedikit awan, 21.1 ° C

Periode Kedua Bima Arya, Lalu Lintas Lancar Jadi Dambaan Warga Kota Bogor

Windiyati Retno Sumardiyani
KEMACETAN terjadi di Jalan Otto Iskandar Dinata, Kota Bogor, beberapa waktu lalu. Permasalahan kemacetan yang rutin terjadi di Kota Bogor diharapkan dapat dituntaskan pada kepemimpinan baru Bima Arya-Dedie Rachim.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
KEMACETAN terjadi di Jalan Otto Iskandar Dinata, Kota Bogor, beberapa waktu lalu. Permasalahan kemacetan yang rutin terjadi di Kota Bogor diharapkan dapat dituntaskan pada kepemimpinan baru Bima Arya-Dedie Rachim.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

YAMA Pradana (30) hanya dapat meluapkan kekesalannya melalui media sosial tatkala ia terjebak kemacetan yang cukup panjang di Jalan Mayor Oking, Kota Bogor, belum lama ini. Video kemacetan yang ia unggah ke media sosial kemudian ia tautkan ke akun media sosial Wali Kota Bogor Bima Arya dan Pemerintah Kota Bogor.

Sebagai warga Kota Bogor, Yama mengaku tak puas dengan program pembenahan transportasi di Kota Bogor. Menurut dia, selama lima tahun ini, lalu lintas Kota Bogor justru semakin macet. 

“Di pertigaan Mayor Oking menuju Stasiun Bogor itu macet setiap hari mulai dari jam 06.00 sampai jam 09.00. Parkir liar dan pedagang kaki lima tidak juga ditertibkan. Ini juga berlaku di titik-titik lain,” ujar Yama kepada Pikiran Rakyat, Minggu 19 April 2019.

Yama menaruh harapan besar bagi Bima Arya untuk menuntaskan segala permasalahan berkaitan dengan penataan transportasi. Bagi pengguna jalan umum seperti Yama, pengurangan kemacetan menjadi hal yang sangat dibutuhkan warga perkotaan.

“Tidak usah aneh-aneh buat program, yang penting tegas kepada parkir liar dan PKL, dan pasang petugas di jam sibuk untuk mengatur lalu lintas,” ucap Yama.

Keluhan Yama rupanya juga menjadi catatan DPRD Kota Bogor. Sehari setelah masa jabatan Bima Arya-Usmar Hariman berakhir, Minggu 7 April 2019, DPRD Kota Bogor memberikan beberapa catatan penting selama lima tahun kepemimpinan mereka. Duet Bima-Usmar dinyatakan gagal menuntaskan enam skala prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJJMD).

Selain masalah transportasi dan angkutan umum,  penataan ruang publik, pedestrian, taman, ruang terbuka hijau, serta keberadaan pedagang kaki lima juga jadi catatan buruk dari DPRD Kota Bogor. Permasalahan lainnya adalah penanggulangan kemiskinan, penataan pelayanan persampahan, kebersihan kota, serta tranformasi budaya dan reformasi birokrasi.

DPRD Kota Bogor mengharapkan Bima Arya bersama wakilnya yang baru, Dedie A Rachim, yang akan dilantik Sabtu 20 April 2019 dapat menuntaskan catatan buruk pada kepemimpinan sebelumnya.

Jawaban Bima Arya

Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya mengakui permasalahan transportasi menjadi catatan buruk masa kepemimpinannya bersama Usmar Hariman. Beberapa program yang menurut dia belum berhasil yakni program rerouting dan konversi.

Bima mengakui dalam perpanjangan trayek dan menjalankan trayek perintis (pengalihan kendaraan dari koridor utama) terdapat permasalahan yakni kurangnya petugas dan dukungan intansi terkait dalam pengawasan wilayah yang dilalui. Selain itu pelaksanaan program tersebut juga banyak ditolak oleh ojek pangkalan dan masyarakat pada wilayah yang dilalui.

Setelah resmi dilantik sebagai Wali Kota Bogor periode 2019-2024, Bima berjanji  akan  secepatnya melakukan pembenahan di sektor transportasi.

Beberapa yang akan dilakukan yakni evaluasi badan hukum angkutan umum serta badan hukum untuk mengetahui perkembangan skema bisnis yang disepakati antara  pengurus, pemilik, dan pengemudi.

“Di tahun 2020, kami telah mengusulkan anggaran untuk kajian nilai harga kendaraan angkutan kota dan pembelian kendaraan angkutan kota sebagai reduksi untuk konversi. Kami berharap pengurangan angkot di Kota Bogor bisa berdampak pada pengurangan kemacetan di Kota Bogor,” kata Bima.

Mengenai permasalahan parkir, Bima menyebutkan Pemerintah Kota Bogor juga akan terus menata kawasan parkir dengan menetapkan kawasan parkir objek retribusi. Sementara kawasan parkir di luar tepi jalan umum masih dalam tahap pengembangan.

“Kami minta waktu hingga 2020 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program transportasi, kami akan kaji mana yang efektif diberlakukan di Kota Bogor,” ujar Bima.***

Bagikan: